“Demokrasi tidak hanya berbicara tentang hak untuk memilih, namun juga hak untuk didengarkan.”
Ucapan Miguel Angel Morales itu memperingatkan betapa ranggasnya demokrasi tanpa rajutan kata-kata. Sejalan dengan kalimat itu, Rocky Gerung menyempurnakan makna demokrasi dengan anggapan bahwa hanya percakapanlah yang mampu memelihara peradaban. Artinya, percakapan adalah peralatan sempurna untuk membuat demokrasi senantiasa terrawat sekaligus mencegah agar demokrasi tak berakhir. Pada titik itulah peluit demokrasi berbunyi.
Demokrasi berdaya mencetak sosok pemimpin visioner. Namun, demokrasi juga pernah gagal menghalangi terpilihnya seorang tiran. Kegagalan demokrasi dalam hal itu bukanlah fenomena yang baru. Sejarah demokrasi dapat berbicara banyak hal tentang torehannya ketika gagal mencegah sosok yang bengis akan kuasa. Namun kerja demokrasi tak berhenti pada siklus pemilu yang digelar secara rutin tiap senggang tahun. Hal yang lebih esensial adalah seberapa mampu demokrasi dalam memamah beragam varian aspirasi publik.
Dalam demokrasi, rezim yang sekedar mengartikan kritik sebagai londo ireng dan menuduh pengunjuk rasa sebagai boneka antek asing adalah gaya komunikasi arkais. Demi efisiensi maka upaya mendelegitimasi gerakan menggunakan label lebih penting daripada memberi jawaban atas beragam tuntutan. Memaknai pendapat yang berbeda sebagai sebuah gangguan sama halnya dengan menggali kuburan sendiri. Sebab, hanya kritik yang memungkinkan kita untuk mempertahankan percakapan.
Demokratisasi ide
Demokrasi yang sehat lahir dari pertarungan ide. Kesehatannya bukan diukur dari seberapa tegas komando seorang Presiden melainkan sebanyak apa jumlah argumen yang diproduksi. Komando merupakan bahasa hierarkis yang lahir dari rahim militer. Sedangkan demokrasi tak mengenal term atasan-bawahan, junior-senior, berpangkat bintang atau tidak, melainkan hanya dikenali melalui penalaran yang sehat (common sense). Ide dan percakapan merupakan syahadat demokrasi.
Baca juga:
- Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat di Era Banjir Ancaman
- Hukum dan Demokrasi: Ramai di Pemilu, Sunyi Setelahnya
Lazimnya, sistem komando (perintah) merupakan fondasi dasar dari struktur negara militer-otoriter. Karena itu sebetulnya penggunaan istilah pengurus negara lebih tepat dari pada pemerintah/pemerintahan. Kata “perintah/pemerintah” terselip makna tuan-hamba, borjuis-proletar, bos-majikan yang sangat haram hukumnya bila digunakan dalam alam demokrasi.
Seperti pandangan bell hooks bahwa bahkan sebuah kata mengandung ideologi. Mengapa tidak huruf besar di tiap awal namanya: ‘Bell Hooks’. Menurutnya, apabila ‘B’ dan ‘H’ digunakan maka ideologi kapital(isme) akan menghantui kehidupannya. Dia seorang feminis Amerika yang aktif menyuarakan isu ketidaksetaraan gender. Baginya, feminisme lahir sebagai reaksi atas hehemoni dan dominasi ideologi kapitalisme yang terus menggerogoti tatanan kehidupan.
Begitupun frasa “pemerintah” yang punya makna sebaliknya dengan “pengurus negara”. Istilah “pemerintah” mengandung makna peyoratif seperti menstratakan posisinya laiknya pemegang otoritas tertinggi, dan oleh karena itu, mereka menyimpulkan seakan-akan berhak mengatur seluruh kehidupan rakyat. Berbeda dengan penyebutan “pengurus negara” yang mengandung pemahaman bahwa dirinya hanyalah kumpulan individu yang seutuhnya mengabdikan diri demi kepentingan rakyat selaku pemilik kedaulatan. Demokrasi lebih relevan dalam terminologi yang kedua sebagaimana idiom salus populi suprema lex esto atau vox populi vox dei dan dipertegas oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat.
