Beberapa hari lalu, seorang teman saya berkeluh kesah mengenai tampilan aplikasi milik sebuah instansi pemerintah di status WhatsApp. Dia ngomel soal tampilan perangkat lunak itu yang dianggapnya jelek. Ditambah, beberapa tombol yang tidak bisa diklik. “Kalau sudah terlihat tidak menarik, setidaknya bisa berfungsi,” kira-kira begitu keluhnya.
Pengalaman tersebut bukan hanya dirasakan oleh teman saya saja, namun juga masyarakat umum. Padahal, tampilan aplikasi atau yang biasa dikenal dengan user interface (UI)/user experience (UX) begitu berpengaruh terhadap kemudahan pengguna untuk mengakses layanan yang disediakan dalam aplikasi tersebut.
Tak hanya itu, UI/UX aplikasi pemerintah di Indonesia juga tidak konsisten. Ketika mengakses layanan, kita selalu dihadapkan dengan berbagai aplikasi milik pemerintah dengan tampilan yang berbeda-beda. Bahkan, sering kali dalam satu instansi, mempunyai beberapa tampilan aplikasi yang berbeda juga. Apalagi, tercatat terdapat 27.000 aplikasi pemerintah pada tahun 2024 (menpan.go.id). Banyaknya aplikasi layanan pemerintah yang mempunyai tampilan yang beragam membuat pelayanan publik menjadi tidak maksimal. Masyarakat perlu banyak waktu dan usaha untuk mempelajari berbagai aplikasi pemerintah yang berbeda-beda.
Kebingungan dan kesulitan itu membuat kepuasan masyarakat dalam mengakses aplikasi pemerintah menurun. Dilihat dari Indeks Pelayanan Online (Online Service Index) atau OSI pada tahun 2024, skor Indonesia jauh dari nilai maksimal. Salah satu komponen yang paling rendah penilaiannya dari indeks tersebut adalah Penyediaan Layanan (Service Provision), yaitu 0.7229 dari 1.0000. Jauh dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya seperti Singapura yang skor komponen Penyediaan Layanannya mencapai 0.9639 – hampir menyentuh angka maksimal.
Baca juga:
Langkah-langkah penting harus segera diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu karena, transformasi digital merupakan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029, transformasi digital merupakan aspek kunci untuk mendukung birokrasi dan pelayanan publik yang transparan, inklusif, efisien, dan akuntabel.
Peningkatan kualitas tampilan aplikasi atau UI/UX yang terstandardisasi dapat menjadi langkah awal untuk memulai transformasi digital yang lebih luas. Salah satu cara yang paling ampuh untuk menciptakan hal tersebut adalah dengan membangun sebuah sistem desain (design system) yang diterapkan secara nasional. Berkaca dari negara-negara lain seperti Inggris dan Amerika, sistem desain dapat mendorong konsistensi pada tampilan berbagai layanan digital yang disediakan oleh pemerintah.
Urgensi Sistem Desain di Indonesia
“A user interface is like a joke. If you have to explain it, it’s not that good,” kata Martin Leblanc, seorang pengusaha di bidang teknologi. Jika menggunakan analogi yang sama, maka kebanyakan UI aplikasi pemerintah di Indonesia bisa dibilang adalah “Jokes Bapak-bapak”. Sulit dimengerti, membingungkan, dan receh – tidak lucu.
Karena itu, tampilan aplikasi perlu distandardisasi melalui sistem desain yang sudah tentu mempermudah penggunaan aplikasi karena telah diuji berdasarkan data dan riset. Sistem desain merupakan seperangkat komponen dan standar yang membantu menjaga konsistensi tampilan dan nuansa produk serta pengalaman pengguna (figma.com). Sistem desain biasanya merupakan kumpulan komponen, pola, tema, template, dan repositori kode yang dapat digunakan berulang pada tampilan muka perangkat lunak.
Sistem desain berisi panduan yang setidaknya terdiri dari repositori komponen, repositori pola, fundamental desain, tema, ikon, dan panduan untuk aksesibilitas (GOV.UK Design System). Tidak hanya menampilkan prototype desain, produk ini juga memberikan desain token untuk diadopsi oleh tim pengembang aplikasi.
