Jepang sedang menghadapi masalah yang signifikan. Sejak 1990-an, Jepang mengalami stagnasi ekonomi yang berdampak buruk kepada masyarakatnya. Berkat stagnasi tersebut, pembunuhan diri, perceraian, dan ketidakinginan untuk menikah meningkat. Hal ini berkontribusi terhadap krisis demografi yang sudah muncul saat itu di Jepang. Angka kelahiran Jepang telah mengalami penurunan sejak 1970-an sehingga populasi negara tersebut menyusut sejak 2009. Dari sekitar 127 juta jiwa pada 2009, populasi Jepang berkurang menjadi lebih kurang 120 juta jiwa pada 2025, tanpa memperhitungkan warga negara asing. Krisis demografi ini makin memperburuk kondisi ekonomi Jepang yang berdampak negatif terhadap masyarakatnya.
Salah satu cara yang dapat dilakukan Jepang untuk meringankan beban tersebut adalah penerimaan imigran. Kendati demikian, jumlah imigran di Jepang masih sangat rendah dibandingkan dengan total populasinya. Pada 2025, dari 123,16 juta jiwa, 3,92 juta di antaranya merupakan imigran. Jumlah populasi imigran di Jepang hanya mencapai 3% dari total penduduknya. Angka tersebut tidak cukup untuk menghentikan penurunan populasi ataupun menambal stagnasi ekonomi secara signifikan.
Kerendahan jumlah imigran tersebut tidak luput dari nasionalisme Jepang yang mulai menguat pada 1990-an. Pada dasarnya, nasionalisme merupakan suatu ide yang bersifat eksklusif. Alhasil, hal tersebut dapat berdampak buruk pada integrasi orang-orang yang dianggap asing bagi suatu bangsa. Proses othering—narasi pembedaan diri sendiri dibandingkan bangsa lain (yang kerap dipandang lebih rendah) untuk membangun identitas—dalam nasionalisme merupakan manifestasi sifat eksklusif tersebut. Melalui othering, nasionalisme menciptakan narasi kita versus mereka (us versus them). Oleh karena itu, urgensi penerimaan imigran (dan minoritas) untuk menjamin keberlangsungan masyarakat Jepang tidak disertai dengan tindakan yang sepadan.
Perkembangan Nasionalisme Jepang
Nasionalisme kontemporer Jepang muncul pada abad ke-18 berkat penyebaran ide nasionalis Barat yang dikombinasi dengan gagasan-gagasan lokal. Penerimaan gagasan nasionalisme oleh Jepang dihasilkan oleh keinginan untuk menyaingi dunia Barat yang mengancam negara Asia Timur tersebut kala itu. Hal ini termanifestasi melalui pembentukan “mitos modern”—gagasan-gagasan yang mempromosikan keunikan Jepang dibandingkan dengan bangsa lain. Terinspirasi dari pseudosains Darwinisme sosial, wacana nasionalis eksklusif yang menggambarkan bangsa Jepang sebagai kelompok yang homogen dan unggul berdasarkan indikator fenotipe dan budaya pun muncul. Tingkat modernisasi Jepang dibandingkan bangsa-bangsa Asia lain menjadi justifikasi keunggulan kualitas inheren dirinya. Bahkan sebelum Perang Dunia I, pandangan nasionalis ini cukup mengakar di masyarakat Jepang.
Baca juga:
Pasca-Perang Dunia II, nasionalisme Jepang tidak menghilang, melainkan bertransformasi. Saat Perang Dingin, diskursus nasionalis Jepang lebih berorientasi kepada bidang perekonomian. Pencapaian ekonomi yang mampu diraih Jepang pascaperang dijadikan bukti keunggulan kualitas bangsanya. Kemudian, tren diskursus nasionalisme Jepang berubah lagi pada 1990-an sampai sekarang. Pada periode ini, sentimen nasionalis di Jepang mengalami peningkatan dan menjadi lebih iliberal serta agresif. Hal tersebut merupakan hasil kemunduran ekonomi dan demografi Jepang, hostilitas dengan Korea dan China dalam perkara sejarah dan keamanan, serta provokasi pemimpin-pemimpin nasionalis Jepang. Bahkan, akhir-akhir ini, peningkatan sentimen nasionalis yang lebih agresif dapat dilihat dalam proses elektoral Jepang melalui kemenangan Sanseito—partai populis sayap kanan—dalam memperoleh kursi parlemen.
