Cinta pendidikan, benci sekolah.

Peran Terselubung Sekolah: Alat Pemerintah untuk Mengontrol Rakyat

Mohammad Rafi Azzamy

4 min read

Apakah pengajaran di sekolah pernah memaparkan bagaimana kelakuan buruk pemerintah? Jika pernah, mana yang lebih sering: sekolah menginformasikan keburukan kebijakan pemerintah atau sekolah menyuruh muridnya agar selalu patuh kepada pemerintah apa pun kebijakannya?

Kita sering mendapati pengajaran soal patriotisme, bela negara, patuh kepada kebijakan pemerintah, dan semacamnya di sekolah. Tidak jarang sekolah mengampanyekan jargon-jargon cinta tanah air yang penuh pesan implisit untuk mendukung program-program pemerintah.

Melalui narasi-narasi optimis atas kebijakan politik maupun ekonomi pemerintah, sekolah mengajarkan cinta kepada negara. Namun nyatanya, banyak masyarakat yang sengsara akibat kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat. Di balik ajaran sekolah agar murid patuh dan mendukung kebijakan pemerintah, ada masyarakat yang menderita akibat naiknya harga kebutuhan dan penggusuran ruang hidup.

Dilarang dan Dikontrol

Ada kisah menarik sekaligus membuat saya sadar. Ini terjadi saat saya duduk di bangku kelas 10. Pada tahun 2019, jagad nasional sedang ricuh akibat persoalan draf RUU KUHP yang mengandung pasal-pasal aneh bahkan tidak masuk akal. Berbagai kelompok mengecam draf tersebut karena dianggap dapat merusak iklim demokrasi. Sebagai murid SMK, saya dan beberapa kawan turut menyimak kericuhan yang ditimbulkan oleh persoalan draf RUU KUHP, bahkan kawan-kawan saya yang jarang atau bahkan tidak pernah menyimak isu politik ikut heboh melihat draf tersebut.

Aksi demontrasi menolak RUU KUHP pun bermunculan di mana-mana. Mulai dari buruh, mahasiswa, akademisi, bahkan pelajar ikut aksi ini. Saya dan beberapa kawan yang cukup resah akan draf ini juga berniat untuk ikut demonstrasi. Alasannya, kami juga bagian dari rakyat Indonesia yang akan menerima imbas kebijakan tersebut. Kami melihat seruan aksi dari berbagai elemen masyarakat di kota Malang yang menolak draf RUU KUHP. Saya dan beberapa kawan pun mengkaji draf tersebut lalu mengajak murid-murid lain untuk mengikuti seruan aksi.

Respons positif datang dari banyak murid. Bersama berbagai elemen masyarakat, kami pun melakukan konsolidasi sebelum mengikuti aksi menolak draf RUU KUHP. Saat hari-H aksi, saat saya dan murid lain telah bersiap untuk mengikuti aksi yang jaraknya sekitar 23 km dari sekolah kami, ada peringatan dari kepala sekolah. Ia mengimbau seluruh murid agar tidak mengikuti aksi demonstrasi pada hari itu. Ia juga mengancam siapa pun yang mengikuti aksi akan dikeluarkan dari sekolah.

Pihak sekolah memiliki alasan untuk menjustifikasi tindakannya. Mereka menggunakan narasi “murid semestinya belajar dulu”, “jangan ikut turun ke jalan”, “tidak tahu apa-apa kok turun ke jalan” sebagai alasan. Kalau saya boleh sebut, ini adalah gejala kebodohan akut dalam pikiran orang-orang sekolah. Bukankah turun ke jalan itu juga belajar? Malah secara pragmatis, ini bisa disebut “merdeka belajar”. Dan dari mana sekolah tahu kalau muridnya tidak tahu? Sekolah melakukan praktik ageisme, seakan-akan siswa SMK tak tahu apa-apa dan tak usah ikut campur. Karena mendapat ancaman, akhirnya kami membatalkan aksi.

Saya curiga ada peran negara di balik instruksi kepala sekolah saya. Kecurigaan saya bukan tanpa dasar. Saya memahami betul bahwa sekolah saya juga sedang menjilat ke pemerintah agar diberi dana proyek. Sebanarnya apa peran sekolah bagi negara? Jelas fenomena instruksi kepala sekolah yang mencacati demokrasi tidak mungkin hadir tanpa adanya kepentingan politik di dalamnya.

Sekolah Melindungi Kepentingan Negara

Saya menduga sekolah berperan dalam mendukung dan melindungi kepentingan negara. Sekolah yang awalnya kita anggap baik dan netral, ternyata menjadi alat pemerintah untuk melanggengkan kepentingan politik-ekonomi-ideologinya. Sekarang mari kita lihat lebih rinci bagaimana sekolah menjadi alat pemerintah, baik sebagai state aparatus—meminjam istilah Louis Althusser dalam On The Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses—maupun sebagai situs reproduksi nilai-nilai negara seperti yang dikatakan Michael W. Apple dalam Ideology and Curriculum.

