Surabaya, layaknya kota besar lain memiliki satu persoalan yang sama, yakni prostitusi. Prostitusi merupakan fenomena sosial yang tidak mengenal asal, tempat, ataupun masyarakat, selama kebutuhan biologis tersentuh dengan aspek ekonomi, maka disitulah prostitusi hadir.
Budaya prostitusi di kota-kota besar sejatinya sudah berlangsung lama. Masa kolonial misalnya, sejak keran perusahaan asing hadir di berbagai kota pesisir hingga kawasan perkebunan di pedalaman, prostitusi turut membonceng perusahaan secara halus. Praktik itu, dilancarkan dalam membentuk hubungan transaksional antara tuan koloni dengan para buruh, melalui ketersediaan tempat prostitusi bagi kaum buruh usai melakoni pekerjaan berat.
Potret itu seolah terus dipertahankan dari waktu ke waktu. Keran keramaian dan pusat ekonomi turut menyuburkan prostitusi di berbagai kota. Mulai dari Kramat Tunggak hingga Kalijodo di Jakarta, Pasar Kembang (Sarkem) di Yogyakarta, Sunan Kuning di Semarang, Tandes dan Dolly-Jarak di Surabaya, merupakan sedikit nama kawasan lokalisasi yang menguat di permukaan.
Bahkan untuk Dolly-Jarak sendiri, sempat menjadi salah satu kawasan dengan angka Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sangat tinggi. Kondisi itu seolah menjadi sesuatu yang lazim, mengingat angka prostitusi di Indonesia sangat tinggi. Seperti yang dikemukakan oleh Departemen Sosial (Kementerian Sosial saat ini), pada tahun 1989, jumlah PSK sangat besar angka di beberapa wilayah. Bahkan, Jawa Timur menempati nomor satu dengan 13.419 WPS (wanita pekerja seksual). Catatan itu seolah selaras dengan apa yang berlangsung di Dolly-Jarak, lebih dari 1.000 PSK dan ratusan germo menjadi penggerak lokalisasi.
Jumlah itu menggambarkan betapa prostitusi tumbuh subur di masyarakat. Dolly-Jarak kemudian menjadi satu dari banyaknya wilayah yang mengalami hal serupa. Hingga pada tahun 2014, kawasan itu dibubarkan dan bertransformasi menjadi kawasan yang lebih terbuka tanpa memperlihatkan prostitusi-sebagai penggerak ekonomi. Menariknya, sejumlah tempat masih menyisakan identitas Dolly-Jarak, lantas mengapa hal itu dilakukan?
Usaha Mengingat Catatan Lama
Ketika mendengar Surabaya, kawasan ini tentu yang terbesit adalah kota besar, harapan meraih pekerjaan, hingga ruwetnya kemacetan seperti kota besar lain. Akan tetapi, Surabaya juga merekam catatan lama di beberapa sudut kota. Salah satunya di kawasan Jarak yang pernah viral dengan lokalisasinya, baik di Jarak sendiri ataupun Dolly. Dua kawasan ini saling berdampingan di lingkungan Kelurahan Putat Jaya, hanya terpisahkan sebuah jalan, yakni Jalan Kupang Gunung Timur I sebagai kawasan Dolly.
Lokalisasi yang ada menjadi pusat atraksi seksualitas di Surabaya. Bahkan, namanya menjadi tenar seantero Asia Tenggara. Laporan Jawa Pos (18/6/2014) menyebutkan, jumlah PSK yang beroperasi pada periode 1990-2005 mencapai lebih dari 9.000 orang. Angka itu selaras dengan jumlah pengunjung yang hampir menyentuh 100.000 orang. Maka tidak mengherankan, perputaran uang di sana sangat luar biasa. Seperti tahun 2004, yang menyentuh Rp 5 miliar/hari. Sehingga menegaskan, namanya dikenal di Asia Tenggara bahkan menaklukan kawasan lain, seperti Phat Pong, Thailand, ataupun Geylang di Singapura.
