Dalam beberapa tahun terakhir, ada satu pergeseran penting—namun jarang disadari—dalam cara pemerintah Indonesia berbicara kepada publik. Bukan hanya soal apa yang dikatakan, tetapi bagaimana ia dikatakan. Bahasa kebijakan pelan-pelan bergeser dari ranah penjelasan dan akuntabilitas menuju emosi, personalisasi, dan pertunjukan moral. Data tetap disebut, angka tetap dipamerkan, tetapi semakin sering berfungsi sebagai latar belakang narasi heroik, bukan sebagai bahan audit publik.
Kita hidup di era ketika pejabat tidak lagi sekadar menjelaskan kebijakan, melainkan membela diri, membangun karakter, dan mengelola persepsi. Kritik tidak dijawab dengan dokumen, melainkan dengan cerita hidup. Pertanyaan teknis ditangkis dengan retorika keberanian. Dan kegagalan sistemik sering kali diubah menjadi drama personal tentang “niat baik” dan “musuh bersama”.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh seiring dengan logika media sosial, podcast politik, dan budaya viral yang menuntut pejabat tampil relatable, tegas, dan emosional. Dalam iklim seperti ini, gaya komunikasi pemerintah tidak lagi diarahkan untuk membuat publik paham, tetapi untuk membuat publik percaya.
Negara yang Bicara Seperti Konten
Di ruang publik hari ini, pemerintah semakin sering berbicara seperti pembuat konten. Ada alur cerita, ada konflik, ada antagonis, ada klimaks emosional. Bahasa kebijakan yang dulu kaku kini dipoles agar terdengar “dekat dengan rakyat”. Ini, pada batas tertentu, bukan hal buruk. Negara memang tidak boleh elitis dan jauh dari warga.
Baca juga:
Masalahnya muncul ketika kedekatan emosional menggantikan transparansi struktural.
Alih-alih menjelaskan bagaimana sistem bekerja, pejabat menjelaskan siapa dirinya. Alih-alih membuka data mentah, mereka menyodorkan interpretasi yang sudah dikemas. Alih-alih memaparkan mekanisme pengawasan, mereka menekankan niat dan keberanian pribadi.
Dalam konteks ini, publik tidak lagi diposisikan sebagai warga negara yang berhak mengaudit, melainkan sebagai audiens yang diminta untuk bersimpati.
Personalisasi sebagai Tameng
Salah satu ciri paling menonjol dari gaya komunikasi pemerintah mutakhir adalah personalisasi ekstrem. Kebijakan negara—yang seharusnya merupakan hasil kerja sistem, lembaga, dan prosedur—dibingkai sebagai cerminan karakter individu.
Seorang menteri tidak lagi berkata, “mekanisme ini gagal dan sedang diperbaiki,” melainkan, “saya tidak rela rakyat dizalimi.” Seorang pejabat tidak menjawab pertanyaan tentang keterlambatan kebijakan dengan timeline dan indikator, melainkan dengan cerita masa kecil, perjuangan hidup, atau identitas sosialnya.
Contoh yang cukup sering muncul adalah gaya komunikasi Bahlil Lahadalia, yang kerap mengaitkan kebijakan energi dengan kisah personal tentang kemiskinan, perjuangan dari pinggiran, dan keberanian menghadapi “mafia”. Ia bukan satu-satunya, tetapi ia menjadi ilustrasi jelas bagaimana biografi dijadikan legitimasi kebijakan.
Masalahnya bukan pada kisah hidup itu sendiri. Masalahnya adalah ketika kisah tersebut dipakai untuk menghindari pertanyaan teknis. Dalam logika ini, mengkritik kebijakan seolah sama dengan meragukan ketulusan pribadi. Meminta data dianggap tidak sensitif terhadap pengalaman hidup. Kritik struktural dibelokkan menjadi persoalan moral.
Di titik ini, diskusi kebijakan berhenti menjadi rasional dan berubah menjadi emosional.
“Ada Oknum” dan Musuh yang Selalu Kabur
Ciri lain yang konsisten adalah kemunculan sosok “oknum”. Kata ini menjadi alat serba guna: cukup spesifik untuk terdengar serius, tetapi cukup kabur untuk menghindari pembuktian. Oknum bisa berupa mafia, buzzer, pengusaha nakal, atau aktor asing yang “menekan negara”.