Namun, di belakang transformasi diskursus nasionalis Jepang, narasi homogenitas dan keunggulan bangsa masih mengakar walaupun masyarakat negara Asia Timur tersebut sebenarnya bersifat heterogen. Hal ini melegitimasi eksklusi dan inklusi berdasarkan standar rasial dan kultural hingga sekarang. Kasus nasionalisme Jepang merefleksikan konsepsi Anderson (2008) mengenai bangsa. Menurutnya, bangsa merupakan komunitas imajiner yang terkonstruksi secara sosial dan bersifat eksklusif. Perkembangan awal nasionalisme Jepang menunjukkan bahwa narasi nasionalisnya bukan hal yang inheren, melainkan hasil interaksi antarmanusia yang bersifat eksklusif.
Proses Othering terhadap Minoritas Jepang
Dalam meninjau proses othering, konsep yang digagas Osuna (2022) dapat menyajikan penjelasan. Akademisi tersebut membahas othering (yang disebutnya sebagai bordering) dalam diskursus populis dan nasionalis. Bordering merupakan merupakan proses pembuatan atau penguatan batas yang tidak hanya mencakup geografi, tetapi juga budaya, etnik, ras, dan bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan siapa yang harus diinklusi dan dieksklusi. Hal ini berperan dalam pembentukan identitas diri suatu bangsa dan dehumanisasi, demonisasi, serta pengkambinghitaman kelompok-kelompok lain.
Othering dalam diskursus nasionalis ini termanifestasi melalui tiga cara yang juga terdapat dalam diskursus nasionalis Jepang. Pertama, nasionalisme Jepang mengonstruksikan dirinya sebagai kelompok yang memiliki keunggulan di atas bangsa-bangsa lain. Hal tersebut melanggengkan praktik rasisme dalam masyarakat Jepang terhadap mereka yang dipandang sebagai manusia bermutu rendah. Sebagai contoh, pada masa penjajahan Jepang, bangsa-bangsa Asia, termasuk Ainu dan Ryukyu, digambarkan sebagai ras yang primitif dan inferior secara biologis. Dewasa ini, orang-orang China; Korea Zainichi, diaspora Korea yang bermigrasi ke Jepang pada masa kolonial; dan minoritas terlihat (visible minority), yakni kelompok yang terlihat berbeda dengan mayoritas, masih didiskriminasi dan dinilai sebagai ancaman keselamatan, ketertiban, dan peraturan setempat.
Kedua, diskursus nasionalis Jepang meromantisasi masa lalu dan homogenitas sebagai justifikasi othering. Penekanan terhadap homogenitas yang berbasis budaya dan ras tidak hanya berkontradiksi dengan realitas Jepang yang heterogen, tetapi juga merendahkan imigran dan minoritas. Keberadaan suku Ainu, suku Ryukyu, imigran China yang sudah ada selama beratus-ratus tahun, dan konketsuji (individu-individu hasil perkawinan campur) mematahkan diskursus homogenitas Jepang. Namun, mereka tidak memenuhi standar rasial dan kultural yang mendefinisikan kejepangan seseorang sehingga dieksklusi dari masyarakat Jepang sebagai the other.
Baca juga:
Tentang romantisasi masa lalu, wacana nasionalis Jepang acapkali menggunakan revisionisme sejarah untuk mengonstruksikan narasi historis yang mereproduksi nasionalisme. Revisionisme sejarah berhubungan dengan apa yang disebut Saaler (2024) sebagai narsisme kolektif—kepercayaan bahwa golongan diri sendiri merupakan kelompok yang paling unggul dibandingkan grup lain. Dalam kasus Jepang, revisionisme sejarah berfokus pada tindakan Jepang saat Perang Dunia II, termasuk penolakan pengakuan terhadap pembantaian di Nanjing pada 1937-1938, prostitusi paksaan bagi tentaranya (ianfu), dan agresi Jepang. Pandangan-pandangan ini kerap disertai kepercayaan rasis yang mendiskreditkan tinjauan kritis terhadap sejarah Jepang, khususnya dari individu-individu Korea dan China.
Ketiga, narasi-narasi nasionalisme Jepang kerap didorong oleh elit-elit nasionalis. Pasca-1990, pemimpin politik, media, dan sejarawan nasionalis mendorong wacana nasionalisme yang lebih agresif untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Kepentingan-kepentingan ini dapat berupa mengonsolidasikan kekuasaan, meningkatkan prestise keluarga, mendistraksi publik dari kegagalan mereka dalam memerintah, memperoleh profit, dan menunjukkan diri mereka loyal kepada bangsa. Sebagai contoh, Shinzo Abe—mantan Perdana Menteri Jepang—mendorong revisionisme sejarah terhadap tindakan Jepang pada Perang Dunia II, termasuk eksistensi ianfu, karena keluarganya memiliki sejarah sebagai birokrat yang mendukung perang Jepang di kawasan Pasifik.
