Pada 23 April 2026, di sela Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Badung, Bali, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Badri Munir Sukoco menyampaikan rencana pemerintah menutup sejumlah program studi yang dianggap “tidak relevan dengan kebutuhan industri.” Ia meminta perguruan tinggi memiliki “kerelaan hati” untuk menyeleksi prodi yang perlu ditutup.
“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama,” katanya.
Argumennya tampak rasional. Setiap tahun ada sekitar 1,9 juta sarjana lulus, banyak yang menganggur. Jurusan keguruan meluluskan 490 ribu orang sementara kebutuhan guru hanya 20 ribu. Solusinya: tutup prodi yang oversupply dan tidak terserap industri, fokus ke delapan bidang strategis—energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju. Kalimatnya logis. Datanya valid. Tapi ada sesuatu yang patut kita curigai dari kosa kata yang dipakai—terutama dari satu frasa yang muncul berulang-ulang: relevan dengan industri.
Logika Nugget
Coba ingat-ingat sebentar: berapa nugget yang boleh kita ambil waktu kecil?
Kalau jawabannya “dua, karena harus berbagi sama adik”, “satu, karena tinggal segitu di kulkas”, atau “ambil banyak-banyak nasi biar kenyang sampai sore karena tidak akan ada lauk lagi”—kita mengerti sesuatu yang tidak akan pernah dimengerti oleh orang yang tumbuh besar dengan boleh ambil sebanyak yang ia mau. Kita mengerti bahwa kemiskinan bukan sekadar soal jumlah uang. Kemiskinan adalah keadaan di mana setiap pilihan kecil menjadi kalkulasi.
Berapa nugget yang boleh diambil. Berapa lama lampu boleh menyala. Pakai data sekarang atau menunggu sampai ke sekolah untuk wifi gratis. Beli buku itu atau menunggu ada yang share PDF bajakan. Hidup dalam kemiskinan adalah hidup dalam mode efisiensi permanen. Setiap detik adalah perhitungan biaya-manfaat. Setiap pilihan harus relevan dengan kebutuhan langsung.
Sekarang dengarkan kalimat itu lagi: relevan dengan kebutuhan langsung.
Itulah persis kosa kata yang dipakai negara dalam wacana penutupan prodi ini. Negara, dalam wacana ini, sedang berbicara tentang sistem pendidikan tingginya seperti orang miskin berbicara tentang nuggetnya. Setiap unit harus terpakai. Setiap jurusan harus menghasilkan tenaga kerja yang langsung terserap. Setiap rupiah APBN pendidikan harus bisa dikonversi ke produktivitas industri yang terukur dalam triwulan berikutnya.
Tapi negara kita bukan orang miskin. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, calon kekuatan ekonomi global lima besar versi proyeksi pemerintah sendiri, pemilik APBN di atas 3.600 triliun rupiah. Negara seperti itu yang berbicara dengan logika “ambil dua nugget supaya cukup buat semua” sedang melakukan sesuatu yang sangat mencurigakan: ia memilih untuk berpikir miskin meski tidak miskin. Atau, lebih tepatnya—dan inilah yang harus kita waspadai—ia memilih agar warganya tetap berpikir miskin, sementara segelintir orang menikmati kemewahan untuk berpikir luas.
Wacana “tutup prodi tidak relevan” sebetulnya bukan wacana baru. Ia adalah varian dari logika neoliberal pendidikan tinggi yang sudah dieksperimen di banyak negara—dan sudah lama menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, dalam tanggapannya 25 April 2026, menyebut kebijakan ini “tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang.” Ia menggarisbawahi posisi ilmu murni: rumus-rumus yang tampak abstrak dan dulu dianggap tidak berguna, justru melahirkan teknologi yang sekarang kita anggap kemajuan.
Argumen Anies tepat secara historis. Einstein menghabiskan tahun-tahun memikirkan kereta yang melaju mendekati kecepatan cahaya—pemikiran yang baru beberapa dekade kemudian jadi prasyarat GPS bisa berfungsi. Mendel mengamati kacang polong di kebun biara selama bertahun-tahun tanpa siapa pun peduli; satu abad kemudian kacang polongnya jadi fondasi seluruh bioteknologi modern. Logika Boolean yang dulu dianggap latihan aneh para ahli logika kini jadi dasar setiap komputer.
Ilmu murni punya satu karakteristik yang harus dipahami sebelum bicara apa pun tentang “relevansi”: ia membutuhkan waktu untuk tidak menghasilkan apa-apa yang langsung terlihat. Itu fitur, bukan bug. Memaksanya menghasilkan dalam horizon triwulan adalah seperti memaksa pohon mangga berbuah bulan depan: bukan cuma tidak akan berhasil, tapi merusak pohonnya juga.
Sayangnya, argumen “ilmu murni penting karena akhirnya jadi teknologi”—meski benar—masih terlalu sopan. Argumen itu masih menerima premis bahwa ilmu harus dibenarkan oleh kegunaannya, hanya menggeser horizonnya jadi lebih panjang. Pertanyaan sebenarnya jauh lebih politis dari itu.
Penataan Kelas Berkedok Kebijakan Pendidikan
Misalnya, siapa yang boleh ambil jurusan sastra Jawa Kuno? Siapa yang boleh menghabiskan tiga tahun mempelajari arkeologi Trowulan, atau enam tahun ngulik kosmologi observasional, atau seumur hidup memikirkan etika feminis?
