Pada malam pertama di bulan April, seorang teman mengirim sebuah postingan Instagram pada saya. Postingan itu dipublish oleh akun Instagram dengan username rundiang.id, tertulis pada halaman pertamanya, Sejarawan Taufik Abdullah: “Pasca PRRI, Orang Minang Seperti Kehilangan Sesuatu dalam Dirinya,” dengan tampilan visual Pak Taufik sedang berkacak pinggang dengan tangan kanannya sambil menumpukan tangan kiri di tonggak Rumah Gadang, – Rumah Adat Suku Minangkabau.
Utasan dalam postingan itu membahas memoar Pak Taufik Abdullah saat pulang ke kampung halamannya di Sumatera Barat pada awal tahun 1961. Memoar itu ia tuliskan untuk pengantar sebuah buku yang ditulis oleh Audrey Kahin dengan judul “Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926 – 1998.” Utasan dalam postingan itu saya baca dengan saksama dan penuh simpatik – tentu saja Pak Taufik tidak berharap simpati siapa pun saat menuliskan pengantar dalam buku itu.
Dalam utasan itu, diceritakan bagaimana Pak Taufik menyaksikan suasana mencekam terpancar dari bahasa tubuh urang awak pasca penumpasan gerakan perjuangan PRRI oleh militer pusat. Ia ceritakan wajah supir dan kenek bis yang biasanya berani lagi sinis segera sirna saat bis diberhentikan oleh aparat. Juga kuatnya pendirian dan sikap tegar yang dibayangkan oleh Pak Taufik ada dalam kepribadian orang Minang, ketika ia pulang ke “Alam Minangkabau” telah tersayat bersama luka sejarah yang sama sekali tidak ingin diingat lagi.
Mentalitas Orang Kalah
Setelah selesai membaca utasan itu, dingin semakin keras saya rasakan. Bukan hanya karena hujan baru saja mengguyur Kota Yogyakarta. Tapi karena memoar Pak Taufik terlalu deras menghujani hati saya. Saya memang tidak hidup di zaman PRRI bergejolak. Tapi sedikit banyaknya, saya mempelajari sejarah PRRI dari cerita – cerita orang dulu dan beberapa literatur. Dan tentu saja dengan perspektif – perspektif yang kadang sering bertolak belakang.
Seperti kata adagium yang masyhur dalam bidang sejarah bahwa sejarah ditulis oleh pemenang. Hal yang juga diutarakan oleh Michael Foucault, “Power is Knowlegde.” Barang siapa yang memiliki kekuasaan ia bisa memproduksi pengetahuan dan kebenaran. Begitu Foucault menganalisis relasi antara kekuasaan dan pengetahuan, juga kebenaran.
Masih di dalam kolom chat Instagram, dengan mantap saya balas direct message (selanjutnya ditulis DM) teman tadi dengan kalimat, “iyo bang, lah wak baco, mentalitas urang kalah yang kini masih subur di tanah awak.” Tidak lama berselang, teman tadi juga membalas DM saya. “Inferioritas nan dipelihara, padahal potensi jan ditanyo lai, bukan merasa superior dan etnosentris, hampir semua bidang yg tumbuh di Indonesia ado jasonyo urg awak ko.” Setelahnya, kami saling berbalas DM sambil membicarakan bagaimana mentalitas urang awak itu sekarang. Saya kira, DM-DM an singkat kami ini yang berhasil menghangatkan kembali suasana malam di awal bulan April itu.
Mudik Pasca Bencana Sumatera
Esoknya, percakapan kami itu cukup berhasil mengusik pikiran saya. Sampai akhirnya saya tuliskan segala apa yang saya pikirkan itu dalam artikel ini. Kebetulan saya juga baru pulang ke kampung halaman saat lebaran kemarin.
Namun, tidak seperti Pak Taufik yang pulang ke Alam Minangkabau pasca penumpasan PRRI, saya pulang pasca bencana alam melanda Sumatera. Tidak pula seperti Pak Taufik yang pulang dengan bangganya telah menjadi asisten dosen dan wakil ketua senat mahasiswa di “negeri orang”. Saya pulang hanya sebagai guru honorer dan mahasiswa yang masih bergulat dengan tesis untuk menyelesaikan studi.
Baca juga:
Saya coba susun lagi jembatan keledai kepulangan itu, saya inok manuangkan, saya refleksikan untuk diri saya sendiri, dan untung-untung bisa jadi bahan refleksi juga bagi kita bersama hendaknya.