Narasi ini efektif karena menciptakan external enemy. Kritik tidak lagi dibaca sebagai masukan warga, melainkan sebagai bagian dari skema yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak perlu membuktikan kesalahannya—cukup menunjukkan bahwa ia sedang diserang.
Padahal, dalam tata kelola yang sehat, tuduhan terhadap aktor tertentu harus disertai data yang bisa diverifikasi, bukan sekadar disebut dalam pidato atau obrolan publik. Tanpa itu, “oknum” berubah menjadi alat politik untuk menumpulkan kritik.
Data Disebut, Tapi Tidak Dibuka
Menariknya, gaya komunikasi ini tidak sepenuhnya anti-data. Justru sebaliknya: angka sering disebut, target sering diumumkan, capaian sering dirayakan. Namun data hadir sebagai klaim, bukan sebagai bahan evaluasi.
Publik mendengar angka lifting, angka PNBP, angka investasi, angka desa berlistrik. Tetapi jarang diajak melihat metodologi, komposisi, atau dampak sosialnya. Angka berfungsi sebagai closing statement, bukan sebagai undangan untuk bertanya lebih jauh.
Dalam situasi seperti ini, data tidak memperkuat demokrasi, tetapi menguatkan otoritas. Ia menjadi alat legitimasi, bukan alat transparansi.
Dari Akuntabilitas ke Loyalitas Emosional
Akibat jangka panjang dari gaya komunikasi semacam ini cukup serius. Hubungan negara dan warga perlahan bergeser. Warga tidak lagi diminta untuk memahami kebijakan, melainkan untuk percaya pada figur. Ketika kepercayaan itu goyah, responsnya bukan koreksi kebijakan, melainkan penguatan narasi.
Ini berbahaya karena menciptakan kebal kritik struktural. Selama pejabat dianggap “berniat baik”, kesalahan sistem bisa ditoleransi. Selama pejabat tampil “tegas”, absennya transparansi dianggap wajar. Dan selama narasi nasionalisme dikedepankan, pertanyaan teknis bisa dicurigai sebagai tidak loyal.
Negara demokratis tidak dibangun di atas loyalitas emosional, melainkan di atas mekanisme koreksi.
Negara Bukan Podcast
Ada satu kalimat yang sering muncul dalam pembelaan pejabat: mengelola negara bukan seperti mengelola podcast. Pernyataan ini benar—tetapi ironis. Karena justru negara hari ini semakin sering berkomunikasi seperti podcast: panjang, personal, penuh improvisasi, dan minim dokumentasi formal.
Negara memang rumit. Justru karena itu, ia tidak boleh disederhanakan menjadi cerita personal. Kompleksitas kebijakan tidak bisa diatasi dengan nada tinggi atau kisah inspiratif, melainkan dengan arsitektur institusi yang bisa diaudit publik.
Baca juga:
Jika negara terus berbicara dengan gaya konten, risiko terbesarnya bukan sekadar miskomunikasi, melainkan depolitisasi warga—publik menjadi penonton, bukan pengawas.
Kembali ke Bahasa Pemerintahan
Mengkritik gaya komunikasi pemerintah bukan berarti menuntut pejabat menjadi dingin, teknokratis, atau anti-empati. Yang dituntut justru sebaliknya: empati yang disertai transparansi, dan ketegasan yang disertai akuntabilitas.
Kita tidak kekurangan pejabat yang berani bicara. Kita kekurangan pejabat yang berani membuka data, mengakui keterbatasan, dan membedakan antara niat baik dan hasil nyata.
Selama gaya komunikasi pemerintah masih mengandalkan drama, personalisasi, dan musuh abstrak, publik akan terus terjebak pada pertanyaan yang salah: apakah pejabat ini tulus?
Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah sistem ini bekerja—dan siapa yang bisa membuktikannya?
Negara bukanlah panggung dan kebijakan bukanlah cerita inspiratif. Ia adalah kontrak sosial yang harus bisa diperiksa, dikritik, dan—bila perlu—diperbaiki bersama.
Editor: Prihandini N
