“Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita…” adalah salah satu kutipan Martin Heidegger dalam wawancara bersama majalah Der Spiegel. Pernyataan tersebut adalah suatu bentuk kecemasan atas kemunduran filsafat di tengah krisis peradaban yang semakin nyata. Namun, apa krisis yang dimaksud?
Ketika ditanya tentang apa yang akan datang setelah filsafat, Heidegger menjawab bahwa Sibernetika akan menggantikan filsafat sebagai cara manusia mengada. Tetapi, hal ini bukanlah kabar baik. Bagi Heidegger, sibernetika akan membawa kehancuran bagi manusia sebagai Dasein. Sibernetika membawa paradigma kalkulatif, mengubah orientasi pengetahuan sebagai kegiatan penyingkapan dunia (Aletheia) menuju pandangan ekstraktif, ketika dunia dipandang sebagai standing reserve, yang siap dihitung dan dieksploitasi (Bestand).
Selamat Datang di Masa Krisis
Krisis peradaban yang Heidegger cemaskan, yaitu rasionalisme yang tereduksi menjadi rasionalisasi menjadi semakin nyata. Matteo Pasquinelli dalam The Eye of The Master (2023) men-debunk anggapan bahwa rasionalisme kalkulatif ala industri bersifat natural atau objektif. Bagi Pasquinelli, karakteristik “cerdas” dalam kecerdasan buatan yang digunakan sebagai model manajemen industri (perhitungan presisi, pattern-recognition, mampu mensimulasikan sesuatu) sebenarnya bukan berasal dari suatu laboratorium yang terisolasi dari dinamika masyarakat. Sebaliknya, sejarah Artificial Intelligence erat kaitannya dengan cara masyarakat bekerja, terutama ideologi dominan di balik kontrol pekerja di dalam pabrik.
Baca juga:
Paradigma teknis inilah yang melahirkan krisis masyarakat modern, ketika manusia menginternalisasi cara mesin “bekerja”, dan menganggap logika tersebut adalah hal yang natural. Pasca-perang, pembangunan dan growth melalui industri memberikan dampak paradigmatik terhadap masyarakat.
Sejak kecil kita diajarkan untuk menghafal perkalian dan pembagian secara cepat dan presisi layaknya kalkulator, serta muncul asumsi bahwa hal yang terbaik adalah hal yang paling menguntungkan. Tindakan-tindakan yang kontra-produktif akan dianggap sia-sia karena tidak menghasilkan profit dan “berguna” bagi suatu pembangunan negara
Kemunduran Humaniora: Dari Asbun ke Orkestrasi Ideologis
Pernyataan Badri Sukoco, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 bahwa negara dapat mengintervensi pendidikan, seperti menutup program studi yang tidak sesuai dengan “permintaan” industri hari ini tidak hanya menunjukan bagaimana toksiknya komersialisasi pendidikan di Indonesia, tetapi juga mengukuhkan paradigma kalkulatif ala industri sebagai cara berpikir dominan.
Problematisasi disiplin ilmu humaniora sebagai “beban negara” ini agaknya mirip dengan problematisasi ilmu humaniora di Amerika Serikat. Ketika Trump kembali menjadi presiden, ilmu humaniora tidak hanya dianggap “beban”, tetapi juga “ancaman” terhadap kedaulatannya. Pada awal masa kepemimpinannya, Trump menerapkan kebijakan pembekuan pendanaan terhadap kampus-kampus karena dianggap sebagai “sarang” woke culture dan ideologi yang mendukung kelompok minoritas seperti imigran atau LGBTQ.
Bagi Trump, dan orang-orang di baliknya seperti Peter Thiel, Curtis Yarvin dan Nick Land (Sering juga disebut Neo-Reactionary atau NRx), keberadaan spirit humaniora di universitas dapat mengancam kebebasan industri di Amerika. Political correctness dianggap menghambat inovasi industri karena industri harus tunduk terhadap normativitas dan etika, sementara DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) dianggap akan memaksa kesetaraan terhadap kelompok tertentu yang tidak punya kompetensi. Akibatnya, kampus-kampus dipaksa untuk berkompromi dengan kebijakan Trump untuk menyesuaikan kurikulumnya atau memangkas budget riset.
