Nama Sri Mulyani kembali memenuhi ruang publik. Video yang dipotong dan disebar seolah ia menyebut guru sebagai “beban negara” sempat viral, memantik kemarahan banyak orang. Kementerian Keuangan buru-buru klarifikasi, menyebut itu hasil editan, bukan kata-kata asli sang menteri. Tetapi dibalik sengkarut potongan video, ada hal yang lebih penting: pernyataan aslinya sendiri tetap menyisakan tanya. Ia memang tidak pernah menyebut “beban,” tetapi ia mempertanyakan: “Apakah semuanya harus dari keuangan negara, atau ada partisipasi masyarakat?”
Kalimat itu sederhana, teknokratik, penuh kalkulasi fiskal. Namun di telinga rakyat kecil, ia berbunyi seperti pengakuan bahwa negara mulai lelah menanggung kewajiban dasarnya. Di sinilah paradoks seorang Sri Mulyani kembali mengemuka: menteri keuangan yang dielu-elukan dunia internasional sebagai teladan good governance, tetapi di dalam negeri sering terdengar dingin, jauh, bahkan seperti memindahkan beban negara ke pundak rakyat.
Pajak Naik, Beban ke Bawah
Belakangan ini, strategi utama Sri Mulyani dalam menjaga fiskal negara adalah memperluas basis pajak. Pajak pertambahan nilai dinaikkan, wacana cukai baru muncul, bahkan ide pungutan pada produk digital kian marak. Dalam teori ekonomi, itu sah-sah saja: negara butuh pendapatan untuk membiayai pembangunan. Tetapi dalam praktik, yang paling merasakan tekanan justru lapisan masyarakat bawah.
Baca juga:
Subsidi energi dipangkas dengan alasan efisiensi, harga barang pokok merangkak naik, dan setiap kali rakyat kecil menjerit, jawabannya selalu sama: keterbatasan fiskal. Ironisnya, pada saat yang sama, pemerintah membuka ruang insentif bagi perusahaan besar melalui “super tax deduction” untuk riset. Perusahaan bisa mengurangi kewajiban pajak hingga tiga kali lipat dari biaya penelitian yang mereka keluarkan. Narasinya: negara mendorong inovasi. Realitasnya: rakyat diminta sabar menanggung kenaikan pajak, sementara konglomerat menikmati keringanan.
Di titik inilah kontradiksi menjadi telanjang. Pajak rakyat kecil naik, subsidi dipotong, tapi ruang napas untuk modal besar malah dilebarkan.
Guru dan Dosen: Antara Angka dan Martabat
Pidato Sri Mulyani di Konvensi Sains-Teknologi menyinggung guru dan dosen. Ia menyebut profesi itu sering merasa tidak dihargai karena gajinya kecil, dan bahwa anggaran pendidikan yang besar (20 persen APBN) sebagian besar memang tersedot untuk gaji dan tunjangan mereka. Ia lalu bertanya: apakah semua ini harus ditanggung negara, atau ada peran masyarakat?
Secara teknis, ia benar. Anggaran pendidikan memang luar biasa besar, dan belanja pegawai mendominasi. Namun persoalannya bukan soal benar atau salah hitung, melainkan soal cara pandang. Guru dan dosen bukan sekadar angka dalam tabel APBN. Mereka adalah tulang punggung pengetahuan, wajah depan republik. Menyebut gaji mereka sebagai “tantangan fiskal” bisa terdengar seperti reduksi martabat manusia ke angka Excel.
Lebih jauh lagi, pertanyaan “apakah harus ditanggung negara?” membuka ruang untuk normalisasi komersialisasi pendidikan. Partisipasi masyarakat bisa berarti filantropi, bisa berarti sekolah swasta, bisa berarti beban tambahan pada orang tua murid. Semua itu berujung pada ketimpangan. Di kota besar, mungkin ada yayasan kaya yang mau membantu. Tapi di pelosok, “partisipasi masyarakat” sering berarti orang tua harus jual sawah untuk biaya sekolah.
Di sini, lagi-lagi terlihat wajah ganda Sri Mulyani. Sebagai teknokrat, ia sedang jujur soal keterbatasan APBN. Tapi sebagai pejabat publik, ia gagal merangkul dimensi sosial dari pendidikan. Kritik terhadap gaji guru bukan sekadar kritik fiskal, melainkan kritik atas pilihan politik negara: maukah kita menempatkan pendidikan sebagai hak rakyat, atau sekadar beban anggaran yang harus dioptimalkan?
