Delapan belas hari bukan waktu yang panjang untuk memperbaiki ekonomi bangsa. Tetapi angka itu cukup untuk menunjukkan satu hal: ada kegelisahan yang sedang tumbuh di tengah mahasiswa dan masyarakat.
Ultimatum mahasiswa kepada pemerintah soal pelemahan rupiah tidak boleh dibaca sebagai gertakan kosong. Ia adalah tanda bahwa ada keresahan yang mulai keluar dari ruang-ruang diskusi kampus menuju ruang publik. Ketika rupiah menembus angka psikologis yang mencemaskan, banyak orang mulai bertanya: sebenarnya ekonomi kita sedang baik-baik saja atau sedang dipaksa terlihat baik-baik saja?
Baca juga:
Pertanyaan itu wajar. Sebab rupiah bukan sekadar angka di papan kurs. Rupiah hidup di dapur warga. Ia terasa saat harga bahan pokok naik, saat pedagang kecil menahan belanja, saat petani menghitung harga pupuk, saat nelayan memikirkan biaya melaut, dan saat orang tua menimbang ulang biaya pendidikan anaknya.
Pemerintah tentu punya penjelasan teknis. Ada tekanan global. Ada arus modal. Ada harga energi. Ada suku bunga dunia. Ada sentimen pasar. Semua itu benar. Tetapi rakyat tidak hidup dari istilah teknis. Rakyat hidup dari harga beras, minyak goreng, cabai, transportasi, listrik, sewa rumah, dan kebutuhan harian yang tidak bisa ditunda.
Di titik inilah suara mahasiswa menjadi penting. Bukan karena mahasiswa selalu benar. Bukan pula karena demonstrasi selalu menjadi jawaban. Tetapi karena dalam sejarah bangsa ini, mahasiswa sering hadir ketika ada jarak antara bahasa kekuasaan dan rasa cemas rakyat.
Namun, gerakan mahasiswa hari ini juga perlu menjaga arah. Marah saja tidak cukup. Teriakan saja tidak cukup. Ultimatum saja tidak cukup. Jika mahasiswa ingin dipercaya sebagai kekuatan moral, maka kritik harus disertai data, tuntutan harus jelas, dan aksi harus tetap berada dalam koridor hukum.
Ancaman menyegel kantor negara, misalnya, perlu dipikirkan dengan kepala dingin. Demonstrasi adalah hak warga negara. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Tetapi gerakan moral akan kehilangan wibawa jika berubah menjadi tindakan yang merusak. Mahasiswa harus keras dalam gagasan, tetapi tertib dalam cara.
Sebaliknya, pemerintah juga tidak boleh meremehkan suara mahasiswa. Menganggap protes sebagai kegaduhan hanya akan memperlebar jarak antara negara dan generasi muda. Yang dibutuhkan hari ini bukan bantahan yang panjang, melainkan jawaban yang masuk akal.
Pemerintah perlu menjelaskan dengan terang. Mengapa rupiah melemah? Apa dampaknya bagi harga kebutuhan pokok? Apa langkah konkret untuk menjaga daya beli? Bagaimana koordinasi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan? Bagaimana negara melindungi kelompok rentan yang paling cepat terdampak?
Ketenangan publik tidak lahir dari imbauan. Ia lahir dari keterbukaan. Rakyat tidak selalu menuntut jawaban yang sempurna. Tetapi rakyat berhak mendapat penjelasan yang jujur. Dalam situasi ekonomi yang berat, kejujuran pemerintah jauh lebih menenangkan daripada kalimat normatif yang terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari.
Di Sulawesi Selatan, pelemahan rupiah bukan isu yang jauh. Banyak kebutuhan warga terhubung dengan pasar nasional dan global. Pupuk, pakan ternak, alat produksi, bahan pangan, dan barang konsumsi dapat ikut terdampak. Jika biaya naik, petani, nelayan, pelaku UMKM, buruh, dan keluarga biasa akan merasakan tekanan lebih cepat.
Karena itu, isu rupiah bukan hanya urusan Jakarta. Ia bisa sampai ke pasar tradisional, warung kecil, sawah, tambak, kampus, dan rumah-rumah warga. Ekonomi makro pada akhirnya selalu pulang ke meja makan rakyat.
Delapan belas hari yang disuarakan mahasiswa seharusnya tidak hanya dipahami sebagai batas waktu. Ia harus dibaca sebagai peringatan. Ada kepercayaan publik yang sedang diuji. Ada generasi muda yang meminta negara tidak bermain-main dengan ekonomi rakyat. Ada masyarakat yang ingin melihat kebijakan tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi terasa dalam hidup sehari-hari.
Baca juga:
Kita tentu tidak sedang meminta pemerintah menyelesaikan semua persoalan ekonomi dalam hitungan hari. Dunia memang sedang tidak mudah. Banyak negara menghadapi tekanan. Tetapi justru karena situasinya berat, pemerintah harus lebih hati-hati, lebih terbuka, dan lebih dekat dengan suara rakyat.
Mahasiswa juga harus tahu batas perannya. Tugas mahasiswa bukan menciptakan kepanikan. Tugas mahasiswa adalah menjaga nalar publik. Mengingatkan pemerintah ketika arah kebijakan mulai jauh dari rakyat. Mengubah keresahan menjadi gagasan. Mengubah kemarahan menjadi tekanan moral yang beradab.
Rupiah yang melemah adalah ujian ekonomi. Suara mahasiswa adalah ujian demokrasi. Pemerintah diuji untuk mendengar. Mahasiswa diuji untuk tetap jernih. Rakyat menunggu bukan siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang paling sungguh menjaga hidup mereka.
Pada akhirnya, delapan belas hari bukan hanya tentang rupiah. Ini tentang kepercayaan. Jika negara ingin dipercaya, maka negara harus hadir bukan hanya di ruang konferensi pers, tetapi juga di pasar, di kampus, di sawah, di tambak, dan di dapur warga. (*)
Editor: Kukuh Basuki
