Media Sosial, Agama, dan Kemunafikan

Akhir-akhir ini, begitu banyak ditemukan berita yang terasa ironis—seperti pemuka agama terjerat kasus pelecehan seksual, politikus bercitra religius yang terlibat skandal perselingkuhan, atau bahkan kasus korupsi di lembaga agama. Mengapa kasus-kasus semacam ini begitu marak di Indonesia, yang kerap dijuluki negara paling religius di dunia?

Hal ini menjadi ironis, mengingat 98,7% penduduk Indonesia memeluk agama, dengan praktik keagamaan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, sila pertama dalam Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” menggarisbawahi betapa pentingnya dimensi religius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, mengapa perilaku masyarakat Indonesia sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama? Apakah religiusnya Indonesia hanya sebatas ritual? Dan apakah ritual keagamaan lebih penting daripada esensi moral?

Baca juga:

Fenomena ini bukan sekadar ironi sosial yang bisa dianggap lalu. Ia mencerminkan persoalan yang jauh lebih mendasar : kegagalan membentuk nalar kritis dalam masyarakat. Pemahaman agama yang seringkali berhenti pada simbol-simbol dan ritual, alih-alih pada substansi ajaran itu sendiri, membuat agama mudah dijadikan alat oleh pihak-pihak berkepentingan.

Di Indonesia, agama bukan sekadar urusan pribadi, melainkan identitas komunal yang melekat erat. Dalam kondisi ini, pemahaman yang keliru terhadap agama bisa dengan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Sebagai contoh, banyak orang yang mengaku sebagai gus atau kiyai yang kemudian mendapatkan posisi istimewa dalam masyarakat berupa pemujaan berlebihan.

Tidak hanya itu, agama juga terkadang dijadikan sarana untuk membersihkan nama baik. Dalam beberapa kasus, selebriti yang sebelumnya terjerat tindak pidana seperti penipuan kembali mendapatkan tempat di hati masyarakat setelah ia dikabarkan menjadi mualaf. Atau dalam kasus yang berkebalikan, terdapat pula selebriti yang mendapatkan hujatan hingga kejatuhan karir setelah memutuskan untuk murtad.

Fenomena akan ilusi agama ini semakin diakomodasi oleh ruang digital. Menunjukan bahwa pemahaman agama hanya sebatas pada kemampuan untuk mengunggah emosi, bukan nalar, maupun moral. Di media sosial, yang viral bukanlah informasi yang substansial, melainkan yang mampu memicu kemarahan, kebencian, atau bahkan euforia tanpa dasar yang kuat. Dan salah satu aspek yang selalu berhasil dalam menggugah emosi adalah agama. Itulah mengapa agama kerap digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu baik untuk meraih simpati publik maupun menciptakan musuh bersama.

Dalam konteks perpolitikan misalnya, seberapa sering kita menyaksikan pasangan calon yang sibuk memperbaiki citra keagamaan—entah itu dengan rajin hadir di acara keagamaan, mengenakan atribut religius tertentu, atau mendekat ke tokoh agama berpengaruh. Kampanye politik acapkali bukan tentang penjabaran program konkret dan diskusi intelektual; melainkan dengan gimmick yang menghibur atau menyentuh sentimen tertentu, yang salah satunya melalui agama, simpati publik pun mudah didapat.

Fenomena ini telah menggeser esensi “religius” yang kini hanya sebatas citra, bukan kesadaran. Hal itu secara tidak langsung membentuk relasi dialektika mengenai kesalahan pemahaman akan agama dan religiusitas. Di satu sisi, elite politik memproduksi dan mempertontonkan simbol-simbol religius sebagai strategi untuk membangun legitimasi moral di hadapan publik. Mereka menampilkan diri sebagai pribadi yang saleh lewat ritual-ritual yang mudah dikenali—menghadiri pengajian, mengenakan busana Islami, melafalkan jargon-jargon keagamaan.

Baca juga:

Di sisi lain, masyarakat sebagai penerima citra turut membentuk dan memperkuat standar kesalehan semu ini. Ketika makna religius direduksi menjadi hal-hal yang bersifat visual dan seremonial, masyarakat pun menjadikan indikator-indikator itu sebagai patokan utama, mengabaikan nilai-nilai etik dan moral yang seharusnya menjadi fondasi utama dari keberagamaan.

Dalam konteks ini, relasi dialektika yang terjadi dapat dijelaskan melalui lensa pemikiran Michel Foucault, di mana kuasa tidak hanya bersifat represif, melainkan juga produktif. Kuasa membentuk pengetahuan, dan pengetahuan yang dihasilkan itu pada akhirnya membentuk cara individu melihat diri dan dunia di sekitarnya.

Religiusitas atau kesalehan, dalam hal ini, telah menjadi produk dari kuasa yang bekerja lewat simbol, institusi, dan repetisi diskursif, yang menjadikan masyarakat tunduk pada narasi tunggal tentang apa itu religiusitas. Maka terjadilah siklus kuasa-pengetahuan, di mana masyarakat tidak hanya dikendalikan oleh simbol-simbol religius, tetapi juga turut serta dalam memproduksi dan mereproduksi makna kesalehan yang semu, yang justru menjauhkan mereka dari substansi keberagamaan itu sendiri.

Dalam ranah yang lebih luas, kekeliruan logis (logical fallacy) dalam memahami ajaran agama dapat membuka jalan menuju fanatisme. Ketika agama dipahami secara dangkal dan hanya melalui kacamata simbolik atau otoritas tanpa kritisisme, maka lahirlah pola pikir yang membenarkan segala hal atas nama iman—bahkan ketika bertentangan dengan nilai moral itu sendiri. Fenomena ini menjelaskan mengapa masih ada pemuka agama yang tetap dipuja meski telah melakukan tindakan amoral; karisma simbolik mereka lebih kuat daripada pertimbangan etis.

Hal yang sama terlihat ketika seorang tokoh publik memutuskan untuk melepas hijab dan langsung diserbu dengan hujatan yang tak jarang penuh kebencian. Respons semacam ini menunjukkan betapa simbol keagamaan telah dikultuskan, seolah-olah lebih penting daripada nilai spiritual yang sebenarnya. Fanatisme ini semakin menegaskan ucapan Denis Diderot: “Dari fanatisme ke kebiadaban hanyalah satu langkah.” Dalam kondisi seperti ini, yang disembah bukan lagi Tuhan, melainkan institusi dan simbol agama itu sendiri—di mana devosi terhadap “bentuk” mengalahkan makna dari objek devosi. (*)

Editor: Kukuh Basuki