Ketika panggung kampanye Pemilihan Presiden 2024 dipenuhi gemuruh musik dan tarian “gemoy”, sebuah fenomena lahir. Citra seorang mantan jenderal yang dikenal tegas dan keras, dalam sekejap dilebur menjadi persona yang lucu, menggemaskan, dan ramah di mata jutaan pemilih muda. Sebagian dari kita mungkin tersenyum, sebagian lagi mengernyitkan dahi, menganggapnya sekadar gimik politik untuk mendulang suara.
Namun, jika kita menelisik lebih dalam, kita akan sadar bahwa tarian itu tidak hanya diatur oleh sang penari, tetapi juga oleh seorang sutradara tak kasat mata yang kekuasaannya kian absolut: algoritma. Kita sedang menyaksikan sebuah babak baru kekuasaan yang diramu di dapur algoritma media sosial, dan dampaknya jauh lebih fundamental dari yang kita duga.
Jauh sebelum era digital, filsuf media Marshall McLuhan telah memberikan sebuah peringatan profetik melalui adagiumnya yang terkenal: “the medium is the message”. Bagi McLuhan, medium atau media bukanlah sekadar pipa netral untuk mengalirkan pesan.
Sebaliknya, ia adalah pesan itu sendiri. Sifat sebuah media secara inheren membentuk cara kita berkomunikasi, struktur masyarakat yang kita huni, gaya kepemimpinan yang kita terima, bahkan jenis pemimpin yang dilahirkannya.
Dari Radio ke Media Sosial
Sejarah adalah saksi bisu dari kebenaran tesis ini. Era dominasi radio, dengan kekuatan audionya yang imersif, melahirkan para orator ulung yang mampu membakar semangat massa hanya lewat getaran suara.
Di Amerika, Franklin D. Roosevelt menenangkan bangsa yang dilanda depresi melalui “Fireside Chats” nya. Di Jerman, Hitler memanfaatkan radio untuk menyebarkan propaganda dengan efektivitas mengerikan. Di tanah air kita, Bung Karno, Sang “Penyambung Lidah Rakyat”, menggunakan radio sebagai medium utama untuk menggemakan pekik kemerdekaan dan membakar semangat revolusi ke seluruh pelosok nusantara. Pada era ini, kekuasaan ada di tangan mereka yang menguasai seni berorasi.
Baca juga:
Kemudian datanglah era televisi. Fokus bergeser dari suara ke citra visual. Panggung politik direbut oleh mereka yang fotogenik, karismatik, dan pandai mengelola bahasa tubuh di depan kamera. Momen paling ikonik dari pergeseran ini adalah debat calon presiden AS tahun 1960. John F. Kennedy, yang tampil tenang, muda, dan penuh pesona di layar kaca, berhasil memenangkan hati publik, mengungguli Richard Nixon yang tampak tegang, berkeringat, dan kaku. Bagi pendengar radio, Nixon-lah yang menang debat. Namun bagi penonton televisi, Kennedy adalah pemenangnya. Medium baru telah memilih pemenang dengan kriterianya yang baru.
Kini, kita telah memasuki sebuah zaman yang sama sekali berbeda, sebuah pergeseran tektonik yang membuat transisi dari radio ke TV tampak seperti perubahan minor. Medan pertempuran politik telah berpindah ke arena yang paling personal: layar ponsel kita.
Panggung utamanya adalah platform seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts. Durasinya bukan lagi pidato berjam-jam atau debat 90 menit, tetapi video vertikal berdurasi 30 hingga 60 detik. Aturannya tidak lagi ditentukan oleh dewan redaksi media massa yang berperan sebagai penjaga gerbang informasi, melainkan oleh algoritma sebuah sistem komputasi kompleks yang tujuan utamanya hanya satu: memaksimalkan keterlibatan pengguna (user engagement).
Untuk memahami mengapa fenomena “gemoy” begitu efektif, kita harus membongkar cara kerja mesin ini. Algoritma media sosial pada dasarnya adalah sebuah mesin prediksi raksasa. Ia secara konstan mengawasi setiap tindakan kita: video apa yang kita tonton sampai habis, apa yang kita lewati dalam tiga detik pertama, konten apa yang kita sukai, komentari, atau bagikan.
Dari triliunan titik data ini, ia membangun profil psikografis yang sangat detail tentang diri kita, lalu menyajikan konten yang diyakininya akan membuat kita terus scrolling. Ia ibarat seorang pelayan super cerdas yang satu-satunya misi adalah membuat kita betah berlama-lama di platformnya.
Di sinilah letak kekuatannya yang transformatif sekaligus berbahaya. Algoritma tidak memiliki preferensi moral, ia hanya memiliki preferensi pada engagement. Ia tidak bisa membedakan antara konten edukatif yang mendalam dengan teori konspirasi yang mengancam, atau antara debat kebijakan yang sehat dengan tarian lucu yang viral.
Di mata algoritma, semua itu sama saja selama mampu memancing reaksi emosional yang kuat. Baik itu tawa, amarah, haru, maupun rasa ingin tahu. Konten yang memicu emosi tinggi akan didorong penyebarannya secara eksponensial, menciptakan efek bola salju yang kita kenal sebagai “viralitas”.