Munculnya NRx sebagai ideologi dominan mengancam legitimasi universitas dalam mengadvokasikan kemanusiaan. Terlebih, semakin menubuhnya paradigma kalkulasi industri, intervensi negara terhadap penyelenggaraan ilmu humaniora, serta pergeseran otoritas epistemik dari universitas ke platform industri seperti Youtube dan Substack yang berorientasi pada jumlah view, like dan share menunjukan bahwa krisis masyarakat yang dirasakan Heidegger semakin dekat menuju penggenapan.
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap dampak ilmu humaniora semakin melanggengkan posisi industri sebagai penyedia kebutuhan manusia dan sumber normativitas. Terlebih, negara yang hanya berperan mendistribusi hidup warga negara kepada industri menunjukan bahwa universitas sebagai tempat berdinamika masyarakat ilmiah hanya dibutuhkan untuk mencetak ahli, bukan sebagai tempat menyatakan kebenaran atau memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Orang lebih percaya self-help dari Techbros daripada merenung tentang pemikiran etika Franz Magnis karena manusia sudah berubah menjadi sesuatu yang harus dioptimasi secara terukur, sementara etika dan moral tidak bisa dikalkulasi untuk menjadi profit.
Kant dan Universitas
Jika pada akhirnya humaniora kalah dalam perang ideologi ini, jika universitas sebagai sumber pengetahuan berhasil digantikan oleh rezim kalkulatif industri, jika spirit humanisme dicabut sepenuhnya dari universitas, maka apa yang tersisa? Berdasarkan sejarahnya, ancaman terhadap situasi di dalam universitas oleh negara bukanlah hal yang baru. Krisis humaniora secara partikular, dan krisis universitas sebagai otoritas epistemik secara general juga dapat dijumpai dalam masa pencerahan. Kant menulis Conflict of Faculties sebagai respon atas krisis tersebut.
Conflict of Faculties adalah salah satu karya terakhir Kant yang berupaya merespon intervensi negara Prussia dalam universitas, dengan menciptakan klasifikasi antara fakultas tinggi dan fakultas rendah. Fakultas tinggi, seperti kedokteran, hukum, dan teologi dianggap lebih berguna bagi negara, sementara fakultas rendah seperti filsafat, ilmu alam dan ilmu sosial dianggap kurang berguna dan bahkan tetap diatur kebebasannya oleh negara.
Baca juga:
Sebelumnya, Kant menulis Religion within the Limits of Reason Alone yang menuai kontroversi karena dianggap menyerang institusi penting (gereja), sehingga Prussia, yang saat itu dipimpin Friedrich Wilhelm II melarang Kant, dan khususnya fakultas rendah untuk kritis terhadap urusan-urusan negara. Setelah Friedrich Wilhelm II berhenti berkuasa, Kant menulis Conflict of Faculties sebagai respon terhadap intervensi tersebut. Kant menilai bahwa universitas adalah institusi publik di mana kebenaran dapat diperdebatkan secara bebas, demi kepentingan masyarakat dan negara itu sendiri.
Bagi Kant, fakultas rendah seperti filsafat memiliki tujuan yang lebih substansial, yaitu untuk memastikan setiap individu menggunakan akal budinya secara bebas, lepas dari campur tangan negara. Hal ini tidak terlepas dari spirit pencerahan yang menekankan bahwa akal budi, sebagai sesuatu yang innate dan dimiliki seluruh manusia, bersifat bebas dan tidak dapat dikekang. Bagi Kant, fakultas rendah tidak tunduk pada apapun selain pada nature akal budi yang bersifat bebas. Kant mencoba keluar dari historisitas peradaban Eropa yang menempatkan gereja sebagai otoritas moral, menekankan bahwa moralitas dan nilai-nilai humanistik dapat diketahui melalui akal budi setiap orang.
Kepercayaan Kant terhadap akal budi adalah hal yang melatarbelakangi universitas sebagai tempat terbentuknya subjek pencerahan: subjek yang otonom dan bebas, dan fakultas rendah tidak tunduk pada kedaulatan negara, tetapi akal budi. Fakultas rendah adalah Baston of Reason yang berorientasi pada kebenaran yang bersifat lebih universal daripada kepentingan negara. Sehingga, keadaan pencerahan hanya dapat dicapai jika negara juga mengadopsi spirit yang sama, dalam hal ini mengakui dan memahami karakteristik akal budi dan percaya universitas sebagai tempat penempaan akal budi yang mampu melahirkan subjek yang baru, subjek yang dewasa atau Mündig.