Otoritarianisme yang Berulang
Dalam lintasan sejarah bangsa, demokrasi Indonesia selalu menjumpai hambatan. Mulai dari pra kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga fase reformasi, demokrasi menjumpai hambatan yang kurang lebih seragam yaitu kuatnya godaan terhadap otoritarianisme yang seakan terus mambayangi kita.
Otoritarianisme bisa diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang enggan dikritik. Bahkan penggunaan instrumen koersif secara eksesif kerap ditempuh demi membungkam kritik maupun pengkritik. Dalam rezim otoritarian, keputusan adalah perintah yang tak boleh dipertanyakan apalagi disangkal. Kepatuhan mendahului musyawarah dan hierarki malampaui meritokrasi. Karenanya, suasana tadi tak mungkin memberi ruang hidup bagi demokrasi.
Pemandangan ini pernah kita jumpai di masa lampau sewaktu perbedaan pendapat disamakan dengan gerakan subversif. Bahkan produk hukum tentang gerakan subversif dirancang sedemikian rigid tanpa celah sedikitpun. Pembredelan pada media kritis masif terjadi, instrumen kontrol lumpuh, dan jejaring masyarakat sipil selalu dihadapkan dengan moncong senjata pasukan huru-hara.
Walaupun lembar sejarah kita terlanjur dipenuhi bercak darah dan bau mesiu, denyut nadi demokrasi tak pernah berhenti. Denyut nadi itu selalu berdetak mengikuti irama suara rakyat yakni solidaritas rimpang. Lantas bagaimana ragam upaya dalam menghalangi kekuasaan yang menyimpang?
Solidaritas Rimpang
Tepat pada titik ini, bangsa kita tak pernah kehabisan alasan untuk berhenti melawan. Dalam banyak tikungan sejarah, masyarakat Indonesia selalu berada di garda terdepan vis a vis melawan kesewenang-wenangan penguasa. Tragedi MALARI, gerakan reformasi, sampai dengan peristiwa demontrasi yang terjadi belakangan ini adalah bentuk dari solidaritas yang ingin mengajarkan tentang bagaimana cara sebuah bangsa merawat luka. Solidaritas yang menjalar (solidaritas rimpang) semacam tadi terbukti mampu mencegah kita terperosok masuk dalam jebakan otoritarianisme.
Meminjam olah pikir Ben Anderson tentang masyarakat Indonesia bahwa perasaan satu nasib satu penderitaan (imagined communities) berdaya menghasilkan identitas nasional dan solidaritas rimpang akan selalu menjadi suar agar imajinasi tersebut takkan pernah padam. Solidaritas rimpang inilah yang selalu mewujud sebagai gerakan di tiap tikungan sejarah tadi.
Memori kolektif tentang sejarah kelam tersebut kini kembali hadir dalam bentuk baru dengan gejala yang kurang lebih sama. Entah ini sekedar kebetulan atau memang hukum sejarah yang terus berulang. Namun yang pasti adalah bahwa sejarah memberi pesan tentang bagaimana sebuah bangsa yang tak pernah lelah dan berhenti memperjuangkan demokrasi kelak mendapat ganjaran setimpal.
Baca juga:
Pola rezim yang kini tengah berkuasa seolah hendak menempatkan demokrasi sekadar hiasan ruang tamu nan begitu elok namun tidak mampu menunjang kelangsungan hidup. Presiden sedang merajut demokrasi menggunakan benang yang kusut sehingga membuat hasilnya justru kian berantakan. Ia harus memakai gulungan benang baru sebelum kehabisan waktu dan rakyat menggantikannya dengan penyulam lain.
Ketika ruang percakapan ditutup rapat dan demokrasi hanya tersisa sebagai dekorasi formalitas, maka jalur-jalur konvensional tak lagi memadai. Pada titik krusial itu, sejarah membuktikan satu hal: rezim yang tidak demokratis tidak bisa diubah dengan prosedur demokrasi, melainkan harus dihadapi dengan konfrontasi, ucap salah seorang pemikir revolusioner. (*)
Editor: Kukuh Basuki
