Cerita ketimpangan antara ilmu sosial-humaniora (soshum) dan sains-teknologi (saintek) merupakan cerita usang di Indonesia. Dalam periode yang cukup lama, klasifikasi IPS dan IPA memunculkan stigma antara siswa pintar dan nakal di SMA. Pada seleksi perguruan tinggi negeri pun, jurusan soshum kerap menghamparkan karpet merah bagi lulusan IPS maupun IPA. Sementara, jurusan saintek akan menutup pintu rapat-rapat selain bagi lulusan IPA sendiri.
Meskipun klasifikasi tersebut mulai terhapus dengan adanya Kurikulum Merdeka, arah kebijakan pendidikan di Indonesia agaknya akan mengulang kembali cerita tersebut. Pada 2025 misalnya, Menteri Pendidikan, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA akan diterapkan kembali. Terlepas dari pernyataan tersebut yang masih menjadi angin lalu, kebijakan terbaru program beasiswa LPDP telah menegaskan pengulangan cerita tersebut.
Melalui skema STEM dan SHARE, LPDP membagi kuota beasiswanya menjadi 80% bagi pendaftar di rumpun Science, Technology, Engineering, dan Mathematics, sementara 20%-nya bagi pendaftar di jurusan Social, Humanities, Arts for People, Religion, dan Economics. Pendaftar kelompok SHARE pun diharapkan bisa mengaitkan kontribusi keilmuannya pada salah satu dari delapan industri strategis yang ranahnya berada di bidang STEM.
Baca juga:
Skema baru ini sontak mendatangkan kritik, terutama dari akademisi yang menekuni ilmu soshum. Salah satunya yakni Dr. Subkhi Ridho, M. A, seorang dosen prodi Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada sebuah artikelnya, beliau menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan STEM. Bangsa ini memang membutuhkan insinyur untuk membangun jembatan, tapi baginya, bukankah jembatan tanpa perencanaan sosial bisa menjadi momentum kesia-siaan.
Contoh yang diangkat oleh beliau bukanlah khayalan belaka. Ketimpangan STEM dan SHARE saat ini sedang terjadi di tempat tinggal penulis, yakni di Pulau Madura. Jembatan Suramadu di selat Madura, sebagai simbol kemajuan sains dan teknologi di Indonesia, nyatanya menciptakan problem sosial di kehidupan masyarakatnya.
Indeks Pembangunan Manusia di Madura 2009-2025
Madura merupakan pulau kecil yang terdiri dari empat kabupaten dan secara administratif masuk wilayah Jawa Timur. Ujung barat pulau ini sangat dekat dengan Surabaya sebagai ibu kota provinsi. Namun, meskipun dekat secara geografis, Madura dan Surabaya memiliki perbedaan sosial-ekonomi yang sangat jauh. Apakah menyatukan keduanya merupakan keputusan yang tepat dan bijak?
Pada 2004, rencana lama untuk menghubungkan Madura dan Surabaya akhirnya dimulai. Diresmikan pada 2009, Suramadu menjadi jembatan terpanjang di Indonesia, bahkan salah satu terpanjang di Asia Tenggara. Ini menjadi kabar baik bagi kemajuan infrastruktur di Indonesia.
Namun pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi sosial masyarakat Madura pada 2009?
Berdasarkan Badan Pusat Statistik 2009, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di empat kabupaten di Madura semuanya masuk 10 terendah di Jawa Timur, bahkan Sampang berada di posisi terendah yakni dengan angka 58,88. Sementara, Bangkalan memperoleh angka 64.00, Pamekasan 63,81, dan Sumenep 64.82.
Jika kita membedah angka IPM, indikator pendidikan masyarakat Madura pada 2009 sangat terpuruk. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk di empat kabupaten ini tidak sampai lulus sekolah dasar (SD). Sumenep mencapai 5.20 tahun, Pamekasan, 5,73 tahun, Bangkalan, 5,13 tahun, dan Sampang hanya 3.39 tahun.
Angka ini jauh dari IPM Jawa Timur 2009 yang mencapai 71,06 dengan RLS 7,20 tahun. Bahkan, Surabaya kota terdekat Madura mencapai IPM 76,82 dengan RLS 9,94 tahun.