Jawaban implisit dari kebijakan “tutup prodi tidak relevan” adalah: orang-orang yang sudah aman secara ekonomi. Anak-anak konglomerat boleh kuliah filsafat di Sorbonne. Anak-anak menteri boleh ambil sejarah seni di Yale. Anak-anak orang biasa? Silakan ambil teknik industri, akuntansi, vokasi digital—yang penting cepat kerja, cepat balik modal, cepat jadi tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri yang sedang mode hari ini. Inilah yang membuat wacana penutupan prodi adalah penataan kelas yang dikemas sebagai kebijakan pendidikan.
Pikirkan logikanya: kalau hanya orang-orang dari latar belakang aman yang boleh mempelajari ilmu-ilmu yang tidak langsung produktif, maka hanya mereka yang akan membentuk masa depan pengetahuan kolektif. Hanya mereka yang akan menulis filsafat. Hanya mereka yang akan menentukan bagaimana sejarah ditulis ulang. Hanya mereka yang akan memutuskan etika dari teknologi yang akan diterapkan kepada kita semua. Sisanya—sebagian besar dari kita—diberi peran sebagai operator mesin yang dirancang oleh orang lain, untuk kepentingan yang ditentukan oleh orang lain, berdasarkan nilai-nilai yang dipikirkan oleh orang lain.
Itu bukan pendidikan tinggi. Itu pelatihan kerja yang dikasih nama bagus.
Apa yang sebetulnya hilang
Yang akan hilang ketika prodi-prodi “tidak relevan” ditutup bukan hanya ilmuwan masa depan. Yang akan hilang adalah cara berpikir tertentu yang hanya bisa ditumbuhkan kalau seseorang diberi izin untuk tidak buru-buru menghasilkan apa-apa.
Cara berpikir abstrak—yang membuat seseorang bisa memahami pola di balik fenomena, bukan hanya fenomenanya. Cara berpikir jangka panjang—yang membuat seseorang bisa membayangkan konsekuensi sebuah keputusan dua puluh tahun ke depan, bukan hanya kuartal depan. Cara berpikir kritis terhadap struktur—yang membuat seseorang bisa melihat bahwa banyak hal yang dianggap “natural” sebetulnya hasil dari keputusan-keputusan politik yang bisa dibuat berbeda.
Cara berpikir seperti itu tidak tumbuh di kelas vokasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri. Cara berpikir seperti itu tumbuh di ruang-ruang di mana seseorang diberi kemewahan untuk membaca Foucault selama satu semester tanpa harus membenarkannya secara ekonomi. Atau menghitung integral yang tidak ada aplikasinya. Atau membahas teori warna selama berjam-jam.
Ketika negara menutup ruang-ruang itu—atas nama efisiensi, atas nama relevansi, atas nama industri—ia tidak hanya menutup jurusan. Ia menutup salah satu jalan paling penting bagi orang biasa untuk mengakses cara berpikir yang selama ini dimonopoli oleh kelas yang berkuasa.
Ini juga harus dilihat dalam konteks Indonesia spesifik. Pendidikan tinggi negeri kita, dengan segala kekurangannya, masih merupakan salah satu jalur mobilitas vertikal paling efektif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. UI, ITB, UGM, dan Unpad—empat kampus yang paling sering dijadikan rujukan “kualitas”—masih membuka pintu bagi anak-anak yang orang tuanya tidak akan pernah bisa membayar SPP kampus swasta papan atas. Menyempitkan pilihan jurusan di kampus-kampus ini berarti menyempitkan pilihan hidup intelektual bagi mereka yang justru paling membutuhkan keluasan itu.
Pembebasan, bukan penataan
Pendidikan tinggi, ketika ia bekerja dengan baik, adalah salah satu cara paling kuat untuk memutus reproduksi kemiskinan struktural. Tapi cara ia memutusnya bukan dengan menjadikan anak-anak miskin sebagai tenaga kerja yang lebih efisien untuk industri yang ada. Cara ia memutusnya adalah dengan memberi anak-anak miskin akses ke cara-cara berpikir yang sebelumnya hanya dimiliki orang kaya.
Bedanya jauh. Yang pertama menempatkan kita lebih dalam ke dalam mesin. Yang kedua memberi kita kapasitas untuk bertanya: mesin ini untuk apa, untuk siapa, dan apakah harus terus seperti ini.
Negara yang sungguh-sungguh ingin warganya bebas dari kemiskinan tidak akan mempersempit hak untuk berpikir luas—ia akan memperluasnya, justru ke jurusan-jurusan yang paling tidak “relevan” sekali pun. Karena pembebasan dari kemiskinan tidak hanya butuh pekerjaan. Ia butuh kapasitas untuk membayangkan dunia yang berbeda dari yang sedang kita tinggali. Dan kapasitas itu hanya bisa tumbuh kalau ada orang-orang yang diberi izin untuk berpikir tentang hal-hal yang tampaknya sama sekali tidak berguna.
Negara yang menutup ruang itu sedang berpikir miskin. Dan negara yang berpikir miskin akan, pada akhirnya, memastikan warganya tetap miskin—bukan dalam jumlah uang, mungkin, tapi dalam jumlah hal yang boleh mereka pikirkan.
Itulah pertaruhan dari wacana yang sedang berlangsung sekarang. Bukan soal berapa sarjana yang menganggur. Bukan soal jurusan keguruan yang oversupply. Tapi soal apakah kita, sebagai bangsa, mau menjadi bangsa yang berpikir, atau bangsa yang dipikirkan oleh orang lain.
Pertanyaan itu, sayangnya, tidak bisa dijawab oleh menteri mana pun. Itu pertanyaan yang harus kita jawab sendiri—sebelum jurusan-jurusan yang bisa membantu kita menjawabnya keburu ditutup.
Editor: Prihandini N
