Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada Oktober 2026 kembali menghadirkan persoalan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan. Dampaknya tidak berhenti di sekitar lokasi kebakaran, tetapi dapat menyebar ke wilayah lain, bahkan negara tetangga. Dalam Islam, manusia diberi amanah sebagai khalifah untuk merawat bumi bersama, bukan merusaknya. Karena itu, menjaga lingkungan seharusnya menjadi bagian dari pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari (ANTARA News, 17/10/2026).
Pertanyaannya: Mengapa kebakaran hutan dan kabut asap masih berulang ketika ajaran Islam menekankan kewajiban menjaga alam? Bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan untuk menumbuhkan tanggung jawab bersama dalam mencegah kebakaran dan melestarikan lingkungan?
Baca juga:
Kebakaran hutan mengganggu keseimbangan ekosistem sekaligus membahayakan kesehatan manusia. Al-Qur’an Surah Al-A’raf ayat 56 melarang manusia membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Pesan ini mengingatkan bahwa alam bukan sesuatu yang dapat dimanfaatkan tanpa batas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menegaskan pentingnya lingkungan yang baik dan sehat. Artinya, tanggung jawab menjaga alam memiliki dasar moral, agama, dan hukum.
Amanah yang Terabaikan
Kebakaran hutan tidak selalu terjadi karena faktor alam. Pembukaan lahan dengan cara membakar, pengeringan gambut, penebangan, dan perubahan penggunaan lahan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Alexandra, Herdiansyah, dan Yulianto (2026) menjelaskan bahwa perubahan tata kelola lahan dapat membuat gambut mengalami degradasi dan lebih mudah terbakar. Menurut saya, persoalan utamanya muncul ketika keuntungan jangka pendek dianggap lebih penting daripada keberlanjutan lingkungan. Hutan dipandang sebagai sumber ekonomi, sementara perannya menjaga air, udara, dan kehidupan sering dikesampingkan.
Masalah tersebut juga memperlihatkan jarak antara pengetahuan agama dan tindakan sehari-hari. Rohman dan Ibrahim (2022) menjelaskan bahwa hukum Islam memuat kewajiban melindungi lingkungan dan menghormati kehidupan. Namun, memahami ajaran itu belum tentu membuat seseorang bertindak sesuai dengannya. Jika seseorang mengetahui bahwa merusak alam dilarang, tetapi tetap membakar lahan tanpa mempertimbangkan akibatnya, nilai agama belum benar-benar menjadi pedoman perilaku.
Dampak kebakaran pun tidak berhenti pada hilangnya pepohonan. Asap dapat menyebar ke permukiman dan menurunkan kualitas udara, sehingga masyarakat yang tidak terlibat dalam pembakaran ikut menanggung akibatnya. Penelitian tentang kebakaran gambut Indonesia pada 2019 menunjukkan dampak pencemaran partikel halus terhadap kualitas udara dan kesehatan penduduk (Communications Earth & Environment, 2024, artikel 649). Menurut saya, mengabaikan dampak tersebut berarti mengorbankan hak orang lain demi kepentingan yang terbatas. Karena itu, persoalan kebakaran juga menyangkut keadilan sosial.
Dalam perspektif Islam, perlindungan lingkungan dapat dipahami melalui konsep hifẓ al-bī’ah atau pemeliharaan lingkungan, yang berkaitan dengan tujuan syariat menjaga kemaslahatan. Syahrial (2024) membahas pembakaran liar dari sudut pandang hukum pidana Islam dan nasional serta menekankan pentingnya perlindungan lingkungan. Sementara itu, Rani, Rahmawati, dan Surawan (2025) menunjukkan bahwa nilai ekoteologi Islam tentang amanah manusia dan keseimbangan alam belum selalu tercermin dalam praktik masyarakat. Temuan tersebut menegaskan bahwa seruan moral perlu didukung penegakan aturan dan keterlibatan warga.
