Sorot kamera sedang merekam segala gestur dan gerak tubuhnya dengan resolusi yang tinggi dan pencahayaan yang nyaris sempurna. Ia menyapa seorang kakek pemulung, menangis bersama nenek renta di pasar, memeluk anak-anak jalanan, masuk gorong-gorong lalu membersihkan sampah atau sekedar membelai sapi milik rakyat.
Citra politik semacam itu, seperti skenario yang didaur ulang; rakyat menderita, seorang gubernur datang, menolong dan seolah bisa mengubah hidup mereka dalam penggalan durasi video 3-10 menit. Jempol tak tahan membagikan video itu dan bimsalabim! Kang Dedi Mulyadi (KDM) tampil seperti ratu adil yang membawa harapan. Judul bombastis di grup keluarga melengkapi rima penuh haru itu; “ada pemimpin yang mau turun ke bawah!”
KDM bukan satu-satunya politisi yang identik dengan gaya blusukan. Kita pernah melihat gaya serupa pada Joko Widodo saat pertama kali memasuki panggung politik nasional. Jika Jokowi tampil dengan kesan tanpa naskah, maka KDM melangkah lebih jauh: empatinya dipoles, narasinya ditata, dan estetika pencitraannya dikemas sedemikian rupa. Seolah-olah masalah-masalah rakyat bagi KDM bisa dengan mudah diselesaikan lewat video pelukan dengan rakyat.
Populisme Estetik
Jokowi dan KDM memang dua politisi yang dididik dalam dua lanskap politik yang berbeda, akan tetapi strategi politik keduanya memiliki rima yang nyaris sama: sama-sama populis.
KDM tak hanya berhasil memainkan peran sebagai pejabat yang dekat dengan rakyat. Ia menciptakan genre baru dalam politik: “Populisme-Estetis.”
KDM tidak tertarik menyerang lawan politik secara frontal, tidak susah payah berorasi di podium-podium politik, apalagi berbicara tentang gagasan kebangsaan yang rumit. Ia cukup datang, memeluk, menyeka air mata, lalu berkata: “Saya hadir bersama rakyat.” Videonya diunggah, ditonton, dibagikan, disukai. Rakyat pun merasa telah “disapa” oleh sang gubernur.
Baca juga:
KDM memang politisi yang piawai menjadi apa yang disebut Jean Baudrillard (1994) sebagai “simulacra.” Ketika tanda berhasil menggantikan kenyataan atau bahkan lebih terlihat nyata dari kenyataan itu sendiri. Secara tak kasat mata ia menghapus batas antara yang benar-benar nyata dan realitas imajiner (hyperreality).
KDM lebih layak disebut aktor yang sedang bermain peran di sebuah panggung teater algoritma. Hanya bermodal caping di kepala dan cangkul di tangan, dengan mudah kesimpulan simplistis mudah rasanya diambil: KDM sedang berpihak pada kepentingan petani!
Apa bedanya KDM dengan seorang polisi di simpang lalu lintas yang berfoto ria lalu pulang begitu saja dengan mobil dinas mewah? Jika polisi mengirim foto itu ke grup WhatsApp sebagai laporan ke atasannya, KDM membagikan foto berbaju petani itu ke Instagram agar dilihat oleh pengikutnya.
Bedanya hanya pada kemampuan produksi konten. Yang satu tampil dalam kostum seragam yang kaku, yang satu lagi tampil dengan kostum rakyat yang tampak natural. Polisi sedang memenuhi prosedur administratifnya, KDM sedang memenuhi prosedurnya sebagai sorang populis-estetik. Politik sebagai pertunjukan teater akhirnya nyaris sempurna dalam gaya populis KDM semacam itu.
Baik Jokowi dan KDM adalah bentuk-bentuk simultan dari populisme-estetik, bahwa masalah-masalah negara juga kebangsaan hanya bisa diselesaikan lewat narasi one man show dalam konten. Keberpihakan dan keadilan piawai mereka tampilkan dalam personifikasi media sosial belaka.
Belajar dari masa lalu
Barangkali kita harus lebih jeli membedakan antara narasi dan rekam jejak. Sehebat apa pun cerita, citra dan pertunjukan yang dibangun, pertanyaannya masih sama: apa warisan kebijakan KDM selama ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta dua periode? Adakah kebijakan yang membongkar ketimpangan dan sengkarut struktural di Purwakarta? Adakah upaya serius KDM terhadap reformasi pendidikan, kesehatan, atau penguatan masyarakat sipil?
Sejauh ingatan saya, sangat sedikit yang bisa kita harapkan dari kebijakan-kebijakannya, selain ornamen-ornamen estetik di ruang-ruang publik Purwakarta: patung-patung budaya Sunda bergaya estetis yang nyaris tidak cukup mampu menyentuh akar persoalan warganya.
Bukankah tak ada bedanya dengan apa yang dilakukan pendahulunya di Solo beberapa tahun yang lalu? Yang dibangun keduanya, lebih cocok disebut sebagai “gimik” tata ruang. Sama sekali tak mampu menyentuh struktur kesejahteraan yang timpang.
Baca juga:
Konon kita adalah bangsa yang pemaaf, saking pemaafnya kita selalu enggan belajar dari kesalahan masa lalu. Kita nyaris lupa bahwa performa dan etika adalah dua hal yang berbeda.
Etika bekerja lewat integritas dan kerendahhatian kekuasaan, sedangkan performa bekerja lewat kepercayaan diri yang berlebihan. Sialnya, hal terakhir yang tampaknya terlihat dalam tampilan politik kita belakangan.
Akhirnya, meski kita bangsa yang pemaaf, jangan lagi memaafkan pemimpin yang hanya piawai menebar pesona di depan algoritma, tapi enggan menunjukkan pesonanya di depan keadilan. KDM boleh saja menjadi bintang film dalam layar-layar kecil rakyat setiap hari. Tapi, sampai kapan negara ini kita biarkan hanya menjadi panggung sinetron?
Editor: Prihandini N