Subjek pencerahan adalah subjek yang radikal. Selain terlepas dari historisitas institusi seperti gereja, subjek ini juga memiliki orientasi yang lebih luhur, yaitu untuk kebenaran dan universalisme. Dampak dari ide pencerahan, selain hilangnya legitimasi gereja adalah ide pendidikan yang berorientasi pada publik, sejalan dengan asumsi akal budi adalah hal yang mengkonstitusikan kemanusiaan.
Spirit pencerahan berupaya membumikan pengetahuan yang selama ini eksklusif hanya bagi bangsawan dan gereja. Setelah revolusi Perancis, muncul sekolah publik (Ecole) yang menghadirkan otium tersebut bagi seluruh kalangan. Melalui pencerahan juga, konsep Bildung sebagai landasan pedagogi Eropa digagas. Bildung berorientasi pada pembentukan karakter, berorientasi pada potensi individu dan mengasah rasionalitas subjek. Sehingga, ukuran kedewasaan seseorang bukan terletak pada usia, tetapi bagaimana ia mampu menggunakan rasionalitas untuk otonom dan bertanggung jawab. Negara yang tercerahkan adalah negara dengan subjek-subjek dewasa, yang mengakui bahwa kedaulatan negara tidak berimplikasi pada negara sebagai otoritas epistemik, bahwa kebenaran bukan milik negara.
Menuju Subjek yang Baru?
Hari ini, humaniora, dan universitas secara general menghadapi tantangan yang sama. Rezim kalkulatif industri, Negara tanpa visi pencerahan, yang mencoba merebut akuntabilitas epistemik dari Universitas. Jika Kant menyerukan universitas harus steril dari intervensi negara, bahwa fakultas yang dianggap “rendah” adalah benteng akal budi sekaligus tempat membentuk individu-individu dewasa, maka bagi Derrida hal tersebut tidak cukup untuk mengatasi permasalahan zaman ini. Universitas tidak boleh steril dan terisolasi, tetapi harus tampil dan berkontribusi menjawab masalah yang ada.
Pada hari ini, ketika kemampuan membedakan hal yang baik dan buruk telah digantikan oleh hal yang “berguna” atau “tidak” melalui rezim kalkulatif industri. Universitas harus merespon kondisi ini dengan bertumpu pada hal-hal yang bersifat non-kalkulatif, dalam artian bahwa bukan menghindari atau anti terhadap kalkulasi, tetapi selalu berorientasi untuk merawat kehidupan.
Bernard Stiegler mengajukan pendidikan yang berorientasi pada etika kepedulian (ethics of care). Universitas berfungsi untuk merawat nilai-nilai kemanusiaan seperti cinta dan kontemplasi yang tidak dapat dikalkulasi begitu saja, karena kalkulasi sejatinya hanya berada pada tataran pemahaman, dan bukan representasi sepenuhnya dari akal (nous) yang memiliki kapasitas sintetik untuk menghasilkan makna dan normativitas baru, serta selalu mampu memikirkan hal yang tidak terduga.
Adapun universitas dapat menjadi tempat untuk merawat bentuk-bentuk rasio yang lebih dari sekadar rasionalisasi, seperti analisis dan refleksi sehingga pengetahuan bersifat kaya dan mampu terinternalisasi dengan baik. Sehingga, subjek yang baru yang muncul dari hegemoni ini adalah subjek noetik, subjek yang bertumpu pada spirit atau kapasitas kemanusiaan yang sebenar-benarnya, tidak terjebak pada reduksi yang justru mencerabut manusia dalam memproduksi makna dan mengantarkan kemanusiaan dalam nihilisme.
Maka dari itu, jika menawarkan subjek baru adalah perlawanan yang bersifat universal dan butuh waktu yang panjang, tugas humaniora yang bisa dilakukan adalah melawan dehumanisasi hari ini dengan spirit pencerahan. Tentu, hal ini tidak mudah, karena kita harus mengatasi demotivasi, dan ketidakpercayaan masyarakat yang telah mengalami de-spiritisasi. Terlebih, universitas hari ini harus melawan visi negara yang dekaden. Pekerjaan ini membutuhkan dialog antar generasi dan antar institusi untuk berhasil, karena tanggung jawab humaniora adalah untuk kemanusiaan itu sendiri, dan bukan untuk institusi lain. (*)
Editor: Kukuh Basuki
