Beberapa waktu yang lalu, pasca pengumuman Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) kita melihat sekolah-sekolah berlomba merias wajahnya. Riasan ini berupa pemajangan nama dan wajah murid yang lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di ruang publik sekolah, misalnya baliho besar di depan gerbang maupun media sosial.
Praktik ini sekilas menjadi kewajaran karena beberapa motif. Pertama, sebagai upaya apresiasi pencapaian siswa. Kedua, sebagai motivasi untuk siswa lain. Ketiga, sebagai bukti keberhasilan sekolah dalam menjalankan pendidikan.
Namun demikian, praktik ini dan motif yang menyertainya sebenarnya bagaikan pupur yang mudah luntur. Polesannya memang halus, tetapi di baliknya justru menyimpan kekerasan simbolik yang membentuk standar keberhasilan yang eksklusif.
Kekerasan Simbolik
Dalam kerangka pemikiran Pierre Bordieu, kekerasan simbolik merupakan bentuk dominasi yang bekerja secara halus dan sering kali diterima sebagai suatu kewajaran oleh mereka yang mengalaminya.
Kekerasan simbolik bekerja melalui simbol, standar, nilai, dan norma di berbagai lingkup kehidupan sehari-hari. Dalam lingkup pendidikan, kekerasan simbolik terjadi ketika institusi seperti sekolah memaksakan definisi tunggal tentang keberhasilan kepada siswa.
Baca juga:
Motif apresiasi dalam praktik pemajangan nama dan wajah siswa yang lolos ke PTN adalah bentuk kekerasan simbolik. Secara tidak langsung dan tanpa disadari, sekolah telah menyampaikan pesan bahwa standar pencapaian yang layak diakui adalah lolos ke PTN.
Siswa yang tidak memenuhi standar tersebut tidak mendapatkan ruang apresiasi yang setara. Mereka yang masuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), memilih jalur vokasi, atau langsung bekerja, secara simbolik ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah.
Mekanisme kekerasan simbolik ini secara halus telah “menghukum” siswa yang tidak memenuhi standar capaian yang diakui sekolah. Alih-alih termotivasi, pada titik tertentu mereka justru akan menganggap dirinya sebagai pribadi yang gagal.
Padahal, keberhasilan pendidikan tidak semata-mata dipengaruhi oleh usaha individual. Siswa yang berhasil lolos ke PTN tidak hanya mengandalkan kemampuan akademik, tetapi juga ditunjang oleh akses terhadap bimbingan belajar, keluarga yang mendukung, dan akses informasi yang memadai.
Menjadikan lolosnya siswa ke PTN sebagai bukti keberhasilan justru menunjukkan tidak pekanya sekolah terhadap ketimpangan struktural yang ada. Sekolah berubah menjadi agen siar keberhasilan yang eksklusif karena tidak mempertanyakan titik mulai antar siswa yang sebenarnya tidak pernah benar-benar sama.
Selain itu, kuota seleksi di PTN melalui jalur SNBP pada dasarnya memang terbatas. Siswa yang lolos ke PTN di suatu sekolah dapat dihitung jari sehingga belum memadai untuk menjadi sampel yang merepresentasikan keberhasilan sekolah dalam menjalankan pendidikan.
Menjadikan lolosnya siswa di PTN sebagai bukti keberhasilan juga menunjukkan gagapnya sekolah dalam memaknai pendidikan. Pendidikan yang semestinya memerdekakan pengembangan potensi siswa yang beragam telah direduksi menjadi alat penyaringan dan pengklasifikasian antara mereka yang layak dan tidak layak.
Pendekatan Humanis
Alternatif yang dapat diambil sekolah untuk mengapresiasi adalah dengan pendekatan yang humanis. Pendekatan ini menekankan pada bentuk apresiasi yang reflektif dan inklusif.
Sekolah mestinya memberikan pengakuan yang setara terhadap segala usaha dan pencapaian siswa. Misalnya, alih-alih hanya memajang siswa yang lolos PTN, sekolah dapat menampilkan beragam kisah keberhasilan siswa dengan latar belakang dan pilihan yang berbeda.
Baca juga:
Pendekatan semacam ini tidak hanya mengurangi potensi kekerasan simbolik, tetapi juga memperkaya imajinasi siswa tentang masa depan mereka. Selain itu, siswa juga akan mendapatkan pemahaman bahwa mereka layak untuk membuat pilihan dan keputusan tanpa dihantui penghakiman.
Upaya pendekatan humanis ini sejalan dengan falsafah pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang memandang pendidikan sebagai aktivitas menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak. Ki Hadjar Dewantara memandang bahwa pada dasarnya anak memiliki potensinya masing-masing, sehingga sifat pendidikan hanya menuntun anak untuk mengenali dan mengembangkan potensinya tersebut.
Atas dasar falsafah ini, maka sekolah tidak semestinya menentukan standar keberhasilan yang tunggal. Sekolah seharusnya mewujudkan ruang aman bagi setiap siswa untuk menentukan langkah dan membuat keputusan tentang pencapaian yang mereka inginkan.
Pendekatan humanis ini memerlukan kesadaran kritis dari banyak pihak. Sekolah perlu menyadari bahwa simbol-simbol yang mereka tampilkan memiliki makna sosial yang berpotensi cukup kuat untuk mencederai kepercayaan diri siswa.
Orang tua perlu didorong untuk tidak hanya mengukur keberhasilan anak dari satu standar sempit. Sementara itu, siswa perlu dibekali dengan kemampuan untuk melihat struktur sosial secara kritis, sehingga tidak mudah menginternalisasi stigma yang merugikan diri mereka.
Pada akhirnya, kita semua perlu memahami bahwa praktik yang tampak sederhana seperti pemajangan wajah siswa yang lolos ke PTN sebenarnya membawa dampak yang lebih luas. Praktik ini bukan sekadar soal siapa yang dipajang, tetapi tentang bagaimana makna keberhasilan dibentuk, disebarkan, dan diterima dalam masyarakat. Dengan demikian, jika pendidikan benar-benar ingin menjadi ruang yang adil dan inklusif, maka praktik-praktik simbolik seperti ini perlu ditinjau ulang secara kritis. (*)
Editor: Kukuh Basuki