Saya pulang kampung seminggu sebelum lebaran melewati jalur darat. Perjalanan saya tempuh selama dua hari tiga malam dari Jogja. Saya tidak sendiri, tapi dengan rombongan mahasiswa Jogja yang dipulangkan secara gratis lewat program pulang basamo dari salah satu perwakilan Sumatera Barat di lembaga legislatif RI. Lima bus diberangkatkan dari Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, menyusul 145 bus lagi yang sudah parkir di Senayan, halaman Gedung DPR/MPR RI.
Seorang kawan berkelakar, saat kami tengah menunggu bis datang di luar jadwal yang telah ditentukan, “Kalau tidak gratis, mungkin orang-orang sudah mengamuk karena bis molornya lama sekali. Saya ga tau uangnya (untuk memberangkatkan 250 bis dalam dua gelombang keberangkatan) dari mana? Entah uang korupsi atau apa, yang penting gratis!” Begitu kira-kira guraunya untuk mengisi kebosanan kami menunggu bis. Kelakar yang membuka dengan jelas watak urang awak kini, kancang ka perai. Dan tentunya, saya juga berada dalam lingkaran itu.
Akan tetapi, belum tentu sepenuhnya watak ‘pengen yang gratisan’ itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang kita. Bisa jadi itu adalah humor yang dibentuk untuk menutupi malangnya kehidupan di perantauan. Barangkali karena kondisi ekonomi yang terbatas dan rindu akan kampung halaman yang sudah lapuk. Lalu diobati oleh program pulang gratis ini. Bukankah ini adalah sebuah ide brilian yang sudah seharusnya dilakukan oleh anggota dewan kita untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya?
Terlepas dari mana asal pendanaannya, – bisa saja ini adalah hasil dari kerja kerasnya selama ini dalam mencari pundi-pundi rupiah dan atau hasil diplomasi tingkat tinggi untuk menggalang sponsor maupun stakeholder pendanaan. Dan pengalaman ini, cukup menjadi sebuah anekdot bagi saya sendiri.
Runtuh Bersama Tanah Longsor
Rumah saya terletak di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Daerah perbukitan dengan relief bergelombang yang berjarak kurang lebih 18 kilometer dengan Kota Bukittinggi, kota yang pernah menjadi Ibu Kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948. Kondisi geologis ini mengakibatkan terjadinya longsor di beberapa ruas jalan dan putusnya jembatan disebabkan tingginya debit air sungai yang naik ke permukaan dengan deras.
Status terisolir sempat ditetapakan di kampung saya, kurang lebih seminggu. Akses jalan tertutup, beberapa pengendara terjebak dalam kecamatan (kebetulan jalan di kecamatan saya adalah jalur lintas kabupaten), listrik padam, dan internet terputus sehingga kesulitan berkomunikasi dengan orang rumah. Oh ya, tidak lupa harga sembako dan migas meroket. Ternyata pengusaha-pengusaha kampung (untuk tidak menyebutnya kampungan) saya lihai juga memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan tinggi.
Situasi ini baru mulai mereda saat masyarakat bergotong royong untuk memulihkan keadaan. Lewat kerjasama, masyarakat bahu-membahu membersihkan badan jalan dari tanah longsor. Mereka bergotong royong membangun jembatan darurat dari batang-batang pohon besar. Barulah keesokannya, setelah kerja darurat beres, pemerintah muncul menawarkan bantuan. Saya tidak tau kenapa pemerintah datang belakangan? Dan lebih tepatnya tidak mau tau. Terkadang, kita memang dituntut untuk lebih mengandalkan diri sendiri terlebih dahulu daripada siapapun, apalagi pemerintah.
Kejadian di kampung halaman tersebut saya pantau lewat akun Instagram @maturcreativespace setiap harinya. Mungkin jika handai taulan ingin membuktikan apa yang saya utarakan, silahkan saja cari dan lihat postingan-postingannya pada masa sulit itu. Saya pikir, agaknya sikap percaya diri urang awak itu sudah mulai tumbuh lagi. Mereka mandiri dan mampu untuk melakukan recovery awal pasca bencana alam terjadi.
Pada masa sulit itu, saya juga terkesan dengan aksi solidaritas dari para perantau. Baik itu perantau Minang yang terkenal seperti Praz Teguh dan Ferry Irwandi, maupun perantau yang tergabung dalam organisasi rantaunya. Bantuan dari mereka datang lebih cepat dan disalurkan lebih tepat. Bahkan ada satu desa yang mendapatkan kelebihan bantuan dari para perantau desanya, lalu menyalurkannya ke desa lain. Sungguh ini sikap penuh percaya diri dalam menghadapi situasi krisis bukan?
