Angka statistik dapat menerangkan keadaan, tetapi juga dapat dipakai untuk menutup percakapan tentang kenyataan. Ketika kemiskinan turun dan ekonomi tumbuh, pemerintah memperoleh alasan untuk menyatakan pembangunan berhasil. Namun, bagi masyarakat keberhasilan mempunyai ukuran yang lebih dekat. Kecukupan pangan, kepastian penghasilan, dan kemampuan berobat tanpa kehilangan sumber nafkah. Politik angka muncul ketika ukuran administratif diperlakukan sebagai kesimpulan terakhir tentang kehidupan rakyat. Seolah data-data tersebut kedap dari bias kepentingan.
Nusa Tenggara Timur (NTT) memperlihatkan ketegangan itu. Bank Indonesia mencatat ekonomi NTT tumbuh 5,01 persen pada triwulan II 2026. Kemiskinan pada Maret 2026 mencapai 17,52 persen, turun dari 18,60 persen di tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut patut diakui. Akan tetapi, angka terakhir juga berarti sekitar satu dari enam penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan. Kemajuan dan keterpurukan ternyata dapat hadir dalam laporan yang sama.
Kerentanan Warga di Balik Turunnya Angka Kemiskinan
Persoalannya sekarang bukan untuk membuktikan bahwa statistik berbohong. Tanpa bukti metodologis, tuduhan demikian justru melemahkan kritik. Yang perlu diperiksa ialah bagaimana angka dipilih, disandingkan, dan diberi makna.
Penurunan kemiskinan menjelaskan perubahan jumlah penduduk di bawah suatu ambang pengeluaran. Ia belum menjelaskan apakah mereka yang melewati ambang tersebut sudah mempunyai pekerjaan aman, tabungan yang cukup, atau perlindungan menghadapi kegagalan panen.
Baca juga:
BPS mengukur kemiskinan melalui kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan berdasarkan pengeluaran. Dengan demikian, keluar dari kategori miskin secara statistik tidak otomatis berarti mencapai kehidupan berkecukupan. Rumah tangga yang pengeluarannya sedikit melampaui garis kemiskinan tetap dapat menghadapi kesulitan. Besarnya kelompok rentan itu harus diperiksa tersendiri. Tidak boleh dianggap hilang hanya karena persentase kemiskinan menurun.
Kesenjangan wilayah juga membatasi cerita keberhasilan. Pada Maret 2025, kemiskinan perdesaan NTT mencapai 22,66 persen, sedangkan perkotaan 7,68 persen. Garis kemiskinannya sebesar Rp549.607 per orang per bulan, dengan komponen makanan mencapai 75,75 persen. Data ini menunjukkan beratnya persoalan perdesaan dan besarnya kedudukan pangan dalam kebutuhan minimum. Angka provinsi menyatukan pengalaman hidup yang sesungguhnya sangat berbeda.
Tekanan harga memperjelas persoalan tersebut. Inflasi NTT pada triwulan II 2026 mencapai 3,56 persen, meningkat dari 2,40 persen pada triwulan sebelumnya, terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ini tidak membuktikan seluruh masyarakat semakin miskin. Namun, kenaikan harga menunjukkan mengapa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung bersamaan dengan tekanan belanja rumah tangga. Statistik membaik belum tentu berarti kehidupan masyarakat terasa lebih ringan.
Siapa Menikmati Hasil Pembangunan?
Dengan pendekatan ekonomi-politik, pertanyaan yang lebih kritis ialah ihwal siapa menguasai sumber daya, siapa menentukan prioritas anggaran, dan siapa menikmati hasil pertumbuhan? Pertumbuhan mengukur pertambahan produksi, sedangkan kesejahteraan menyangkut pembagiannya. Karena itu, kenaikan kegiatan konstruksi, perdagangan, atau pariwisata perlu dibaca bersama perubahan upah, kesempatan usaha warga, serta akses terhadap tanah dan air. Tanpa pemeriksaan tersebut, besarnya ekonomi mudah disamakan dengan membaiknya nasib semua orang.
Di NTT, pertanyaan itu perlu diarahkan pada hubungan antara pusat kegiatan ekonomi dan wilayah pemasok tenaga kerja maupun pangan. Apakah belanja pembangunan memperkuat kemampuan produksi petani dan nelayan? Apakah usaha setempat memperoleh pasar, atau hanya menjadi penonton?
Ini merupakan pertanyaan pengujian, bukan vonis bahwa semua investasi merugikan. Kritik yang bertanggung jawab harus menuntut bukti tentang pembagian manfaat, bukan mengganti slogan keberhasilan dengan slogan kegagalan.
Politik angka bekerja ketika persoalan pembagian itu menghilang dari penjelasan pemerintah. Pemerintah mempunyai kepentingan menunjukkan hasil, sementara masyarakat membutuhkan penjelasan tentang siapa yang tertinggal. Insentif keduanya tidak selalu sejalan.
Angka agregat yang membaik dapat menjadi bahan legitimasi, meskipun belum menjawab pengalaman kelompok tertentu. Karena itu, independensi lembaga statistik perlu dijaga sekaligus dibedakan dari kepentingan politik pihak yang mengutip hasilnya.
Pengawasan publik mesti mengikuti aliran uang dan perubahan kehidupan. Anggaran irigasi perlu dinilai melalui ketersediaan air dan hasil produksi, bukan hanya penyelesaian bangunan. Pengembangan pariwisata perlu diperiksa melalui penghasilan pekerja, pembelian produk lokal, dan akses warga terhadap ruang hidup. Bantuan sosial perlu dinilai melalui ketepatan penerima serta kemampuannya menjaga konsumsi.
Baca juga:
Pemerintah daerah juga perlu menyandingkan persentase kemiskinan dengan kedalaman kemiskinan, kerentanan rumah tangga, mutu pekerjaan, dan kesenjangan antar kabupaten. Data terpilah memungkinkan masyarakat melihat siapa memperoleh perbaikan dan siapa belum.
Musyawarah warga, pemeriksaan lapangan, serta pengaduan pelayanan harus menjadi bahan evaluasi yang dapat mengoreksi penafsiran pejabat. Pengalaman masyarakat memperoleh kedudukan sebagai bukti yang diperiksa, bukan gangguan terhadap laporan keberhasilan.
NTT membutuhkan statistik yang kuat dan kekuasaan yang bersedia diuji olehnya. Penurunan kemiskinan tetap merupakan kemajuan, tetapi bukan pembebasan pemerintah dari tanggung jawab. Ukuran pembangunan harus menjangkau kemampuan warga mempertahankan kehidupan ketika harga naik, penghasilan terputus, atau kebutuhan mendesak datang.
Angka memperoleh makna publik ketika membantu mengenali penderitaan dan memperbaiki pembagian sumber daya. Ketika hanya dipakai untuk meminta tepuk tangan, statistik kehilangan fungsi korektifnya di hadapan kekuasaan yang seharusnya diawasi bersama.
Editor: Prihandini N