Sistem inilah yang melahirkan arsitektur kekuasaan yang sepenuhnya baru. Para kreator konten, termasuk politisi, kini secara sadar atau tidak, bekerja untuk memuaskan sang algoritma. Mereka melakukan reverse-engineering terhadap apa yang diinginkan mesin. Strategi komunikasi politik pun bergeser.
Gagasan kompleks harus disuling menjadi pesan sederhana. Argumen data harus diganti dengan pemicu emosi. Narasi panjang harus dipotong menjadi hook tiga detik yang menarik. Muncul sebuah bahasa baru yang dioptimalkan untuk viralitas, penggunaan musik yang sedang tren, gaya visual yang menarik, dan narasi personal yang menyentuh.
Strategi Algoritme
Kekuasaan yang lahir dari sistem ini memungkinkan munculnya figur-figur yang sebelumnya tak terbayangkan. Kita bisa melihat contoh. Sejarah tercetak dengan terpilihnya Zohran Mamdani sebagai calon wali kota New York dari Partai Demokrat. Anggota parlemen berusia 33 tahun itu merupakan kandidat muslim pertama untuk posisi bergengsi tersebut.
Tanpa modal finansial raksasa atau dukungan dinasti politik, ia menerjemahkan isu-isu kompleks seperti perumahan dan hak-hak pekerja ke dalam format video TikTok yang cerdas dan relevan bagi audiens muda. Ia tidak perlu membeli slot iklan mahal atau meyakinkan dewan redaksi koran, ia hanya perlu meyakinkan algoritma untuk menyebarkan pesannya. Ia menang bukan karena uang, tetapi karena kefasihannya dalam “bahasa” di medium yang baru.
Fenomena “gemoy” dalam konteks Pemilu 2024 adalah aplikasi sempurna dari strategi algoritmik ini di tingkat tertinggi. Ia adalah konten yang secara teknis sempurna, positif, emosional, mudah direplikasi, dan sangat menghibur.
Setiap video tarian yang diunggah dan menjadi viral, melatih algoritma untuk terus menyodorkan konten serupa ke beranda jutaan pemilih muda, secara efektif menciptakan gelembung informasi yang menyenangkan dan positif. Pada saat yang sama, narasi-narasi lain yang lebih kritis atau kompleks menjadi lebih sulit untuk menembus kebisingan algoritmik ini.
Di sinilah letak pedang bermata dua dari era politik algoritmik. Di satu sisi, ia mendemokratisasi akses menuju panggung politik. Siapa pun yang memiliki kreativitas dan pemahaman terhadap medium ini berpotensi untuk didengar, menantang hegemoni kekuatan modal dan mesin partai tradisional. Namun di sisi lain, ia berisiko mendangkalkan diskursus publik secara drastis.
Ketika metrik keberhasilan politik adalah viralitas, substansi menjadi korban pertama. Politisi akan lebih terdorong untuk menciptakan persona yang disukai algoritma ketimbang merancang kebijakan yang solutif.
Kita berisiko memasuki era pemerintahan “no viral, no gubris“, di mana isu-isu krusial seperti perubahan iklim, reformasi birokrasi, atau ketahanan pangan akan terabaikan karena tidak cukup “menarik” untuk menjadi tren di TikTok.
Agenda publik tidak lagi ditentukan oleh urgensi kebutuhan bangsa, tetapi oleh apa yang sedang populer di FYP atau “For You Page”. Politik menjadi sekadar pertunjukan permukaan, dan kepemimpinan direduksi menjadi manajemen persona.
Baca juga:
Jadi, apa yang harus kita lakukan? Mengutuk teknologi dan mundur ke masa lalu jelas bukan pilihan. Seperti kata pepatah bijak, “Jangan sesali gelapnya malam, lebih baik nyalakan lilin untuk menerangi malam.” Menolak arus deras teknologi adalah strategi yang pasti gagal dan hanya akan membuat kita tertinggal. Kita tidak bisa dan tidak akan menang melawannya.
Tantangan kita bukanlah menolak, melainkan menaklukkan. Kuncinya terletak pada literasi algoritmik. Kita harus memahami bahwa apa yang kita lihat di linimasa bukanlah cerminan realitas yang objektif, melainkan sebuah realitas yang telah dikurasi oleh mesin untuk menjaga perhatian kita. Kita harus secara aktif mencari perspektif di luar gelembung informasi kita dan belajar membedakan antara persona digital dan rekam jejak nyata.
Bagi para calon pemimpin dan aktivis politik, tantangannya lebih besar. Bagaimana membungkus gagasan yang serius dan berbobot ke dalam medium yang menuntut hiburan? Bagaimana berbicara tentang keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan supremasi hukum dengan cara yang bersahabat, tulus, dan tetap berpotensi viral? Ini adalah sebuah seni baru yang harus dipelajari.
Pada akhirnya, teknologi adalah rahmat yang netral. Ia adalah alat yang bisa digunakan untuk menyebarkan pencerahan sekaligus kebohongan, membangun komunitas sekaligus memecah belah. Arahnya ditentukan sepenuhnya oleh sang pengemudi.
Pertanyaan fundamental yang harus kita jawab bersama bukanlah “apakah media sosial pantas akan semua hal tersebut?”, melainkan “bagaimana kita memastikan kita tetap substantif, dan berakal sehat di tengah kepungan kuasa algoritma yang tak terhindarkan ini?”
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan karakter kepemimpinan, kualitas kebijakan, dan pada akhirnya, masa depan yang di nantikan.
Editor: Prihandini N