Banyak orang menggantungkan ekonomi di lokalisasi ini. Tidak hanya pemain di bilik-bilik kamar, tetapi para penjaja makanan dan minuman, kebutuhan alat rumah tangga, dan perlengkapan sehari-hari. Aktivitas yang demikian itu menjadikan kawasan Jarak dan Dolly menjadi besar, serta labuhan bagi banyak pihak untuk bertahan hidup.
Gemerlap dan kemegahan lokalisasi Jarak dan Dolly nyatanya mendapatkan tekanan dan dipaksa untuk tutup pada periode Tri Rismaharini. Laporan Kompas (03/05/2014), memperlihatkan Risma hendak menegaskan aturan Perda No. 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Tempat untuk Perbuatan Asusila di Kota Surabaya. Menilik aturan itu, ia bahkan menargetkan penutupan yang dilakukan pada 19 Juni 2014.
Pemerintah kota dengan berbagai pertimbangan menutup dan mencoba mengalihkan profesi para PSK, germo, dan kelompok masyarakat yang menggantungkan diri di kawasan.
Setelah lama tertutup ingatan akan masa lalu seolah terus dipertahankan. Seperti yang tertera pada Jalan Kupang Gunung Timur 1, di mana masih terpampang nama Gang Dolly di bawahnya. Potret itu menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah setempat agaknya hendak terus mengenang memori gemerlap pariwisata malam di Kota Pahlawan.
Baca juga:
Tenarnya nama Dolly seolah tak lekang dari masa. Mereka terus menggunakan nama itu sebagai identitas serta hendak menunjukkan bahwa titik nadir masa lalu tidak akan terulang di masa kini maupun masa depan.
Di beberapa sudut Gang Dolly, terekam jelas bekas bangunan yang beralih fungsi hingga bekas puing-puing bangunan yang didiamkan begitu saja. Bahkan, dengan jelas menampakkan bahwa mereka kampung yang berkarya, dengan stand banner dan nama-nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebagai kelompok pembantu yang mengubah lanskap kampung.
Tidak berhenti di situ, beberapa plang Pemerintah Kota Surabaya juga menghiasi di sudut jalan dan mengklaim akuisisi bangunan, baik sebagai cagar budaya ataupun kepemilikan yang dilimpahkan kepada mereka.
Wujud inilah yang seolah memudarkan kesan lama dan menjadi “humanis”, bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui kilas balik kawasan tersebut. Namun, perubahan yang terus berjalan dari waktu ke waktu, lambat laun akan memudarkan cerita di tempat itu.
Hal ini diuraikan pada alat pembentuk kebudayaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski bahwa unsur kebudayaan terbentuk atas: sistem norma yang bersifat adaptif, organisasi ekonomi, organisasi pendidikan, hingga institusi politik. Alhasil, ketika norma yang mapan tidak lagi dapat berjalan ataupun telah mengalami pergeseran makna, maka masyarakat lantas menata ulang sistem norma yang disepakati dan meninggalkan tatanan yang lebih lemah.
Dalam kasus lokalisasi di Surabaya, unsur norma adaptif bekerja cukup dominan. Di samping tekanan institusi politik ataupun sub-keagamaan yang memandang atraksi seksualitas sebagai noda hitam yang telah mendegradasi masyarakat dari sistem sosial yang mereka anut.
Akibatnya, ragam kelompok masyarakat lantas mencoba masuk dan menata ulang tatanan sistem yang berlangsung di sana. Mereka tidak hanya bertukar pikiran pada aspek persoalan mendasar yang menimpa mereka. Juga, membentuk tatanan masa depan wilayah Jarak dan Dolly.
Abdi Asih, salah satu LSM, saksi bisu perubahan tatanan itu. Sejak tahun 90-an, LSM ini memegang peranan kunci dan menjadi saksi perubahan wajah Jarak dan Dolly.
“Jika melihat Jarak dan Dolly pada masa lalu, sangat luar biasa berbeda dengan saat ini. Sehingga wajar sebelumnya kawasan ini menjadi barometer seksualitas di Indonesia,” ucap Yudi, koresponden Abdi Asih ketika ditemui di Surabaya (2/10).
