Ada mimpi besar di balik konsep public sphere Jürgen Habermas. Dalam Strukturwandel der Öffentlichkeit, Habermas membayangkan ruang publik sebagai arena di mana warga bebas dan setara berkumpul, bertukar argumen, dan membentuk opini kolektif yang independen dari negara maupun pasar. Ruang itu bukan panggung warga menonton kekuasaan bekerja sambil bertepuk tangan atau mencaci maki. Melainkan panggung pertukaran, tempat rasionalitas komunikatif (kemampuan manusia untuk saling meyakinkan melalui argumen yang dapat dipertanggungjawabkan), sehingga menjadi prinsip pengorganisasian kehidupan bersama.
Habermas sendiri tidak naif. Ruang publik yang pernah tumbuh di kedai kopi Eropa abad ke-18, di salon-salon borjuis yang mendebatkan Voltaire dan Rousseau, perlahan mengalami rekolonisasi. Nalar instrumental (berfokus pada efisiensi atau manipulasi) yang disebut Habermas, menyusup masuk. Warga tidak lagi menjadi subjek deliberasi, melainkan objek yang diorganisir. Dari situ lahir apa yang kemudian disebut sebagai distorsi komunikasi—ketika percakapan publik tidak lagi ditentukan oleh kekuatan argumen. Pembacaan ini tidak dapat dilokalisasi dalam sepetak Eropa saja.
Dua puluh lima tahun lebih reformasi di Indonesia berjalan, yang tersisa adalah paradoks. Secara prosedural, Indonesia adalah demokrasi elektoral terbesar — Pemilu diselenggarakan, partai berdiri, DPR bersidang. Namun ruang untuk nalar publik yang bebas dan egaliter justru terus menyempit. Daniel Dhakidae telah mengidentifikasi warisan struktural ini jauh sebelumnya. Hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan di Indonesia hampir selalu dimediasi kepentingan, baik kepentingan rezim, modal, maupun solidaritas kaum terdidik.
Baca juga:
Yang terjadi kemudian persis apa yang dikhawatirkan Habermas, yaitu ruang publik mengalami komodifikasi sekaligus instrumentalisasi. Media sosial yang semula tampak menjanjikan sebagai demokratisasi — justru menjadi, meminjam frasa Cornelis Lay, medium “kebisingan” yang memperburuk polarisasi . Kata-kata diproduksi berlimpah, tetapi tidak mencapai derajat keadaban yang memungkinkan dialektika berbasis pengetahuan. Warga bersuara, namun tidak saling mendengar. Inilah kondisi di mana ruang publik Habermas yang mensyaratkan adanya kesediaan untuk membuka diri pada argumen lawan — runtuh.
Tradisi berpikir intelektual dan kekuasaan cenderung menawarkan dua kutub yang sama-sama mengandung jebakan. Kutub pertama menempatkan intelektual sebagai pelayan kekuasaan, teknokrat yang menghasilkan justifikasi akademik bagi agenda rezim, atau konsultan yang menjual pengetahuan kepada penawar tertinggi. Kutub kedua menempatkan intelektual sebagai oposisi permanen, makhluk apolitis yang bangga menjaga jarak dari “dunia kotor” politik, sementara secara paradoksal tetap bergantung pada struktur yang sama untuk dana riset, jabatan, dan pengakuan institusional. Gramsci telah menunjukkan bahwa intelektual yang mengklaim netralitas justru paling mudah dihegemoni, karena ketidaksadaran akan posisi politiknya sendiri menjadikannya alat yang tidak kritis.
Cornelis Lay menawarkan apa yang disebutnya jalan ketiga dan inilah titik di mana kritik Habermas dan pemikiran Lay bertemu sebagai mesin baru. Jalan ketiga adalah penolakan terhadap logika biner itu. Pemikiran Mas Conny, sapaan akrab nya—berangkat dari keyakinan bahwa kekuasaan dan pengetahuan lahir dari cita-cita yang pada dasarnya sama, yakni pembebasan manusia dan pemuliaan kemanusiaan.
Jika Habermas berbicara tentang perlunya memulihkan rasionalitas komunikatif dari distorsi kekuasaan dan pasar, Lay berbicara tentang perlunya intelektual hadir dalam praktik rutin kekuasaan — bukan untuk menyerahkan diri, melainkan untuk memastikan bahwa kekuasaan dapat berfungsi bagi kemanusiaan. Intelektual, dalam konteks yang demikian, bukan koboi yang datang hanya dalam keadaan darurat, melainkan aktor yang bersedia masuk dan keluar dari arena kekuasaan berdasarkan penilaian matang tentang kapan keterlibatan itu menghasilkan kebaikan dan kapan harus mundur.
Relevansi pertemuan dua pemikiran ini terletak pada diagnosa bersama tentang penyakit yang sama. Habermas melihat bahwa tanpa intelektual yang berfungsi sebagai penjaga rasionalitas komunikatif, ruang publik tidak akan pulih dari kolonisasi oleh nalar instrumental. Lay melihat bahwa tanpa keterlibatan intelektual dalam praktik kekuasaan yang nyata, bukan sekadar kritik dari kejauhan — pengetahuan tidak akan pernah benar-benar mengubah kondisi kemanusiaan yang dipermasalahkannya. Keduanya, dengan cara berbeda, menolak ilmu pengetahuan yang hanya memproduksi deskripsi tanpa memberi arah.
Jalan ini berlapis jebakan, bahkan Lay sendiri mengakuinya. Daya rayu kekuasaan luar biasa, dan intelektual kadang tidak kebal terhadapnya. Sindrom superioritas, merasa lebih cerdas dan lebih bermoral dari pelaku politik adalah jebakan yang tidak kalah berbahaya dari kooptasi. Intelektual yang masuk ke arena kekuasaan dengan keyakinan bahwa merekalah yang tahu segalanya justru seringkali menjadi musuh paling gigih dari kekuasaan yang pernah didukungnya, hanya karena satu usulan tidak diakomodasi.
Baca juga:
Apa yang membuat jalan ini layak diperjuangkan adalah satu hal yang tidak bisa diabaikan. Bahwa pengetahuan selalu sudah politis, dan kepura-puraan netralitas adalah pengkhianatan yang paling halus. Ketika ilmu politik Indonesia, sebagaimana dicatat Lay, membeku pada paradigma Orde Baru dan terlalu sibuk mengontrol rezim, sementara kekuasaan telah bermigrasi ke berbagai lokus baru — partai, media, pasar, masyarakat sipil, ruang digital. Maka sesungguhnya ilmu itu sedang melayani status quo yang ingin dipotretnya secara kritis.
Habermas bermimpi tentang ruang publik di mana argumen terbaik, bukan posisi terkuat, yang menang. Lay mengingatkan bahwa mimpi itu tidak bisa diwujudkan dari luar arena kekuasaan. Pertemuan keduanya menunjukkan bahwa memulihkan ruang publik Indonesia yang retak bukan hanya soal memperbaiki infrastruktur demokrasi. Melainkan soal keberanian intelektual untuk hadir di dalam keretakan itu, membawa kejernihan analisis, merawat integritas pikir, dan menempatkan kemanusiaan. Bukan sebatas karier atau afiliasi, bukan pula pengakuan — sebagai motif yang paling mencolok. (*)
Editor: Kukuh Basuki
