“Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit”.
Kalimat dalam aksen Prancis itu terlontar dari bibir Presiden Emmanuel Macron. Tepat saat ia menyampaikan sambutan pada jamuan makan malam di Istana Negara, Jakarta, pada malam 28 Mei 2025.
Senyum hangat disertai gema tepuk tangan datang dari setiap orang dalam ruangan megah itu. Tak terkecuali Presiden Prabowo, yang duduk persis di sisi kiri Presiden Macron.
Ucapan Macron terdengar terbata-bata, tetapi merupakan sebuah kejutan sederhana, tak terduga dan bermakna. Macron membungkus diplomasinya lewat kata pepatah untuk memenangkan hati khalayak istana.
Malam itu, istana negara memancarkan kemilau penuh kemewahan. Karpet biru muda membentang di lantai, sementara cahaya dari lampu kristal yang menggantung cantik memantul pada gelas-gelas kaca yang tertata rapi di atas meja-meja bundar.
Baca juga:
Setiap sudut ruangan menampakkan nuansa penuh kehangatan. Penuh kehormatan. Kedua pucuk pimpinan negara tampak berwibawa, dikelilingi oleh para tamu dari kalangan pejabat tinggi negara, para diplomat, dan elit ekonomi-politik papan atas.
Pertemuan diplomatik ini dikemas dalam suasana jamuan makan malam bersama. Kunjungan kenegaraan Macron kali ini terbilang istimewa, karena menjadi penanda sejarah 75 tahun hubungan diplomatik antara Prancis dan Indonesia.
Gaung hubungan bilateral ini sedemikian meluas dan menjadi percakapan publik internasional. Media France24 misalnya, menyiarkan bahwa kunjungan Macron ke Indonesia menguntungkan industri pertambangan dan pertahanan.
Tambang nikel di Weda Bay Halmahera disebut-sebut terbesar di dunia. Menyimpan 17 persen cadangan nikel dunia, yang dioperasikan oleh berbagai konsorsium seperti Antam (Indonesia), Strand Minerals (Singapura), Tsingshan (Tiongkok), dan kemudian Eramet (Prancis), dan lain-lain.
***
Barangkali Macron tak menyadari, atau sengaja tak tahu, bahwa pepatah yang diucapkan dengan penuh bangga itu sedang melanda masyarakat yang hidup di sebuah pulau di Timur Indonesia, justru dalam keadaan getir dan mengerikan:
“Sedikit demi sedikit: menambang luka, menimbun derita masyarakat di pulau Halmahera”.
Dari 21 kesepakatan strategis yang ia teken, salah satu diantaranya memuluskan aktivitas ekspansi industri ekstraktif, yaitu hilirisasi nikel dan mineral kritis. Semuanya diperuntukan untuk kebutuhan kendaraan listrik.
Macron barangkali pura-pura, bahwa sedikit demi sedikit perbukitan di Halmahera lenyap digunduli. Perut bumi perlahan-lahan dikeruk sedalam mungkin. Sementara itu, areal hutan digempur habis-habisan oleh buldozer-buldozer raksasa yang tak kenal lelah itu.
Macron mungkin tak peduli, bahwa kini air laut Halmahera telah tercemar racun. Ikan-ikan yang dulu jadi sumber utama pangan, sekarang mengandung limbah logam berat yang tinggi. Siapa yang berani makan ikan yang hanya beroleh maut? Bahkan lebih mengerikan, dalam darah sebagian warga mengalir merkuri dan arsenik. Sadis bukan? Semua itu telah dibuktikan oleh hasil riset dan forensik.
Anehnya, bukan malah menghentikan aktivitas tambang perusak itu, pemerintah justru mewacanakan menutup area tangkap ikan, ruang hidup yang sejak dulu jadi sandaran utama masyarakat Halmahera. Seolah-olah para nelayanlah yang disalahkan. Logika yang lucu, bukan?
Sedikit demi Sedikit: Masyarakat Adat Tersingkir dari Tanahnya Sendiri
Macron mungkin tak cari tahu kabar getir lainnya, bahwa beberapa minggu sebelum kunjungannya, sejumlah masyarakat adat Maba Sangaji di Halmahera Timur mengalami penangkapan dan ditersangkakan. Bukan karena mereka melakukan kesalahan, melainkan karena keberanian dalam bersuara mempertahankan wilayah adat dan tanah ulayat dari kerusakan pertambangan.
Realita pahit itu bahkan dirasakan bertubi-tubi oleh kelompok hongana manyawa bertahun-tahun lamanya. Ledakan konflik dan kekerasan yang mereka alami terjadi di berbagai tempat. Mereka bukan hanya disingkirkan, tapi juga dikriminalisasi. Komunitas adat hongana manyawa yang selama ini tak tersentuh, kini menjerit dan makin terjepit oleh menyusutnya kawasan hutan akibat perluasan area pertambangan (deforestasi).
Deforestasi ugal-ugalan itu pada gilirannya tidak hanya mencerabut masyarakat adat dari sumber kehidupan dan identitasnya, tetapi turut mempercepat kepunahan flora dan fauna endemik di Halmahera. Ekosistem hutan dengan segala keanekaragamannya terancam serius.
Baca juga:
Memang ironi. Di saat dunia gencar menyerukan transisi menuju energi bersih, energi hijau, energi berkelanjutan, justru pohon-pohon ditebang dan hutan-hutan digunduli. Lantas, mengapa manusia harus diusir dari hutan yang adalah rumahnya sendiri demi ambisi yang katanya “hijau” itu?
Nikel Halmahera di Mata Dunia
Akhirnya, memang harus disadari, bahwa kira-kira dalam satu dekade terakhir ini, pulau Halmahera telah berubah menjadi salah satu pusat industri nikel terbesar di Indonesia, dan bahkan di dunia.
Logam nikel Halmahera menjadi komoditas strategis. Diperebutkan secara sengit dan ditempuh secara diplomatik oleh bangsa-bangsa asing.
Bagaimana dengan warga Halmahera dan sekitarnya? Bekerja di sektor tambang seringkali bukan pilihan, tapi keharusan. Meski hanya mendapat bagian kecil dari rantai produksi, setidaknya ada sedikit penghasilan yang bisa diandalkan. Sayangnya, keuntungan yang jauh lebih besar itu justru mengalir ke tangan para elite nasional dan pemegang kekuasaan.
Tragisnya, sikap negara secara terbuka mengedepankan paradigma pertumbuhan ekonomi. Bahkan, negara dalam hal ini tidak hanya memegang posisi sebagai regulator, tapi memerankan dirinya sebagai fasilitator bagi suksesnya operasi industri ekstraktif itu.
Ada ironi yang sebenarnya tak asing, bahwa di balik beroperasinya konsorsium pertambangan dan jejaring kuasa ekonomi-politik, tersimpan wajah kolonialisme yang lama tak terdengar, dan kini muncul kembali: penguasaan atas sumber daya ekonomi, tajamnya ketimpangan sosial-politik antara pemerintah pusat dan daerah, dan kerusakan ekologis yang begitu masif dan sistematis.
Lantas, pernahkah kita merenung, bahwa apakah ini bukan sekadar kebetulan dan kelanjutan dari kisah lama? Tentang babak baru (rekolonialisasi) di tanah rempah yang dulu pernah ada? (*)
Editor: Kukuh Basuki
