Hubungan antara intelektual dan kekuasaan selalu menyimpan persoalan tersendiri. Di satu sisi, keterlibatan intelektual dalam lingkaran kekuasaan dapat membuka peluang untuk memengaruhi kebijakan publik. Di sisi lain, kedekatan tersebut membawa risiko tatkala pengetahuan yang semestinya digunakan untuk menguji keputusan penguasa justru menjadi sarana untuk membenarkannya.
Persoalannya tidak berhenti pada apakah seorang intelektual berada di dalam atau di luar kekuasaan, tetapi lebih jauh lagi, apakah ia masih memiliki ruang dan keberanian untuk mempertanyakan kepentingan pihak yang memberinya akses. Jabatan dan kedudukan dapat memperluas pengaruh serta kesejahteraan hidup seseorang, dan oleh karena itu keduanya rentan mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi.
Penulisan sejarah oleh Nugroho Notosusanto pada masa Orde Baru dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memahami persoalan tersebut. Kasus ini memperlihatkan bagaimana penulisan sejarah digunakan untuk membangun legitimasi politik dan bagaimana posisi seorang intelektual berhubungan dengan kekuasaan yang melingkupinya.
Intelektual dan Godaan Kekuasaan
Dalam buku Politik Pengetahuan (2021:55), Edward Said membayangkan bahwa intelektual seyogianya menjadi seperti pelancong yang harus menyeberang, melintasi wilayah, dan meninggalkan posisi tetap sepanjang waktu.
Intelektual sebagai pelancong, harus mencitrakan bahwa dirinya tidak bergantung pada kekuasaan tetapi pada gerak, pada kemauan untuk pergi ke dunia yang berbeda, menggunakan idiom yang berbeda, serta memahami berbagai penyamaran, topeng, dan retorika. Pelancong harus meninggalkan klaim rutinitas adat untuk hidup dalam ritme dan ritual baru.
Baca juga:
Gagasan Said tersebut menarik karena menempatkan kebebasan intelektual pada kemampuannya untuk terus bergerak melampaui batas-batas yang membelenggu pemikirannya. Dari uraian tersebut, intelektual yang merapat ke kekuasaan justru menghadapi ujian yang lebih berat: apakah ia masih sanggup meninggalkan kenyamanan—berupa kekuasaan, jabatan dan sejenisnya—tatkala kenyamanan itu mulai membatasi kebebasan berpikirnya sebagai seorang intelektual?
Tatkala Intelektual Menjadi Bagian dari Kekuasaan
Jabatan dan akses terhadap pengambil kebijakan memang dapat membuka peluang bagi intelektual untuk memengaruhi keputusan publik. Namun, keduanya juga berpotensi membuat seorang intelektual kehilangan kritisismenya terhadap kekuasaan yang sebelumnya ia kritik. Ketika kedudukan dan kepentingan pribadi mulai bergantung pada pihak yang dikritik (lingkaran kekuasaan), mempertahankan independensi menjadi ujian tersendiri.
Seorang intelektual yang berada di dalam institusi kekuasaan tetap mungkin bersikap kritis, tetapi akses dan jabatan tidak dengan sendirinya menjamin bahwa kritiknya akan didengar atau dipertahankan. Independensi perlu dinilai dari sikap dan tindakannya, terutama ketika kepentingan publik bertentangan dengan kepentingan pihak yang memberinya kedudukan.
Belajar dari Ong Hok Ham
Ong Hok Ham (1933–2007) adalah sejarawan sekaligus intelektual publik pada masanya (1970–1990-an). Sepanjang kariernya, Ong menulis sekitar 360 artikel untuk sejumlah media, termasuk Kompas, Tempo, dan jurnal Prisma.
Dalam bagian Prolog di buku Madiun dalam Kemelut Sejarah (2018:xvii-xviii), Peter Carey menuliskan bahwa Ong pernah menuliskan satu artikel tentang sejarah priayi di Madiun yang berjudul The Inscrutable and the Paranoid (1978), dan berusaha membuat kesamaan antara masa kolonial Hindia Belanda dengan masa Orde Baru.
Hal tersebut dikenang oleh Andi Achdian dalam bukunya Sang Guru dan Secangkir Kopi (2011), yang mengungkapkan bahwa menurut Ong, pemerintah Hindia Belanda dan Orde Baru sama-sama paranoid dengan rajin memata-matai rakyatnya. Lebih jauh, menurut Achdian, setelah tumbangnya Soeharto, Ong seperti “kehilangan gairah untuk menulis soal kekuasaan.”
Sikap kritis Ong menarik untuk diperhatikan karena ia menulis tentang kemiripan praktik kekuasaan kolonial dan Orde Baru tatkala dirinya bekerja di Jurusan Sejarah UI yang kala itu dipimpin Nugroho Notosusanto—tulang punggung penulisan sejarah versi Orde Baru.
“Jarang sejarawan Indonesia yang berani membuat persamaan Hindia Belanda dengan Orde Baru. Terlalu berbahaya bagi mereka! Tapi Ong […] berani membuatnya!” tulis Carey (2018:xviii).
Baca juga:
Pengalaman Ong ini menunjukkan bahwa independensi intelektual bukan perkara mudah, terutama ketika seseorang berada di lingkungan institusi yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Berkaca dari Ong, barangkali intelektual tidak harus selalu berada di luar institusi kekuasaan untuk dapat bersikap kritis, tetapi ia perlu memastikan bahwa kedudukannya tidak membuatnya kehilangan keberanian untuk mempertanyakan institusi tempat ia berada—hal yang barangkali sulit untuk dilakukan hari ini.
Menguji Independensi Intelektual
Apakah intelektual harus selalu menjaga jarak dari kekuasaan? Persoalannya tidak sesederhana itu, karena kekuasaan merupakan tempat kebijakan publik dibuat. Keterlibatan di dalamnya dapat membuka kesempatan untuk memengaruhi kebijakan, tetapi di sisi lain, juga menghadirkan risiko ketika akses, jabatan, dan kepentingan pribadi mulai membatasi kebebasan untuk mengkritik.
Pengalaman Ong Hok Ham memperlihatkan bahwa kedekatan dengan institusi yang berhubungan dengan kekuasaan tidak serta-merta menghapus independensi seorang intelektual. Yang perlu diperiksa ialah kesediaannya untuk mempertanyakan kepentingan institusi tempat ia bekerja, termasuk ketika kritik tersebut berpotensi mengusik kedudukan dan kenyamanannya sendiri.
Mencari “titik tengah” ini memang sulit, terutama ketika berada di dalam lingkaran kekuasaan (pemerintah) hari ini. Berada terlalu jauh dari kekuasaan dapat membuat seorang intelektual kehilangan kesempatan untuk memengaruhi kebijakan, sementara berada terlalu dekat dengannya berisiko mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan penguasa.
Pada akhirnya, independensi intelektual tidak berhenti hanya ditentukan oleh seberapa dekat atau jauh seseorang dari kekuasaan. Independensi barangkali juga ditentukan oleh keberaniannya untuk tetap mengkritik ketika kepentingan yang dipertaruhkan adalah kepentingannya sendiri di dalam lingkaran kekuasaan.
Editor: Prihandini N
