“Mencerdaskan kehidupan bangsa.”
Kalimat itu bukan sekadar rangkaian kata dalam Pembukaan UUD 1945. Ia adalah janji negara kepada setiap warga bahwa ilmu pengetahuan harus menjadi jalan menuju kemajuan. Namun, janji itu terasa getir ketika Perpustakaan Nasional terpaksa menghentikan distribusi buku ke berbagai daerah akibat pemotongan anggaran.
Di negeri yang masih berjuang meningkatkan budaya baca, buku justru menjadi salah satu korban efisiensi. Ironinya, yang dipangkas bukan sekadar anggaran, melainkan akses masyarakat terhadap pengetahuan. Pertanyaannya sederhana, “Jika buku tak lagi mampu menjangkau desa-desa, taman bacaan, dan ruang-ruang belajar masyarakat, bagaimana negara dapat memenuhi amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa?” Jangan-jangan, yang sedang kita hemat bukan sekadar belanja negara, melainkan masa depan generasi Indonesia.
Ketika Buku Menjadi Korban Efisiensi
Efisiensi anggaran memang bukan sesuatu yang keliru. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah dituntut menyusun skala prioritas agar setiap rupiah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika yang harus dikorbankan adalah akses masyarakat terhadap pengetahuan. Perpustakaan Nasional menjadi salah satu institusi yang merasakan dampaknya. Pagu anggaran yang semula sekitar Rp721,6 miliar pada 2025 turun menjadi sekitar Rp377,9 miliar pada 2026, atau berkurang hampir separuh. Konsekuensinya tidak berhenti pada angka-angka di dalam dokumen APBN. Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz, menyampaikan bahwa lembaganya tidak lagi mampu melanjutkan program distribusi buku ke berbagai daerah karena keterbatasan anggaran. Pernyataan tersebut bukan sekadar kabar administratif, melainkan sinyal bahwa ruang belajar masyarakat ikut menyempit.
Baca juga:
Dampaknya menjalar ke berbagai lapisan. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) kehilangan tambahan bahan bacaan, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, serta berbagai komunitas literasi yang sebelumnya menerima distribusi buku dari Perpusnas kini harus bertahan dengan koleksi yang ada. Sesungguhnya yang terputus bukan hanya rantai distribusi logistik, melainkan rantai pemerataan kesempatan belajar bagi jutaan warga negara. Kesempatan anak-anak di daerah terpencil menemukan jendela baru melalui bacaan semakin kecil. Ketika buku menjadi korban efisiensi, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah program, melainkan kualitas manusia Indonesia di masa depan. Efisiensi akhirnya berubah menjadi ironi ketika penghematan anggaran justru mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap ilmu pengetahuan.
Baca juga:
Literasi Bukan Beban Anggaran
Melihat literasi sebagai beban anggaran merupakan cara pandang yang keliru. Theodore W. Schultz melalui Human Capital Theory menegaskan bahwa investasi pada pendidikan dan pengetahuan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih produktif, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Senada dengan itu, Amartya Sen dalam Capability Approach menempatkan pendidikan dan literasi sebagai kemampuan dasar yang memungkinkan seseorang memperluas pilihan hidup, meningkatkan kesejahteraan, serta berpartisipasi dalam pembangunan. Sayangnya, tantangan literasi Indonesia masih nyata.
Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang diselenggarakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa skor membaca siswa Indonesia mencapai 359, masih berada di bawah rata-rata OECD sebesar 476. Di sisi lain, data nasional memperlihatkan sinyal yang menggembirakan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) meningkat dari 69,42 pada 2023 menjadi 73,52 pada 2024. Sedangkan Tingkat Gemar Membaca (TGM) naik dari 66,70 menjadi 72,44. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ketika negara memperluas akses perpustakaan, memperkaya koleksi bacaan, dan menggerakkan program literasi, masyarakat memberikan respons positif. Oleh karena itu, ketika akses terhadap buku justru dipersempit akibat efisiensi anggaran, yang sesungguhnya terancam bukan hanya budaya membaca, tetapi juga investasi jangka panjang bangsa dalam membangun manusia yang cakap, produktif, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Keberpihakan Pada Pengetahuan
Pemotongan anggaran Perpustakaan Nasional tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai upaya efisiensi fiskal. Di balik angka-angka dalam APBN, terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan akses pengetahuannya pada perpustakaan, taman bacaan masyarakat, dan distribusi buku hingga ke daerah. Ketika layanan tersebut terhenti, yang sesungguhnya terhambat bukan hanya peredaran buku, tetapi juga kesempatan masyarakat untuk belajar, berkembang, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menempatkan literasi sebagai investasi strategis, bukan sekadar pos belanja yang dapat dikurangi ketika anggaran negara mengalami tekanan. Penguatan Perpustakaan Nasional, keberlanjutan distribusi buku, serta dukungan terhadap perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, dan taman bacaan masyarakat harus dipandang sebagai bagian dari investasi pembangunan manusia.
Setiap kebijakan anggaran semestinya disusun berdasarkan bukti (evidence based policy), dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan terwujud hanya melalui slogan atau dokumen perencanaan. Amanat itu menuntut keberpihakan nyata terhadap akses pengetahuan yang merata bagi seluruh warga negara. Sebab, bangsa yang besar bukan hanya diukur dari kemampuannya membangun infrastruktur, tetapi juga dari kesungguhannya memastikan setiap anak, di kota maupun di pelosok negeri, memiliki kesempatan yang sama untuk membaca, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik. Menghemat anggaran mungkin dapat memperbaiki neraca keuangan negara, tetapi mengurangi investasi pada literasi berisiko meninggalkan utang yang jauh lebih mahal yakni hilangnya kesempatan mencerdaskan generasi bangsa. (*)
Editor: Kukuh Basuki