Dana Abadi dan Ilusi Meritokrasi
Dalam pidato yang sama, Sri Mulyani bangga menyebut dana abadi pendidikan yang kini mencapai ratusan triliun. Ia merinci ribuan mahasiswa yang dikirim belajar ke luar negeri, ribuan penelitian yang didanai, laboratorium yang dibangun. Semua itu ia klaim sebagai bukti negara berinvestasi pada masa depan.
Tetapi jika kita baca lebih dalam, ada ilusi meritokrasi di sana. Beasiswa luar negeri memang membuka peluang, tetapi hanya untuk segelintir anak-anak yang sudah punya modal bahasa, akses, dan keberanian bersaing. Sementara jutaan anak di pelosok masih berjuang untuk sekadar tidak putus sekolah. LPDP menghasilkan elit akademik baru, tetapi apakah mereka kembali ke tanah air untuk memperbaiki sistem, atau justru tersedot ke industri global yang memberi upah lebih tinggi?
Baca juga:
Dana abadi memang menjadi kebanggaan teknokrat, tetapi di mata rakyat kecil, ia sering terasa jauh. Apa artinya ratusan triliun untuk dana abadi jika sekolah desa tetap roboh, jika guru honorer tetap dibayar setara buruh harian, jika dosen di daerah tetap kesulitan akses riset?
Antara Pelaku dan Ajang
Sri Mulyani mengulang narasi bahwa Indonesia harus menjadi “pelaku” dalam persaingan global, bukan sekadar “ajang.” Ia mendorong investasi pada sains, teknologi, industri strategis. Ia ingin Indonesia berdiri sejajar dengan kekuatan dunia.
Namun jalan yang ia pilih adalah jalan yang sama dengan banyak negara berkembang lain: jalan kapital global. Pajak dikurangi untuk perusahaan agar riset tumbuh, beasiswa diarahkan ke bidang yang sesuai kebutuhan industri, dan semua dibungkus dengan kata-kata efisiensi dan produktivitas. Pertanyaannya: bisakah bangsa menjadi “pelaku” jika ia menambatkan masa depannya pada logika modal global? Ataukah justru ia semakin larut menjadi penyedia buruh intelektual murah bagi pusat-pusat teknologi dunia?
Isi Hati Seorang Teknokrat
Meski penuh kritik, kita tetap bisa membaca sisi manusiawi Sri Mulyani. Di sela pidatonya, ia bercanda, ia bercerita tentang masa lalunya yang merasa minder di forum internasional, ia memakai istilah kampung seperti “ngelabur.” Ada sisi rapuh yang muncul: seorang pejabat tinggi yang sebenarnya masih dihantui rasa inferior, masih mencari validasi, masih meyakinkan diri bahwa jalur teknokrasi adalah satu-satunya jalan.
Di malam-malam sepi, mungkin ia juga bertanya: apakah ia benar sedang membangun jalan kemerdekaan, atau hanya merapikan jalan tol untuk modal global? Apakah ia sedang memperkuat republik, atau justru memperkokoh jurang sosial?
Kesunyian dan Kritik
Sri Mulyani akan dikenang sebagai menteri yang menjaga stabilitas fiskal di masa-masa sulit, dari krisis global hingga pandemi. Tetapi ia juga akan dikenang sebagai simbol dilema: teknokrasi yang rapi, elegan, namun sering gagal menyentuh inti ketidakadilan sosial. Ia seperti berdiri sendirian di antara populisme yang gaduh dan rakyat yang marah, membawa kalkulator fiskal sebagai tameng.
Mungkin ia memang tidak pernah menyebut guru sebagai beban negara. Tapi cara ia membingkai persoalan gaji guru dan dosen, cara ia menaikkan pajak sambil memberi insentif pada korporasi, sudah cukup untuk memperlihatkan jarak antara teknokrasi dan realitas sosial.
Di titik ini, kritik bukan lagi soal kata-kata yang viral, tetapi soal struktur yang nyata. Selama guru dipandang sebagai angka belanja, bukan martabat bangsa; selama pajak dipikul rakyat kecil, sementara modal besar diberi keringanan; selama pendidikan dianggap investasi untuk daya saing, bukan hak rakyat—selama itu pula teknokrasi akan terus gagal menjadi jalan keadilan.
Sri Mulyani mungkin manusia yang tulus ingin berbuat baik. Tetapi ketulusan tanpa keberpihakan hanya melahirkan kesunyian. Dan dari kesunyian itu, kita belajar satu hal: republik ini butuh lebih dari sekadar teknokrat. Ia butuh keberanian untuk menempatkan rakyat sebagai pusat, bukan angka di neraca. (*)
Editor: Kukuh Basuki