Perubahan yang berangsur-angsur itu bukannya tanpa halangan. Menjamurnya aktivitas malam sejak lama membuat banyak kelompok masyarakat yang terlibat dan hal itu menjadi tantangan tersendiri. Terlebih Yudi merasakan, tidak semua kelompok masyarakat yang hadir untuk kemurnian perubahan, tetapi siasat untuk memperoleh uang belaka.
“Kami (Abdi Asih) di sini merasa dikucilkan dalam advokasi teman-teman eks lokalisasi ini. Berbeda di masa-masa awal, di mana kami menjadi garda terdepan dalam penanganan di dalam lokalisasi. Kami yang membentuk program bahkan membangun komunikasi dan kedekatan dengan para mucikari. Sehingga, dapat meneruskan program kesehatan dan penunjang yang telah dicanangkan sebagai upaya pemulihan.”
Hal ini juga diamini oleh Raka (bukan nama sebenarnya). Ia merupakan mantan mucikari di kawasan Dolly-Jarak sejak tahun 1960-an. Raka menyebut, hanya Abdi Asih yang mendampingi kehidupan malam kawasan sejak lama. Bahkan, mereka membangun komunikasi yang apik dengan kami (pelaku), sehingga kami diikutsertakan dalam ragam program pemulihan.
“Abdi Asih dengan Bu Perta dan Pak Yudi ini, menjadi saksi bagaimana komunikasi berjalan ke segala pihak. Mereka yang menjembatani kami di kawasan,” ucapnya.
Pariwisata Seksualitas tidak serta merta terhapus
Saat kawasan Dolly-Jarak yang memudar itu, tidak serta merta menghentikan laju PSK di Kota Pahlawan. Justru, keberadaan PSK seolah menjamur di tiap pojok kota. Salah satunya kawasan Surabaya barat.
Potret ini mengingatkan pada catatan Jean Paul Sartre. Melalui bukunya Seks dan Revolusi, Sartre seolah menegaskan bahwa ketika individu mencapai puncak kenikmatan, maka ia berada di persimpangan jalan. Individu itu lantas harus memilih antara: hasratnya telah pupus, tujuannya telah tercapai, ataupun berada dalam titik kesadaran baru.
Baca juga:
Surabaya sebagai gambaran wajah kota besar di Indonesia, seolah menemukan titik kesadaran baru. Ketika tempat lokalisasi yang sedari awal mapan lalu dihancurkan, maka atraksi itu akan menemukan cara yang baru, tempat yang baru, dan tatanan baru.
Ketika sebuah kawasan lokalisasi dihancurkan, maka gerak prostitusi seolah menemukan cara lain untuk bertahan. Melalui cara yang lebih halus dengan berdiam diri di berbagai tempat spa, panti pijat, dan bentuk-bentuk lain, memuluskan prostitusi terus menggeliat meskipun tidak tampil lebih terbuka.
Kebutuhan pariwisata yang terkadang memuat atraksi seksualitas secara halus, membentuk kota memandang fenomena ini sebagai dua kutub yang saling bersebrangan. Di satu sisi, sebagai bentuk pelanggaran moral dan penundukkan perempuan secara paksa melalui sistem prostitusi. Di sisi lain, memperoleh manfaat atas besarnya penerimaan daerah atas pajak yang berasal dari tempat hiburan.
Hingar bingar seksualitas yang terbungkus kapitalisme seolah menegaskan bahwa kota tidak dapat terbangun tanpa penetrasi dari lingkungan pariwisata seksualitas.
Kota itu, seolah menjadi salah satu barometer bagaimana kota-kota besar terbangun. Dalam bangunan megah, antara lorong-lorong gelap, dan hingar bingar di pojok kota. Tersimpan rintihan, kenikmatan, dan eksploitasi manusia.
Gemerlap penerimaan daerah dan pembangunan kepada masyarakat, seolah bentuk pragmatisme dalam membangun kota. Sehingga kehadiran atraksi malam menjadi sendi-sendi kota di tengah citra kota yang tertampil apik, dan menjadi labuhan tersendiri bagi sebagian masyarakat.
Mereka seolah tidak berkata tidak pada bisnis itu, dan tertawan pada sisi gelap kapitalisme. (*)
Editor: Kukuh Basuki