Karena itu, sistem desain mempunyai beragam manfaat. Mulai dari menciptakan konsistensi tampilan layanan digital. Setiap aplikasi yang dimiliki dari instansi pemerintah mempunyai satu referensi panduan yang sama mengenai desain antarmukanya. Dari situ pengguna bisa lebih mudah untuk memahami pola aplikasi pemerintah.
Selain itu, mengadopsi sistem desain dapat memberikan efisiensi pada proses pengembangan. Tim pengembang tidak memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan desain antarmuka aplikasi. Itu karena sudah tercantum pada panduan sistem desain yang telah teruji secara aksesibilitas dan estetikanya. Akhirnya, proses pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat dan mengurangi ongkos yang harus dikeluarkan.
Baca juga:
Adanya sistem desain juga membuat skalabilitas sebuah produk digital menjadi lebih baik. Penyedia layanan pemerintah bisa lebih mudah menambahkan fitur baru tanpa perlu menghabiskan banyak sumber daya. Mulai dari personalia dan biaya. Itu karena, komponen desain dapat digunakan berulang kali dan tetap konsisten. Hal itu memungkinkan sebuah layanan dapat bertumbuh dan beradaptasi mengikuti kebutuhan pengguna dengan cepat.
Sistem desain juga mendorong pemerintah untuk lebih fokus kepada kebutuhan pengguna dibanding sibuk mengurusi desain. Pemerintah akan fokus dalam melakukan riset-riset terkait aksesibilitas dan cekatan dalam memperbaharui komponen serta fitur yang menjawab kebutuhan pengguna.
Sistem Desain dalam Pembangunan Pemerintah Digital
Kasim Vera dalam makalahnya yang berjudul From Backend to Citizen: Design Systems as the Translation Layer for Digital Government mengatakan, sistem desain merupakan salah komponen penting dalam membangun tata kelola digital. Menurutnya, dalam membangun layanan digital yang tepat sasaran, pemerintah tidak cukup hanya fokus pada infrastruktur publik digital (DPI): identitas digital, platform pertukaran data, dan pembayaran digital. Mau secanggih apapun DPI, jika desain tampilannya kurang bagus, maka layanan publik tidak dapat digunakan masyarakat dengan mudah dan inklusif.
Desain tampilan aplikasi merupakan aspek utama yang langsung berhadapan dengan warga negara ketika mengakses layanan publik. Sehingga sistem desain menjadi jembatan utama antara teknologi yang tangguh dan kepuasan pengalaman pengguna saat mengakses pelayanan publik. Sistem desain adalah bertugas sebagai juru bicara agar DPI dapat dinikmati masyarakat dengan optimal baik secara visual maupun fungsional, sehingga bisa menimbulkan inklusivitas, aksesibilitas, dan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.
Karena itu, membangun sebuah sistem desain secara nasional sudah menjadi sebuah keharusan di Indonesia untuk menciptakan transformasi digital pemerintah yang tidak hanya berkapabilitas secara infrastruktur, tapi mudah untuk diakses, dan berdampak kepada masyarakat. Indonesia sudah tertinggal dari Malaysia yang telah memiliki standar sistem desain. Meskipun sebelumnya sudah pernah ada inisiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019-2024 untuk membentuk GovTech Edu Indonesia Design System, sayangnya produk itu masih digunakan terbatas pada lingkungan kementerian tersebut. Tidak bisa diakses publik dan belum menjadi standar secara nasional.
Untuk membangun sebuah sistem desain, mulanya kita harus menentukan prinsip desain. Hal itu untuk memberikan fondasi bagaimana komponen, pola, ikon, tema, tipografi yang akan dibangun selanjutnya. Perlu juga untuk melakukan audit aset dan kebutuhan layanan pemerintah. Tujuannya, sistem desain yang dibangun bisa memenuhi kebutuhan dari semua layanan pemerintah.
Selanjutnya, perlu ada dokumentasi berupa panduan desain dan repositori kode. Nantinya, kedua hal itu bisa diunggah secara publik untuk diadopsi oleh instansi-instansi pemerintah. Selanjutnya, perlu untuk menyediakan kebijakan dan tim pengelola yang kompeten agar sistem desain bisa menjadi sebuah dokumen hidup yang terus diperbaharui dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengguna. (*)
Editor: Kukuh Basuki
