Dulu, menjadi guru adalah cita-cita mulia yang diidamkan banyak anak. Saat guru bertanya “cita-citamu apa?”, jawaban “ingin jadi guru” adalah hal yang sering terdengar. Guru dianggap sosok panutan, pahlawan tanpa tanda jasa yang dihormati masyarakat. Seiring berjalannya waktu, realita berkata lain. Di tengah derasnya arus perubahan zaman, profesi guru perlahan tak lagi menjadi pilihan utama generasi muda, terutama Gen Z.
Sekarang, guru bukan lagi menjadi cita-cita mayoritas anak muda. Bukan karena mereka tidak menghargai pendidikan, tetapi karena mereka menyadari kenyataan pahit di balik profesi itu. Dengan segala tuntutan administrasi, beban kerja, dan tanggung jawab yang tak ringan, kesejahteraan guru di Indonesia sering kali jauh dari kata layak. Banyak mahasiswa yang berkuliah di jurusan pendidikan, namun ketika mereka lulus, justru memilih profesi lain. Alasannya sederhana: gaji yang diterima tidak sebanding dengan tenaga, pikiran, dan waktu yang dicurahkan.
Baca juga:
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana nasib pendidikan kita ke depan?
Kekurangan Guru, Masalah yang Nyata
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melaporkan bahwa pada tahun 2024 Indonesia diprediksi kekurangan sekitar 1.312.759 tenaga guru. Angka ini muncul karena banyaknya guru yang memasuki masa pensiun—sekitar 70.000 guru per tahun—sementara jumlah guru baru (lulus PPG pra jabatan dan lainnya) belum mampu menutupi kekosongan tersebut.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kita sedang mengalami kekurangan guru. Tidak hanya di daerah pelosok, di kota besar pun banyak sekolah yang harus memutar otak untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar. Ada yang terpaksa merangkap mata pelajaran, ada pula yang mengandalkan guru honorer dengan gaji yang jauh di bawah UMR.
Di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), kondisinya lebih memprihatinkan lagi. Guru-guru muda jarang yang berminat mengajar di jenjang ini. Mengajar anak usia dini memang membutuhkan kesabaran ekstra. Mereka bukan hanya mendidik, tetapi juga mengasuh, membentuk karakter, dan menjadi pengganti orang tua selama beberapa jam sehari. Administrasi pun menumpuk: laporan perkembangan anak, rencana pembelajaran, evaluasi, hingga laporan kegiatan sekolah. Beban kerja yang besar ini sering kali tidak sebanding dengan penghargaan yang diterima.
Bayangkan, seorang guru PAUD harus mengajar sambil memastikan setiap anak merasa aman dan nyaman, harus kreatif agar anak-anak mau belajar sambil bermain, dan tetap menjaga suasana kelas tetap kondusif. Setelah itu, mereka masih harus duduk berjam-jam di depan laptop atau kertas untuk mengisi berbagai format administrasi yang diwajibkan. Semua itu dilakukan dengan gaji yang kadang hanya setara uang transport harian pekerja kantoran.
Realita yang Membuat Generasi Muda Berpikir Dua Kali
Generasi Z dikenal kritis dan realistis. Mereka tumbuh di era informasi, di mana segala data tentang gaji, peluang karier, dan kesejahteraan bisa dengan mudah ditemukan. Ketika melihat realita bahwa profesi guru—terutama di level dasar seperti PAUD dan SD—tidak menjanjikan secara finansial, wajar jika mereka memilih jalan lain.
Banyak lulusan pendidikan yang justru banting setir bekerja di perusahaan swasta, menjadi content creator, atau membuka bisnis sendiri. Mereka mencari pekerjaan yang memberi ruang untuk berkembang, menawarkan gaji lebih layak, serta keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan.
Pertanyaannya, siapa yang akan menjadi guru di masa depan jika semakin sedikit yang berminat? Bagaimana anak-anak kita akan mendapatkan pendidikan berkualitas jika tenaga pendidik yang mumpuni semakin menipis?
Pendidikan adalah Investasi, Bukan Pengeluaran
Kita perlu mengubah cara pandang terhadap profesi guru. Selama ini, pendidikan sering dianggap sebagai beban pengeluaran negara atau institusi, bukan investasi jangka panjang. Padahal, kualitas sumber daya manusia Indonesia bergantung pada kualitas pendidikannya.
Jika guru sejahtera, mereka akan lebih fokus mengajar, lebih kreatif, dan lebih bersemangat. Jika kesejahteraan guru diabaikan, maka bukan hanya guru yang dirugikan, tetapi juga murid, sekolah, bahkan masa depan bangsa.
Negara-negara dengan sistem pendidikan maju, seperti Finlandia, memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan guru. Guru dihargai setara dengan profesi-profesi bergengsi lainnya. Mereka diberi pelatihan berkelanjutan, jam mengajar yang manusiawi, serta gaji yang membuat mereka bisa hidup layak.
Apa yang Bisa Dilakukan?
Kondisi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Pertama, perlu ada regulasi yang lebih berpihak kepada guru, terutama guru honorer dan guru PAUD. Standar gaji minimal harus jelas, bukan sekadar “tali asih” yang jumlahnya tidak menentu. Kedua, kurangi beban administrasi yang berlebihan agar guru punya lebih banyak waktu mendidik, bukan hanya mengisi laporan.
Baca juga:
- Analogi Guru dan Pedagang: Retorika Hampa Menteri Agama
- Mencari Kedaulatan Rakyat di Antara Kesenjangan Gaji Anggota DPR dan Guru Honorer
Ketiga, masyarakat perlu mengembalikan rasa hormat terhadap guru. Bukan berarti mengkultuskan mereka, tetapi memahami bahwa mereka memegang peran penting dalam membentuk generasi. Orang tua seharusnya menjadi mitra, bukan sekadar “konsumen” pendidikan yang hanya menuntut hasil.
Dan tentu saja, kita perlu terus mendorong generasi muda untuk melihat profesi guru sebagai panggilan mulia, bukan sekadar pekerjaan. Namun itu hanya mungkin jika mereka yakin profesi ini mampu memberi masa depan yang layak.
Kekurangan guru adalah alarm yang seharusnya membuat kita terbangun. Jika tidak segera diatasi, kita akan menghadapi generasi yang kehilangan akses pendidikan berkualitas. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan itu sedang kita pertaruhkan. (*)
Editor: Kukuh Basuki