Menurut saya, kebakaran hutan seharusnya dilihat sebagai krisis lingkungan sekaligus krisis tanggung jawab. Penanganan sering berpusat pada pemadaman api setelah kebakaran terjadi, padahal pencegahan perlu dimulai jauh sebelumnya. Aturan hukum penting untuk memberi batas dan konsekuensi, sedangkan nilai agama dapat membangun kesadaran bahwa menjaga alam merupakan tanggung jawab kepada Allah dan sesama makhluk. Keduanya tidak seharusnya dipisahkan.
Nilai Menjadi Tindakan
Pencegahan perlu dimulai dengan mengubah cara pandang terhadap alam. Hutan bukan hanya sumber keuntungan, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang harus dijaga. Menurut saya, masyarakat perlu memahami bahwa kebutuhan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan yang membahayakan lingkungan. Pemanfaatan alam tetap diperlukan, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat dan generasi berikutnya.
Nilai amanah, tanggung jawab, dan larangan membuat kerusakan juga perlu diterjemahkan menjadi kebiasaan nyata. Masyarakat dapat menghindari pembakaran lahan sembarangan, menjaga kawasan hutan, serta segera melaporkan tanda-tanda kebakaran kepada pihak terkait. Nilai agama tidak cukup disampaikan dalam ceramah; nilai itu perlu terlihat dari cara manusia memperlakukan lingkungan.
Baca juga:
Pendidikan Islam dapat berperan dengan menghubungkan ajaran tentang manusia sebagai khalifah dengan persoalan lingkungan yang dekat dengan kehidupan. Peserta didik tidak hanya perlu menghafal kewajiban menjaga alam, tetapi juga diajak memahami penyebab kebakaran, dampak kabut asap, dan langkah pencegahannya. Dengan demikian, pembelajaran agama dapat membangun kesadaran kritis sekaligus mendorong tindakan bertanggung jawab.
Tokoh agama, masjid, dan lembaga pendidikan juga dapat menjadi penggerak kepedulian lingkungan. Kegiatan seperti edukasi pencegahan kebakaran, penanaman pohon, dan pengawasan bersama warga dapat dilakukan secara berkelanjutan. Namun, kegiatan tersebut jangan berhenti sebagai acara sesaat atau dokumentasi. Hasilnya perlu diperhatikan: apakah warga semakin memahami risiko kebakaran, apakah laporan ditindaklanjuti, dan apakah perilaku membakar lahan berkurang.
Tanggung jawab ini tidak boleh dibebankan kepada masyarakat saja. Pemerintah dan pelaku usaha perlu memastikan pengelolaan lahan dilakukan secara bertanggung jawab, sementara masyarakat yang bergantung pada lahan perlu mendapat pendampingan dan pilihan pembukaan lahan tanpa bakar yang aman serta terjangkau. Jika warga diminta mengubah kebiasaan tanpa dukungan yang memadai, kebijakan akan sulit dijalankan. Prinsip keadilan menuntut agar pihak yang memiliki kekuasaan dan sumber daya juga bertanggung jawab atas dampak tindakannya.
Upaya pencegahan selanjutnya perlu dievaluasi secara jelas. Keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya imbauan atau kegiatan penghijauan, tetapi juga dari berkurangnya pembakaran, meningkatnya partisipasi warga, tersedianya saluran pelaporan, dan tindak lanjut yang konsisten.
Pada akhirnya, kebakaran hutan dan kabut asap menunjukkan bahwa menjaga bumi memerlukan keselarasan antara kesadaran spiritual, tanggung jawab sosial, dan tindakan ekologis. Islam memberi landasan moral untuk memelihara alam, tetapi landasan itu harus diwujudkan melalui pendidikan, kebiasaan, kerja sama, dan penegakan hukum yang adil. Ketika nilai agama menjadi tindakan sehari-hari, menjaga lingkungan tidak lagi sekadar imbauan, melainkan amanah yang dijalankan bersama. (*)
Editor: Kukuh Basuki
