Di tengah derasnya arus informasi, pengetahuan sejarah kini dapat hadir di mana pun. Mulai dari media sosial, portal berita daring, hingga podcast dan film, pengetahuan sejarah dapat muncul hanya dengan memberi sentuhan manis pada layar gawai. Dengan kata lain, pengetahuan sejarah bisa kita akses tanpa perlu membeli buku-buku sejarah.
Di sisi lain, kencangnya arus informasi yang mencuat di layar gawai kita juga turut membuat kita sering lengah dan lupa untuk lebih dulu mengunyah lalu mencerna informasi yang sedang kita lahap. Oleh karenanya, dampak yang kita peroleh dari nihilnya proses mengunyah dan mencerna informasi itu acap kali membuat kita menelan pengetahuan sejarah yang mentah, minim pertimbangan, dan juga minim pula objektivitas.
Baca juga:
Absennya kedua proses itu lah yang sekarang ini hendak saya tulis menyoal pentingnya daya kritis dalam melihat sejarah. Kiranya memang harus kita garis bawahi, bahwa sejarah tidak dapat ditulis dan dibaca secara serampangan di tengah masa mudahnya mengakses pelbagai informasi.
Historiografi Populer dan Kelemahannya
Penulisan sejarah modern di Indonesia (Indonesia-sentris) mendapatkan angin segarnya pada saat diselenggarakannya Seminar Sejarah Nasional Indonesia tahun 1957 di Yogyakarta. Setelah itu, penulisan sejarah di Indonesia selalu berfokus pada pengembangan nasionalisme dan rasa cinta tanah air, atau yang dalam istilah sekarang ini disebut Kuntowijoyo (2003) sebagai pribumisasi historiografi Indonesia. Karya-karya historiografi ala sejarawan profesional yang berorientasi pada nasionalisme dan cinta tanah air pun mulai banyak bermunculan.
Memasuki era kemajuan teknologi yang kemudian berdampak pada semakin kencangnya arus informasi telah membuat teks-teks sejarah berkembang menjadi hal yang tak lagi kaku. Sejarah tak lagi hanya dapat ditulis oleh kaum sejarawan kondang, tetapi juga dapat ditulis oleh semua orang termasuk yang bukan sejarawan. Sejak itu, muncullah historiografi visual berupa film kesejarahan yang tumbuh pada era Orde Baru hingga hari ini. Selain itu, ada pula media-media massa yang berkutat pada persoalan kesejarahan, menjabarkan sejarah dengan bahasa yang tidak rumit dan bertele-tele.
Hal itu lantas menandakan lahirnya era baru dalam kepenulisan sejarah. Jika kita pandang secara sekilas, penulisan sejarah yang dapat ditulis oleh banyak orang mempunyai sisi positif yang patut diacungi jempol. Hal itu tentu saja menjadikan pengetahuan sejarah dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas.
Meskipun demikian, jika kita cermati lebih dalam lagi, maka akan muncul pertimbangan-pertimbangan yang patut kita cermati menyoal historiografi populer hari ini. Pertama soal makin suburnya ladang subjektivitas dalam sejarah. Kedua soal adanya kepentingan politis yang disusupi dalam kepenulisan sejarah populer baik yang visual maupun non visual. Dua pertimbangan itu jelas harus kita cermati, mengingat sejarah harus selalu tampil objektif, walaupun memang dalam kepenulisannya perlu sedikit melibatkan subjektivitas (interpretasi penulis).
Jika sejarah yang ada hari ini adalah sejarah yang tidak objektif dan tumbuh hanya untuk melegitimasi kepentingan politis golongan tertentu (apalagi penguasa), maka sejarah tidak lagi menjadi milik publik, melainkan milik segelintir orang yang berkuasa.
Tantangan Menulis dan Memahami Sejarah Hari Ini
Menulis sejarah populer hari ini memang tampak terlihat mudah karena tidak melulu terikat oleh aturan dan kaidah kepenulisan sejarah akademis yang ribetnya minta ampun. Namun, karena itu penulisan sejarah populer hari ini harus berhadapan langsung dengan beragam tantangan. Pertanyaan yang harus kita canangkan adalah: “Dapatkah sejarah yang ditulis tanpa melibatkan aturan dan kaidah kepenulisan sejarah akademis tetap objektif?”
Jika jawabannya adalah bisa, maka pertanyaan ini harus kita limpahkan kepada para pembaca sejarah populer, “Dapatkah kita membaca sejarah populer hari ini dengan segala konsekuensinya?” Pertanyaan ini tentu tidak akan berakhir hanya dengan jawaban bisa. Artinya, jika kita sebagai pembaca mampu menerima segala konsekuensi dari aktivitas membaca sejarah populer, kita juga harus kritis dalam menimbang kemungkinan adanya monopoli narasi dalam sejarah populer.