Hambatan Integrasi ke Masyarakat
Konstruksi othering dalam nasionalisme Jepang tidak hanya terbatas pada retorika saja. Diskursus tersebut memengaruhi masyarakat Jepang dari level makro hingga makro. Arudou (2022) menyebut dampak ini sebagai rasisme tertanam (embedded racism)—rasisme yang ternormalisasi dalam keseharian dan kehidupan sosial politik. Fenomena ini berdampak pada semua minoritas dan imigran yang tidak sesuai dengan narasi homogenitas nasionalis Jepang.
Dari segi mikro, rasisme tertanam ada dalam interaksi dan struktur kehidupan sehari-hari yang dialami langsung oleh para imigran. Misalnya, berbagai bisnis Jepang, seperti onsen, restoran, dan tempat penginapan, menolak melayani orang-orang yang dipandang sebagai asing, bahkan mereka yang merupakan warga negara Jepang. Banyak dari bisnis-bisnis ini menggunakan alasan rasis bahwa individu-individu yang tidak terlihat seperti orang Jepang akan bertindak berbeda, termasuk membuat kerusuhan, mabuk-mabukan, mencuri, dan sebagainya. Di samping itu, 39,3% di antara warga negara asing di Jepang pernah mengalami penolakan dalam mengakses perumahan berdasarkan latar belakang kebangsaan mereka. Selain itu, rasisme tertanam juga berlaku pada bidang pekerjaan. Minoritas dan imigran Jepang mengalami stigmatisasi dalam pekerjaan yang menyebabkan kesukaran dalam membangun relasi sosial, gaji yang lebih rendah dibandingkan kelompok mayoritas, dan kesulitan mendapatkan promosi.
Dari sisi makro, hukum, penerapannya, dan media Jepang merupakan faktor-faktor struktural yang berdampak langsung pada kesukaran integrasi imigran dan minoritas ke Jepang. Pertama, hukum Jepang sering kali bias terhadap apa yang mereka anggap sebagai orang-orang asli Jepang. Kedua, sebagai konsekuensi keberadaan prasangka dalam hukum Jepang, penerapannya—seperti diskriminasi oleh polisi berdasarkan fenotipe—juga menyebabkan kesukaran terhadap integrasi imigran dan minoritas ke masyarakatnya. Ketiga, media-media Jepang juga sering kali mendeskripsikan minoritas dan imigran secara negatif yang membangkitkan ketakutan dan kebencian terhadap mereka. Bersama dengan hukum dan penerapannya di Jepang, diskursus nasionalis dan rasis ini melegitimasi eksklusi pada level mikro terhadap mereka yang dikonstruksikan sebagai the other.
Implikasi: Bagaimana dengan The Other Kita Sendiri?
Berdasarkan argumen di atas, artikel ini menunjukkan bahwa diskursus nasionalis Jepang telah menciptakan diskriminasi berdasarkan prasangka yang justru berdampak buruk terhadap kondisi ekonominya sendiri hingga sekarang. Selain rasionalitas ekonomi, kemanusiaan juga dikesampingkan demi wacana yang melebih-lebihkan perbedaan antarmanusia melalui klaim keunggulan dan homogenitas bangsa Jepang. Kendati telah mengakar dalam masyarakat Jepang, wacana nasionalis bukan suatu hal yang permanen. Konsep Anderson (2008) menjadi relevan ketika membahas ini. Selama mayoritas sejarah manusia, bangsa dan nasionalisme tidak ada, tetapi mereka tetap hidup dan sejahtera. Ketidakpermanenan konstruksi sosial ini membuka peluang untuk transformasi atau bahkan pemusnahan nasionalisme. Dengan demikian, nasionalisme ataupun wacana-wacana yang berbasis identitas lain masih berpeluang digantikan dengan ide yang lebih luhur, adil, dan inklusif.
Kasus ini juga berimplikasi kepada diskursus nasionalis Indonesia sendiri. Narasi nasionalis Indonesia telah melabel kelompok-kelompok tertentu sebagai the other yang tidak setara dengan bangsanya. Sebagai contoh, minoritas Tionghoa dan Papua masih dianggap berbeda dalam diskursus tersebut. Hal itu telah menyebabkan praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap kedua kelompok tersebut, termasuk larangan terhadap penunjukkan budaya Tionghoa saat Orde Baru, pemerkosaan massal 1998 yang telah mengalami revisionisme sejarah, dan pelanggaran HAM oleh militer di Papua. Dengan demikian, kesadaran kritis terhadap fenomena ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam narsisme kolektif. Tidak ada sesama manusia yang pantas di-other-kan berdasarkan identitasnya.
Editor: Kukuh Basuki
