Harga kebutuhan pokok naik, kita dianggap kurang pandai mengatur pengeluaran. Upah tak cukup untuk hidup layak, kita dianggap terlalu banyak menuntut. Persoalannya tetap dibiarkan, dan rakyat harus mengadili dirinya sendiri.
Beberapa waktu yang lalu, Greenpeace Indonesia melayangkan kritik dengan memasang spanduk di Patung Selamat Datang, Bundaran HI, yang bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”. Kritik yang disampaikan oleh mereka sebenarnya cukup jelas, krisis iklim bukan semata-mata persoalan lingkungan yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Dampaknya dapat menjalar ke harga pangan, pendapatan, pekerjaan, dan pengeluaran rumah tangga. Namun nahasnya, ketika kritik tentang biaya hidup dibicarakan, sebagian respons justru mengarahkan perhatian kepada gaya hidup masyarakat itu sendiri.
Kalau harga semakin mahal, kurangilah pengeluaran. Kalau uang tidak cukup, berhentilah membeli sesuatu yang tidak penting. Sekilas, nasihat tersebut terdengar masuk akal. Toh, siapa yang bisa menyangkal bahwa mengatur pengeluaran merupakan bagian penting dari kehidupan?
Persoalannya muncul ketika kemampuan berhemat individu dijadikan jawaban untuk hampir semua masalah ekonomi, seolah-olah harga kebutuhan pokok ditentukan oleh seberapa sering seseorang membeli kopi atau seberapa rajin ia menghindari pusat perbelanjaan. Sejak kapan persoalan struktural berubah menjadi persoalan moral individu?
Sosiolog William Ryan, melalui bukunya Blaming the Victim, mengkritik cara berpikir yang menjelaskan ketidakadilan dengan menunjuk kekurangan orang-orang yang mengalaminya. Alih-alih memeriksa kondisi sosial yang melahirkan kesulitan, perhatian justru diarahkan kepada perilaku mereka yang menanggung akibatnya.
Baca juga:
Pola ini dapat kita lihat ketika keluhan mengenai biaya hidup dijawab dengan pemeriksaan terhadap kebiasaan konsumsi masyarakat. Orang yang mengeluhkan harga kebutuhan pokok ditanya mengapa masih membeli kopi. Mereka yang mengeluhkan penghasilan tidak mencukupi disuruh berhenti nongkrong. Seakan-akan seseorang harus terlebih dahulu menjalani kehidupan yang sepenuhnya hemat sebelum berhak mempertanyakan keadaan ekonomi.
Tentu, tidak ada yang salah dengan mengingatkan orang untuk mengatur pengeluaran. Namun, ada perbedaan mendasar antara memberikan saran keuangan dan menjadikan gaya hidup sebagai penyebab utama kesulitan ekonomi.
Ironisnya, orang yang kesulitan justru harus membela diri. Alih-alih membahas mengapa biaya hidup semakin mahal, percakapan mengaburkan persoalan yang sedang diperdebatkan. Apakah mereka terlalu sering makan di luar? Apakah mereka membeli barang yang tidak dibutuhkan? Apakah mereka cukup disiplin menabung?
Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin berguna ketika seseorang sedang menyusun anggaran pribadi. Namun, pertanyaan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan kenaikan harga pangan, ketidakcukupan upah, atau dampak krisis iklim terhadap penghidupan masyarakat.
Ketika kritik terhadap keadaan ekonomi dijawab dengan menghakimi perilaku individu, perhatian publik berisiko bergeser dari kondisi yang perlu diperbaiki menuju orang-orang yang dianggap gagal menghadapinya. Masyarakat tidak lagi sekadar dituntut bertahan hidup, tetapi juga harus membuktikan bahwa mereka cukup hemat untuk pantas mengeluh.
Yang Murah Tanggung Jawab Negara, Bukan Biaya Hidup
Barangkali inilah pertanyaan yang paling sering hilang dalam perdebatan mengenai gaya hidup masyarakat, sampai di mana tanggung jawab individu, dan di mana tanggung jawab pemerintah harus mulai diperiksa?
Masyarakat tentu perlu mengelola pengeluaran. Tidak masuk akal pula menganggap setiap kesulitan keuangan sepenuhnya disebabkan oleh kebijakan negara. Pilihan konsumsi, keputusan finansial, dan kebiasaan pribadi tetap memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi seseorang. Namun, pengakuan terhadap tanggung jawab individu tidak berarti kita harus menutup mata terhadap persoalan struktural.
Dalam Capitalist Realism: Is There No Alternative? Mark Fisher menjelaskan bagaimana kapitalisme dapat membentuk batas imajinasi kita tentang apa yang dianggap mungkin dan realistis. Sistem yang ada seolah-olah menjadi satu-satunya kenyataan yang bisa diterima, sementara alternatif untuk mengubahnya semakin sulit dibayangkan.
Cara berpikir ini dapat terlihat ketika masyarakat lebih mudah membayangkan solusi berupa penghematan pribadi daripada mempertanyakan struktur ekonomi yang turut membentuk kesulitan mereka. Mengurangi pengeluaran terasa realistis, sedangkan mempertanyakan kebijakan ekonomi, distribusi sumber daya, atau ketimpangan pendapatan dianggap terlalu jauh dari jangkauan individu.
Baca juga:
Akibatnya, kita sibuk mencari cara untuk bertahan di dalam keadaan yang ada, tetapi semakin jarang mempertanyakan mengapa keadaan itu terus membebani masyarakat. Persoalannya bukan terletak pada tindakan berhemat itu sendiri, melainkan pada ketika berhemat menjadi satu-satunya solusi yang dapat dibayangkan. Seolah-olah tugas masyarakat bukan lagi mempertanyakan keadaan yang menyulitkan mereka, melainkan menyesuaikan diri sebaik mungkin agar tetap mampu bertahan di dalamnya.
Pemerintah bukan sekadar penonton yang bertugas memberikan nasihat ketika rakyat kesulitan. Kebijakan publik justru perlu dinilai dari kemampuannya menjawab persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh individu seorang diri. Persoalan biaya hidup, bukan ketika masyarakat sudah cukup hemat, melainkan apakah kebijakan yang ada sudah cukup melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi dan dampak krisis iklim.
Jika rakyat terus-menerus diminta menyesuaikan diri dengan keadaan, kita perlu memastikan bahwa kata adaptasi tidak berubah menjadi alasan untuk membiarkan persoalan yang sebenarnya bisa diperdebatkan dan diperbaiki. Kita tidak seharusnya menerima begitu saja anggapan bahwa keadaan ekonomi merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah, sementara seluruh beban untuk menghadapinya diserahkan kepada individu.
Rakyat memang perlu belajar mengatur pengeluaran. Tetapi, pemerintah juga perlu mempertanggungjawabkan kebijakan. Kemampuan individu untuk bertahan bukanlah bukti bahwa keadaan sudah adil, sebagaimana kegagalan seseorang memenuhi kebutuhan hidup tidak otomatis membuktikan bahwa ia tidak becus mengatur keuangan. Rakyat yang mengeluhkan mahalnya hidup tidak harus membuktikan bahwa dirinya cukup miskin, cukup hemat, dan cukup menderita.
Editor: Prihandini N
