Film The Devil Wears Prada 2 dibuka dengan adegan saat Andy Sachs berdiri di panggung untuk menerima penghargaan atas artikel yang ditulis olehnya. Namun di detik sebelumnya ia justru baru saja menerima email pemecatan dari Vanguard, media tempat dia bekerja. Alasan pemecatannya adalah efisiensi.
Meskipun hanya cerita fiksi, tapi adegan itu cukup terasa familiar bagi para pekerja media di era digital. Pemecatan massal ataupun penghentian produksi bagi media cetak menjadi hal yang lumrah ketika media tidak mampu lagi bertahan.
Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, sejak 2024 hingga Juli 2025, lebih dari 800 pekerja media mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Di Indonesia, banyak media cetak yang terpaksa gulung tikar. Data dari Dewan Pers menunjukkan penurunan signifikan pada media cetak yang terverifikasi, dari 423 media pada awal 2023 menjadi hanya 250 media pada Mei 2026.
Baca juga:
Jika ditarik dari puncaknya sejak lahirnya era digital pada awal 2000-an di mana saat itu ada sekitar 1.600 lebih media, saat ini hanya tersisa kurang dari 16% media cetak yang masih bertahan secara administratif di Dewan Pers. Sebagian media menutup produksinya secara total, dan sebagian yang lain beralih ke platform digital. Beberapa media yang akhirnya menutup produksinya ini bukan karena gagal digital, tetapi karena biaya liputan yang mendalam tidak lagi sebanding dengan model bisnis yang mengutamakan produksi konten cepat dan massal.
Fenomena serupa juga terjadi pada media mode global. Pergeseran dari media cetak ke platform digital ini menandai runtuhnya otoritas Fashion Media sebagai trendsetter.
Dua dekade lalu, di film The Devil Weas Prada sekuel pertama, Miranda Priestly dan Runway adalah sosok menentukan tren mode global. Kini kuasa itu pindah ke algoritma. Runway bahkan harus merasakan pahitnya ketika engagement mereka kalah oleh ulasan konten kreator di sosial media. Algoritma tidak peduli kompetensi media atau pengalaman jurnalisnya. Algoritma hanya mengincar watch time, engangement rate dan share rate. Trendsetter pun bergeser dari ruang redaksi ke for you page (FYP). Efeknya adalah komodifikasi berita.
Algoritma memaksa media memproduksi konten dengan cepat, murah, dan banyak. Komodifikasi berita ini membuat kualitas informasi jadi menurun. Isu yang rumit harus disederhanakan agar muat dalam durasi 30 sampai 60 detik, sehingga seringkali informasi yang disampaikan tidak mendalam.
Selain itu, konten antar media menjadi nyaris seragam karena redaksi menggunakan formula yang disukai algoritma, bukan lagi mengutamakan sudut pandang yang berbeda. Ciri khas masing-masing media menjadi hilang.
Efek lain yang muncul adalah berkurangnya kepercayaan publik karena kecepatan mengejar tayang sering mengalahkan proses verifikasi. Kondisi ini juga yang akhirnya membuat hoaks jadi lebih mudah menyebar. Algoritma tidak membedakan fakta dan fiksi. Konten yang memicu emosi justru diprioritaskan karena membuat orang bertahan lebih lama dan aktif berkomentar. Sehingga berita palsu yang dikemas dramatis sering mengalahkan laporan terverifikasi.
Bagi media arus utama, situasi ini menimbulkan beban ganda. Mereka harus menghabiskan tenaga untuk meluruskan hoaks, sekaligus juga berusaha agar liputannya tetap dibaca. Jurnalisme akhirnya dihadapkan pada pilihan sulit: mengejar klik agar medianya bertahan atau mempertahankan liputan mendalam dengan risiko diabaikan karena dianggap kurang menarik menurut algoritma.
Baca juga:
Karena itu, pertanyaan yang muncul di The Devil Wears Prada 2 lebih kompleks dari film pertamanya. Jika sekuel pertama ditutup dengan Andy memilih “menjadi dirinya sendiri” dengan keluar dari Runway, sekuel kedua ini mengajukan dilema baru: bagaimana mempertahankan integritas ketika industri menuntut kompromi dengan algoritma?
Pada akhirnya, dalam keadaan seperti ini yang terancam bukan hanya industri media, tapi cara kita memahami dunia melalui media. Jika semua berita harus tunduk pada aturan algoritma, kita berisiko kehilangan informasi yang valid, mendalam dan ekslusif. Media boleh berganti bentuk dari kertas ke layar. Tapi jika tugasnya hanya mengejar angka, maka yang hilang bukan cuma bisnis media. Hak publik untuk mendapatkan informasi yang kredibel juga turut sirna. (*)
Editor: Kukuh Basuki