Mengapa pemerintah menggunakan sekolah? Robert Dreeben, dalam On What Is Learned In Schools, menjelaskan bahwa sekolah adalah agen masyarakat yang memperkenalkan para siswa serangkaian aturan dan disposisi normatif. Karena hal inilah dalam The Curriculum and Cultural Reproduction, Madeleine MacDonald menjelaskan bahwa sekolah—meminjam istilah Bourdieu—menciptakan habitus yang menghubungkan kontrol ekonomi dan budaya dengan distribusi secara bersamaan. Kemudian Basil Bernstein, dalam Class, Codes and Control, Volume 3: Towards a Theory of Educational Transmissions, mengatakan bahwa struktur mental (pikiran, bahasa, perilaku, dll) dari individu dibentuk melalui pendidikan.

Baca juga:

Bayangkan saja apabila sekolah mendidik muridnya hingga memiliki kesadaran kritis. Sang murid pasti akan menjadi individu yang peka akan lingkungan sekitarnya, ia juga akan peka terhadap kejanggalan-kejanggalan kebijakan pemerintah dan mengkritisinya. Saya teringat pesan Machiavelli dalam Il Principe, penguasa dapat mempertahankan kekuasaannya dengan menebar ketakutan pada rakyatnya. Maka dari itu, sahihlah pesan Francisco Ferrer dalam Asal-usul dan Cita-cita Sekolah Modern:

“Para penguasa selalu berhati-hati dalam mengontrol pendidikan rakyat. Mereka tahu kekuatan mereka hampir seluruhnya didasarkan pada sekolah dan mereka bersikeras mempertahankan monopoli mereka. Sekolah adalah alat dominasi di tangan kelas penguasa.”

Sampai sini asumsi saya memiliki landasan yang kokoh. Saya perkuat lagi argumen saya agar lebih meyakinkan sehingga dapat merontokkan dalil bahwa sekolah selalu mencerdaskan dan melakukan pencerahan. Menggunakan apa yang dikatakan Raymond Williams dalam The Long Revolution, rumusan umum yang meletakkan pendidikan sebagai kunci perubahan telah mengabaikan fakta bahwa bentuk dan muatan pendidikan dipengaruhi, dan di beberapa kasus ditentukan oleh sistem keputusan politik dan pengelolaan ekonomi.

Argumen ini saya rasa cukup kokoh untuk menjelaskan bahwa sekolah merupakan alat pemerintah tuk mengontrol rakyatnya. Termasuk saat sekolah saya melarang muridnya melakukan demonstrasi terhadap pemerintah. Yang jelas, alasan seperti “belajar dulu saja” merupakan alasan politis belaka.

Mengkritisi Selubung Kepentingan

Di samping itu, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua kontrol pemerintah buruk, seperti yang dikatakan Geoff Whitty dalam Sociology and the Problem of Radical Education: penekanan yang terlalu besar terhadap gagasan bahwa realitas dikonstruksi secara sosial menyebabkan pengabaian dan pertimbangan tentang bagaimana dan mengapa realitas dikonstruksi dalam cara tertentu. Poin saya di sini bukan sekadar melihat bahwa konstruksi realitas sekolah itu disusun demi kepentingan-kepentingan pemerintah. Poin saya adalah mengkritisi tiap konstruksi realitas tersebut, tiap selubung kepentingan yang ada, baik dari segi politik, ekonomi, maupun ideologi.

Bagaimana cara mengkritisinya? Dalam Pendidikan Demokrasi Untuk Semua, Ben Laksana merefleksikannya dengan baik. Mula-mula kita dapat memahami dulu bagaimana sekolah beroperasi sebagai situs produksi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi berbagai macam pengetahuan dan budaya. Kita dapat melihat bagaimana sekolah bekerja sebagai media sosialisasi budaya dan pengetahuan tertentu.

Lalu kita juga dapat menilai bagaimana sekolah menanamkan dan mempertahankan hubungan sosial yang kapitalistik. Kita dapat melihat hal ini saat sekolah menggunakan narasi kesuksesan-kegagalan, kekayaan-kemiskinan, untung-rugi, dan narasi-narasi kapitalistik terselubung lainnya dalam pengajaran.

Selain itu, kita juga dapat melihat bagaimana sekolah membantu proses pengendalian sosial dengan cara melegitimasi ideologi negara. Misalnya saat sekolah mengajarkan nasionalisme maupun patriotisme, atau ketika sekolah dijadikan alat politik, seperti sekolah saya yang melarang muridnya ikut demonstrasi. Kita bisa uji kadar moral-intelektual dalam selubung-selubung kepentingan yang ada. Kita dapat uji mana kepentingan yang paling dekat dengan misi pendidikan yang sesungguhnya (liberasi, hominisasi, humanisasi, mencerdaskan, dll).

Inilah Ilusi di dalam Sekolah

Kita sudah lihat bagaimana fungsi sosio-kultural sekolah bekerja, bahwa sekolah selalu membawa kepentingan tertentu. Lewat tulisan ini, saya setidaknya ingin memperluas cakrawala argumen saya dalam esai sebelumnya, Sekolah dan Ilusi Kedisiplinan. Dengan adanya argumen sosiopolitik dalam tulisan ini, saya berharap warganet atau siapa pun dapat lebih berkualitas dalam mengkritik narasi “ilusi” yang saya bawa.

 

Editor: Prihandini N

Mohammad Rafi Azzamy
Mohammad Rafi Azzamy Cinta pendidikan, benci sekolah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dapatkan tulisan-tulisan menarik setiap saat dengan berlangganan melalalui email