Akhir-akhir ini, kegundahan melumat benak saya. Berawal dari hadirnya sebuah ironi berupa tambahan tunjangan gaji yang didapat oleh para anggota DPR. Sekadar info saja, beberapa waktu yang lalu, Prabowo memutuskan untuk meniadakan fasilitas rumah dinas bagi para anggota DPR. Merujuk dari apa yang diberitakan oleh detik.com, sebenarnya, fasilitas rumah dinas ini tetap saja didapat, namun fasilitas ini diganti dengan uang tunjangan, yang dikabarkan mencapai angka lima puluh juta per bulan
Kesenjangan: Guru Honorer vs Anggota DPR
Jika kita bandingkan dengan kesejahteraan tenaga pengajar di negara kita, jelas ada kesenjangan yang sangat njomplang. Menurut info yang beredar, seperti yang diuraikan oleh bisnis.com, guru-guru honorer di Indonesia, ada yang mendapat gaji hanya sebesar 100 hingga 350 ribu per bulan. Sungguh hal ini menunjukkan gap yang lebar.
Baca juga:
Ditambah lagi pernyataan kontorversial dari Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia. Ia menyarankan “mengapa tambahan gaji untuk guru tidak ditambah melalui partisipasi masyarakat saja?” Iuran warga negara—kembali lagi ke pajak ujung-ujungnya.
Respon Publik: Dari “Jengkel” ke “Sambat”
Fenomena ini memancing respon “jengkel” dari masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak sepakat dengan keputusan Prabowo ini. Kejengkelan sangat terlihat jelas di berbagai sosial media—seperti Instagram, TikTok, Twitter (X), dll.
Nah, di sinilah letak kegundahan saya. Saya bingung dengan masyarakat Indonesia. Melihat dari fenomena kenaikan gaji DPR ini, sebenarnya nalar kritis masyarakat kita mulai muncul ke permukaan. Namun, di sisi lain, masyarakat cuman “sambat-sambat” saja, tanpa aksi nyata untuk melawan. Di sinilah letak kegundahan dan kebingungan saya.
Ditambah lagi, pandangan masyarakat dalam melihat aksi-aksi demonstrasi. Masih banyak dari mereka yang “suudzon” dengan aksi demonstrasi. Banyak yang bilang demo itu “ditunggangi”, demo itu “dibayar”, demo itu “cuman buang-buang waktu saja”.
Dalam pikiran saya, cara melawan pemerintah yang kurang bijak dalam membuat kebijakan, ya melalui aksi demonstrasi. Itulah cara yang dipunya masyarakat. Namun, di Indonesia sendiri, aksi demonstrasi masih dianggap hal yang kurang arif.
Sejarah Membuktikan: Demonstrasi Membawa Perubahan
Fakta sejarah yang terjadi, sebenarnya aksi-aksi demonstrasi ini telah membuahkan perubahan yang signifikan. Sebagai contoh, ya reformasi 1998. Apabila waktu itu masyarakat tidak bergerak menggelar aksi demonstrasi besar, akankah rezim Orde Baru akan berganti? Saya rasa tidak.
Nah, pada konteks demonstrasi saat ini, banyak masyarakat yang “suudzon” sama aksi demo. Ironi sekali bangsa ini. Mereka lupa, berkat demonstrasi, Indonesia dapat terlepas dari belenggu rezim Orde Baru.
Mau Melawan atau Hanya “Sambat“?
Kembali kepada kerisauan saya, timbul pertanyaan di benak saya, adakah keinginan dari masyarakat untuk melawan dan mengubah putusan Prabowo menaikan gaji DPR? Atau malah masyarakat Indonesia cuman “jengkel” saja? Mereka seakan menerima saja keputusan yang menunjukkan ketidakadilan ini. Itulah yang sekarang berputar di dalam otak saya.
Kemudian, saya mencoba-coba untuk membuat solusi dalam imajinasi saya. Saya berimajinasi, di suatu saat masyarakat Indonesia satu suara dalam memandang demonstrasi, bahwa aksi demo merupakan solusi dalam melawan kebijakan “dzolim” pemerintah yang tidak menunjukkan keadilan sama sekali. Betapa indahnya Indonesia nanti. Demokrasi menjadi hidup, rakyat menjadi berdaulat, pejabat negara menjadi takut dengan rakyatnya. Sungguh, progresif sekali.
Baca juga:
Sayangnya, keindahan kondisi Indonesia yang seperti itu hanya ada di imajinasi saya. Mari kita kembali kepada kenyataan saja, karena kenyataan sudah sangat tentu tidak seindah imajinasi. Sekarang, apa sih yang ingin rakyat lakukan? Apakah sebatas “koar-koar” di sosial media saja? Atau mau melakukan tindakan progresif?
Untuk menang dari pejabat, diperlukan kesungguhan yang bulat dan kompak dari rakyat. Hal itu yang menjadikan rakyat kuat dan tidak mudah ditipu daya. Apabila masih terjadi prasangka negatif dari demonstrasi, tentu kekuatan rakyat masih dapat dibilang rapuh.
Jalan Menuju Kedaulatan Rakyat
Jika Indonesia ingin rakyatnya berdaulat, diperlukan usaha ekstra yang harus diemban bersama. Kita harus sama-sama sepakat dan kompak bahwa pemerintah yang “dzolim” merupakan musuh bersama. Setelah itu, kita pun harus bersepakat bahwa demonstrasi merupakan cara efektif dalam menundukkan pemerintah. Apabila dua hal itu sudah tertanam, kekuatan dan kedaulatan rakyat pasti akan tercipta.
Mungkin, sekarang masih ada yang beranggapan bahwa “buat apa demo, Tuhan pasti menolong kita kok”. Benar, saya pun sepakat tentang Tuhan pasti menolong kita. Tapi ingat, Tuhan pun tidak akan merubah nasib kita apabila kita tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengubah nasib itu. Saya mencoba mengusulkan, melalui demonstrasi, itulah cara Tuhan bergerak melawan “kedzoliman”. Melalui demonstrasi, Tuhan berjuang bersama kita. Tak ada pembenaran bagi pemerintah yang menindas rakyatnya. Saya yakin, Tuhan pun tak suka kepada penguasa yang menindas rakyatnya.
Dari Imajinasi ke Perjuangan
Untuk mengakhiri tulisan ini, yang mana bermula dari keresahan diri, saya berharap, entah banyak atau sedikit, tulisan ini dapat dijadikan bahan renungan bersama. Semoga, kelak di masa depan, imajinasi saya akan indahnya kehidupan di Indonesia dapat terwujud. Dan imajinasi saya ini bukan hanya imajinasi semata. Namun, imajinasi yang dapat direalisasi.
Tak penting kapannya. Tapi kalu bisa ya secepatnya. Entah di tahun 2029 atau 2034 atau nanti setelah nyawa saya tercerabut. Saya tak tahu pasti. Namun, keyakinan akan imajinasi keindahan hidup di Indonesia kelak, itulah sesuatu yang pasti. Optimisme saya kepada negara ini akan selalu sama. Saya yakin di masa depan nanti, akan tiba masa di mana rakyat berkuasa dan berdaulat atas negara dan kehidupannya, karena kedaulatan rakyat bukanlah utopia, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan bersama. (*)
Editor: kukuh Basuki
