Istilah “Lemah” menjadi cap bagi Generasi Z yang dianggap kurang ambisius, cenderung menyukai sesuatu yang serba instan, dan enggan bekerja keras. Stereotip ini cepat menyebar, apalagi di tengah derasnya konten sindiran atau meme yang menggeneralisasi perilaku anak muda. Namun, di balik lelucon internet, label tersebut bisa memengaruhi cara pandang publik terhadap generasi ini secara serius.
Masalahnya, tuduhan ini sering dilontarkan tanpa mempertimbangkan realitas historis dan ekonomi yang membentuk perilaku Gen Z. Setiap generasi seperti Gen X, Milenial, maupun Gen Z selalu menghadapi tantangan ekonomi yang berbeda-beda.
Menyederhanakan masalah menjadi persoalan “kemalasan” adalah cara pandang yang menyesatkan. Tanpa data dan konteks, narasi ini hanya menjadi nostalgia selektif generasi sebelumnya yang merasa zaman mereka lebih berat.
Pengangguran Ternyata Masalah Lintas Generasi
Jika melihat data, pengangguran muda di Indonesia jelas bukan fenomena yang baru muncul di era Gen Z. Pada Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk usia 15–24 tahun tercatat sebesar 16,16 persen, yang berarti hampir separuh dari total 7,28 juta pengangguran nasional berasal dari kelompok usia muda. Angka ini memang memprihatinkan, namun tidak unik bagi Gen Z.
Baca juga:
Dua dekade sebelumnya, Milenial muda menghadapi situasi yang bahkan lebih buruk. Sekitar tahun 2005, pasca-krisis moneter 1998, TPT untuk usia 20–24 tahun mencapai 22,2 persen. Pasar kerja kala itu masih belum pulih dari guncangan ekonomi, inflasi tinggi menekan daya beli, dan gelombang PHK membuat kompetisi kerja semakin brutal. Bahkan pada 1997, di masa Gen X muda, sebelum krisis menerjang, TPT untuk usia yang sama sudah diperkirakan sekitar 15,8 persen, meski saat itu ekonomi relatif stabil.
Gambaran ini membuktikan bahwa pengangguran muda adalah masalah struktural yang sudah ada jauh sebelum Gen Z lahir. Penyebab utamanya adalah minimnya penciptaan lapangan kerja berkualitas, ketidakseimbangan antara output pendidikan dan kebutuhan industri, serta disrupsi besar seperti pandemi COVID-19 yang menutup banyak peluang kerja di sektor formal. Menyebut Gen Z malas sama saja mengabaikan kenyataan bahwa mereka mewarisi pasar kerja yang sudah timpang sejak lama.
Sektor Informal Jadi Pelarian
Bagi banyak orang muda, sektor informal menjadi pintu masuk utama ke dunia kerja. Data tahun 2022 menunjukkan 56,45 persen pekerja muda usia 15–24 tahun bekerja di sektor informal, mulai dari pedagang kaki lima, buruh harian, hingga pekerja lepas tanpa kontrak resmi. Kondisi ini hanya sedikit membaik dibanding Milenial di 2010, ketika proporsinya mencapai 60,2 persen akibat dampak krisis global 2008, dan Gen X pada 1996 yang angkanya sekitar 58,7 persen.
Sektor informal kerap dipuji sebagai “jaring pengaman” karena menyerap tenaga kerja yang tak tertampung di sektor formal. Namun, realitanya lebih mirip ilusi produktivitas karena sebagian besar pekerjaan di sektor ini tidak memberikan jaminan sosial, kepastian karier, atau upah layak.
Di era Gen Z selain pekerjaan fisik, muncul pula gig economy seperti ojol, freelancer, dan konten kreator. Meski memberi fleksibilitas, pekerjaan ini sering kali tidak dilengkapi kestabilan pendapatan dan perlindungan hukum.