Baca juga:
Di samping sikap percaya diri yang tumbuh itu, saya juga melihat sikap tidak percaya masyarakat pada pemimpinnya. Keterlambatan bantuan dan proses pemulihan menjadi alasannnya. Seorang kawan lama bercerita pada saya, ketika bencana terjadi, beberapa warga sempat geram akibat mereka tidak mendapatkan bantuan, padahal kondisi kampungnya terkena longsor parah. Tentu, kawan saya juga menyampaikan betapa skeptisnya ia dengan proses penyaluran bantuan yang dilakukan secara birokratis dan hirarkies, yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.
“Untungnya kami kemarin dapat bantuan, meskipun tidak seberapa. Kadang saya cukup ragu dengan penyaluran bantuan-bantuan semacam ini. Rawan korupsi. Dari atas mengalokasikannya segini, karena jalur birokrasi yang rumit bisa saja (bantuan) sampai ke rumah-rumah tidak seberapa,” cerita kawan saya sambil tertawa kecil. Agaknya, bersamaan dengan tanah longsor itu, juga telah runtuh kepercayaan masyarakat pada pemimpinnya. Meskipun itu kadang terasa berat untuk disampaikan.
Politik Citra dan Mental Kalah Pemimpin Kita
Dalam dunia jurnalistik, dikenal istilah “bad news is good news”. Berita buruk adalah berita baik dengan menjadikan kemalangan sebagai konten utama. Dan hal inilah yang saya lihat dibalik kunjungan para pemimpin kita dari pusat ataupun blusukan para pemimpin daerah kita yang mengunjungi warga-warganya. Meskipun kadang hal ini tidak tampak di luar, namun terselubung dalam niat-niat agenda politik jangka panjang untuk perolehan suara dalam Pilkada atau Pemilu berikutnya. Hal ini dalam ilmu politik disebut dengan “Politik Citra”.
Politik citra muncul dalam bentuk visual ataupun narasi yang tentunya sudah didesain sedemikian rupa agar layak ditonton oleh khalayak banyak. Ia hadir dalam bentuk postingan sosial media yang terkesan “merakyat” dan “membumi”. Simulasi ini bekerja bukan karena ia benar, tapi karena ia terasa benar. Tujuannya adalah validasi dan eksistensi politik. Filsuf Prancis, Jean Baudrillard menjelaskan fenomena ini dalam bukunya yang berjudul Simulacra and Simulation (1981). Ia membahas bagaimana realitas asli hari ini telah digantikan oleh realitas semu di media massa dengan simbol, tanda, dan citra.
Coba ingat-ingat lagi, kapan terakhir para pemimpin di daerah kita turun ke masyarakat dengan penuh rasa simpatik dan memancarkan harapan hidup pada masyarakatnya? Kalau tidak karena bencana itu, pemimpin kita mungkin telah lama lupa bagaimana caranya mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin kita kadang juga terlalu kopong untuk meminta pemerintah pusat menetapkan status darurat bencana nasional. Padahal mereka sudah tergopoh-gopoh untuk melakukan pemulihan. Tidak mampu memperbaiki lagi infrastruktur yang rusak, membangun lagi rumah warga yang roboh, atau memberi pesangon bagi keluarga korban bencana.
Sehingga, yang mereka lakukan hanya mengemis pada pejabat pusat. Meminta mereka ikut serta dalam mempertontonkan rasa simpati pemimpin pada rakyatnya melalui kunjungan ke daerah terkena bencana, lalu mempostingnya di sosial media. Bukankah ini adalah watak orang-orang yang kalah? Tidak mampu berdiri di atas kaki sendiri. Padahal selama ini mereka punya banyak kekayaan sumber daya alam yang didistribusikan untuk kepentingan nasional? Tapi kenapa pembangunan di daerah begitu kurang terasanya. Dan bukankah salah satu hak ini yang diminta oleh para pejuang PRRI tempo dulu?
Sudahlah, tulisan ini agaknya perlu saya akhiri, sebab saya takut yang tertulis nantinya hanyalah makian dan bentuk ketidakpuasan. Takutnya dikira subsversif dan ingin membelot. Tulisan ini saya tutup sambil mendengarkan lagu Orang-Orang Kalah yang dinyanyikan oleh Iwan Fals. Reffnya berbunyi “orang kalah jangan dihina, dengan cinta kita bangunkan.” Lalu diakhir lirik, rintih saya nyanyikan juga, “aku terdiam, aku merasa, pernah juga kalah.” (*)
Editor: Kukuh Basuki