Baca juga:
Mari kita lihat konsekuensinya jika kita tidak mampu menimbang dan mencermati penulisan sejarah populer. Misalnya, dalam narasi sejarah populer yang divisualisasikan pada era Orde Baru, yakni film G30S/PKI. Film yang rilis pada tahun 1984 itu memvisualisasikan narasi sejarah yang sarat akan kepentingan politis dan ideologis. Konsekuensi yang timbul dari nihilnya pertimbangan dan pencermatan terhadap narasi sejarah adalah munculnya kecenderungan kelompok tertentu memonopoli narasi sejarah demi melegitimasi kepentingannya.
Dalam konteks penulisan sejarah populer ala penguasa, monopoli narasi sejarah pada akhirnya hanya akan berujung pada terbentuknya ingatan dan kesadaran kolektif bangsa yang “tunggal” (monokausal) dalam memandang sejarah; hanya mampu melihat peristiwa sejarah timbul dari satu sebab saja. Hal ini tentu berbahaya bagi perkembangan pengetahuan sejarah.
Jika narasi sejarah populer hanya dilihat dari satu sisi tanpa menimbang sisi yang lain, sejarah hanya akan menjadi “alat” milik penguasa atau segelintir orang untuk melegitimasi kepentingannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tantangan itu?
Membangun Daya Kritis terhadap Sejarah Populer
Sejarah pada akhirnya merupakan hasil dari pergulatan tafsir satu historiografi dengan tafsiran historiografi lainnya, atau dengan kata lain sejarah bukanlah produk final; sebab ia masih patut dan harus dipertentangkan dengan interpretasi yang dapat melahirkan fakta-fakta sejarah baru. Subjektivitas dalam kepenulisan sejarah memang tidak dapat dihindari. Seperti apa yang dikatakan Carr (2018) bahwa fakta-fakta peristiwa masa lampau tidak dapat berbicara sendiri sebelum diolah dan digodok oleh si penulis hingga menjadi narasi sejarah. Dan, ya, kita tidak bisa menganggap sejarah sepenuhnya harus objektif.
Karena kalau kata Murphey (2009), sejarah memang tidak dapat menampilkan sesuatu secara persis dan apa adanya. Namun, bukan lantas sejarah populer yang ada hari ini malah kita biarkan menggambarkan sejarah secara serampangan. Karena subjektivitas dalam arti yang lebih luas, harus tetap dibatasi oleh fakta-fakta peristiwa masa lampau dari sumber data yang diakumulasikan agar narasi sejarah dapat objektif. Begitu pula dengan penulisan sejarah populer yang tidak terikat kaidah historiografi akademis. Subjektivitas harus dipahami sebagai alat “pengolah” dan “penggodok” sumber data sejarah.
Dalam menghadapi tantangan adanya subjektivitas yang berlebihan dalam sejarah populer, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membangun daya kritis. Artinya, kita tidak bisa lagi membaca sejarah hanya sebagai susunan cerita masa lalu, tetapi harus membacanya sebagai produk wacana—yang disusun oleh penulis, untuk tujuan tertentu, dalam konteks tertentu. Sikap kritis ini memungkinkan kita untuk bertanya setiap kali membaca sejarah populer tentang, “siapa penulisnya?”, “apa yang disampaikan?”, dan “untuk kepentingan siapa? Serta apa yang disembunyikan”.
Melalui pertimbangan yang mendorong kita untuk mencermati narasi sejarah populer itu, kita tidak sepenuhnya menolak sejarah populer, tetapi menempatkannya secara proporsional. Sejarah populer tetaplah penting, sebab ia mampu membuka akses yang lebih luas ke khalayak, membumikan sejarah, dan menjadikan sejarah lebih asyik serta relevan dengan kehidupan sehari-hari. Namun, historiografi populer dan sejarah populer harus tetap diawasi agar tidak menjadi “alat” legitimasi penguasa atau kepentingan tertentu.
Jadi, sejarah populer bukanlah jalan pintas, melainkan jalan alternatif yang harus ditempuh dengan kehati-hatian dan tanggung jawab dalam memahami sejarah. Di sinilah letak pentingnya literasi sejarah dalam masyarakat: agar sejarah tidak berhenti sebagai kisah, tetapi juga menjadi alat refleksi yang kritis terhadap masa lalu dan masa kini. (*)
Editor: Kukuh Basuki