Ironisnya, meskipun TPT nasional turun menjadi 4,76 persen pada 2025, mayoritas pekerjaan baru justru tercipta di sektor informal, di mana rata-rata upah hanya Rp3,09 juta per bulan. Artinya, penurunan angka pengangguran belum tentu berarti peningkatan kualitas hidup. Gen Z sering kali bertanya-tanya, apakah ini hasil dari sistem ekonomi yang gagal menyediakan pekerjaan formal yang layak?
Gen Z, Generasi Boros?
Gen Z kerap menjadi sasaran kritik karena dianggap konsumtif, apalagi dengan maraknya fitur paylater yang memudahkan belanja instan. Data menunjukkan bahwa pada 2024, penetrasi e-commerce di kalangan pengguna internet mencapai 74,5 persen, dengan total transaksi paylater melonjak hingga Rp30,36 triliun per November, sebagian besar berasal dari konsumen muda.
Namun, bila ditarik ke belakang, pola konsumsi ini bukan hal baru. Milenial awal di tahun 2010 juga mengalami lonjakan konsumtif melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA) bank. Saat itu, outstanding kartu kredit nasional mencapai Rp104 triliun, sementara tingkat literasi keuangan nasional baru 21,8 persen. Gen X di 1995 bahkan memiliki literasi finansial yang diperkirakan di bawah 15 persen, meski akses kredit lebih terbatas.
Baca juga:
Perbedaan utamanya jika dulu konsumsi dilakukan secara fisik, kini Gen Z melakukannya secara digital, dengan paparan algoritma media sosial yang agresif membentuk keinginan belanja. Tingkat literasi finansial usia 18–25 tahun memang naik menjadi 70,19 persen pada 2025, dari 38,03 persen pada 2022, namun angka ini masih jauh dari ideal. Kerentanan ini lebih tepat dilihat sebagai kegagalan sistem edukasi keuangan lintas generasi, bukan sebagai kelemahan bawaan Gen Z.
Ternyata Gen Z Tak Kekurangan Semangat Wirausaha
Meski sering distereotipkan pasif di sektor formal, Gen Z menunjukkan energi besar di dunia wirausaha. Pada 2023, 27,91 persen pelaku usaha mikro digital berasal dari generasi ini. Mereka menjadi penggerak dalam menciptakan produk kreatif, jasa berbasis teknologi, hingga bisnis online skala kecil.
Perbandingan antargenerasi menunjukkan tren yang positif. Milenial, yang memimpin gelombang start-up besar seperti Gojek dan Tokopedia, memiliki rasio kewirausahaan 3,47 persen pada 2019. Gen X pada 2006 mencatat estimasi 2,1 persen. Bedanya, Gen Z beroperasi di ekosistem yang sudah matang secara teknologi, tetapi justru menghadapi hambatan baru: korporasi tradisional belum sepenuhnya siap menyerap talenta digital mereka.
Skill mismatch ini menjadi isu serius. Banyak lulusan dengan kemampuan digital tinggi, tetapi lowongan kerja formal masih berfokus pada sektor tradisional yang tidak relevan. Potensi kewirausahaan Gen Z akan sulit berkembang tanpa kebijakan yang mendukung, seperti akses pendanaan yang lebih mudah dan pendidikan vokasi yang relevan dengan industri masa depan.
Data lintas generasi membuktikan bahwa masalah utama bukan terletak pada karakter atau etos kerja anak muda, melainkan pada desain sistem ekonomi dan kebijakan publik. Pengangguran muda yang kronis, dominasi sektor informal, literasi keuangan yang masih rendah, dan kerentanan terhadap godaan konsumsi digital adalah cerminan kegagalan kebijakan, bukan kegagalan individu.
Label “lemah” terhadap Gen Z hanyalah narasi simplistis yang mengalihkan perhatian dari tugas utama, yaitu memperbaiki sistem pendidikan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, mengatur regulasi fintech dengan tegas, dan membangun kurikulum literasi finansial yang revolusioner.
Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukanlah siapa yang lebih “lemah”, tetapi apakah kita cukup serius belajar untuk membangun sistem ekonomi yang tidak lagi menghasilkan generasi “lemah” di masa depan.
Editor: Prihandini N