Kini, setelah 15 tahun jembatan Suramadu menghubungkan Madura dan Surabaya, belum ada perubahan signifikan dari data tersebut. Semua kabupaten di Madura tetap berada di posisi terendah di Jawa Timur, sementara Surabaya berada di posisi tertinggi.
Sampang (67,23), Bangkalan (68,15), dan Sumenep (70,54) secara berurutan berada di skor terendah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. RLS-nya pun demikian, Sumenep 6.24 tahun, Bangkalan, 6,15 tahun, dan Sampang hanya 5,19 tahun.
Fakta di atas menunjukkan bahwa pembangunan Jembatan Suramadu (sains-teknologi) melangkahi pembangunan manusia di Madura (sosial-humaniora). Lalu apakah Jembatan Suramadu sia-sia belaka?
Dampak laten Jembatan Suramadu
Kurang pas jika Suramadu dianggap mampu mendorong kemajuan di Madura, pun tidak tepat pula disebut sia-sia. Jembatan Suramadu tetap berguna bagi masyarakat Madura, terutama sebagai sarana mobilitas masyarakat Madura ke Surabaya, atau sebaliknya. Tapi jika melihat pembangunan manusia di Madura, jembatan ini kurang memberikan dampak yang signifikan. Madura tetap tertinggal. Tidak jauh berbeda dengan 15 tahun silam.
Lebih dari ketertinggalan yang dialami Madura, terhubungnya Madura dan Surabaya melahirkan dampak laten berupa ketegangan sosial antar keduanya. Di Surabaya, konflik ataupun tindakan kriminal akibat ketimpangan ekonomi Madura dan Surabaya kerap terjadi. Misalnya, kasus pencurian sepeda motor di Surabaya berkali-kali terdeteksi menuju Madura melalui Suramadu. Lalu, penertiban parkir liar oleh pemkot Surabaya juga sempat mendapatkan ancaman dari organisasi masyarakat Madura di Surabaya.
Permasalahan yang terjadi antara Madura dan Surabaya pada akhirnya menciptakan stigma antar keduanya. Mudah kita dengar dan temukan ungkapan wong medhuro, plat m, wong mexico dan lain sebagainya untuk menyindir orang Madura. Di Madura pun demikian, muncul julukan wong somalia yang menjurus pada anak jalanan di Bangkalan yang banyak berasal dari Surabaya.
Baca juga:
Ketegangan horizontal antara Madura dan Surabaya tersebut bukan datang begitu saja. Dalam analisis sosiologis, problem tersebut merupakan bentuk ketertinggalan budaya (cultural lag) yang dialami oleh salah satunya. Ketertinggalan budaya merupakan kondisi ketika budaya fisik (teknologi/infrastruktur) berkembang di kehidupan masyarakat, namun nilai dan norma masyarakat tersebut belum siap menerimanya.
Ini adalah analisis yang kasat mata tapi mudah kita rasakan. Jembatan Suramadu sebagai simbol kemajuan budaya fisik akhirnya menghubungkan dua sistem sosial yang sangat jauh berbeda, yakni kota dan desa. Namun, nilai dan norma masyarakat Madura belum siap untuk menopang sistem sosial baru yang multikultural.
Rendahnya partisipasi pendidikan masyarakat Madura pun membuat mereka sulit diserap tenaga kerja saat bersaing dengan Surabaya. Hal ini akhirnya menyebabkan distribusi ekonomi yang timpang. Dampaknya, tindakan kriminal kerap muncul sebagai bentuk perlawanan atas distribusi sumber daya yang tidak seimbang.
Dari patologi sosial yang penulis jelaskan di atas, akar permasalahannya sangat jelas, yakni pembangunan sosial (SHARE) yang dilampaui oleh kemajuan teknologi (STEM). Infrastruktur dan teknologinya berkembang, namun kesiapan manusianya belum matang. Seharusnya, pembangunan sosial perlu didahulukan, atau paling tidak berjalan beriringan. Hal ini untuk meminimalisir ketegangan sosial akibat teknologi yang datang dalam kehidupan masyarakat. Pada intinya, penulis berpendapat bahwa semaju apapun infrastruktur teknologi, jika masyarakat belum paham cara memanfaatkannya, maka kemajuan tersebut tidak akan berarti apa-apa. (*)
Editor: Kukuh basuki
