Hampir di setiap pidato pentingnya, Prabowo Subianto selalu kembali pada satu kata kunci yang sama: antek asing. Istilah ini diulang, ditegaskan, dan dipentaskan sebagai penjelasan universal atas problem bangsa—dari ekonomi, politik, hingga krisis sosial. Dalam konstruksi ini, Indonesia digambarkan sebagai korban konspirasi global, sementara sang pemimpin tampil sebagai nasionalis terakhir yang berani menyebut musuh dengan nama.
Puncak dari retorika ini terlihat jelas dalam pidato Prabowo di hadapan tumpukan uang sitaan negara. Lembaran uang disusun rapi, kamera diarahkan dengan sadar, dan publik diajak menyaksikan sebuah adegan simbolik: negara sedang “merebut kembali” apa yang dirampas oleh para pengkhianat. “Antek asing” kembali disebut—kali ini dengan latar visual yang kuat, hampir teatrikal. Namun justru di sinilah kontradiksi kekuasaan itu menyingkapkan dirinya.
Pidato tersebut bukan sekadar pernyataan moral, melainkan ritual politik. Uang sitaan diperlakukan sebagai bukti keadilan, tanpa pernah dibarengi penjelasan serius tentang struktur ekonomi dan kebijakan yang memungkinkan penjarahan itu terjadi sejak awal. Nasionalisme ditampilkan sebagai emosi kolektif, bukan sebagai proyek pembebasan rakyat.
Retorika “Antek Asing” sebagai Konstruksi Musuh
Dalam kajian politik kritis, retorika semacam ini dikenal sebagai enemy construction: penciptaan musuh abstrak untuk menyatukan massa, mengalihkan kritik, dan mengkonsolidasikan kekuasaan. “Antek asing” menjadi kategori lentur—bisa menunjuk siapa saja, tanpa pernah menyentuh aktor-aktor nyata yang berada di jantung kekuasaan.
Masalah utama dari narasi ini bukan karena ia anti-asing. Kritik terhadap imperialisme ekonomi justru penting. Namun pada Prabowo, istilah “antek asing” dipisahkan dari analisis struktural. Ia tidak pernah sungguh-sungguh diarahkan pada relasi antara oligarki domestik, kebijakan negara, dan modal global. Akibatnya, musuh selalu berada “di luar”, sementara kolusi internal nyaris tak tersentuh.
Nasionalisme semacam ini bukan alat emansipasi, melainkan teknik legitimasi. Ia menciptakan ilusi konflik eksternal untuk menutupi relasi kuasa internal yang justru menjadi sumber utama ketimpangan.
Fetisisasi Uang dan Ilusi Keadilan
Pidato di depan tumpukan uang sitaan juga menandai apa yang bisa disebut sebagai fetisisasi simbolik. Seolah-olah keadilan dapat direpresentasikan oleh benda—oleh uang yang dipajang—tanpa perlu membongkar sistem yang melahirkannya. Publik diajak percaya bahwa masalah telah diselesaikan karena simbol telah ditampilkan.
Baca juga:
Padahal, uang sitaan seharusnya menjadi pintu masuk untuk pertanyaan yang jauh lebih radikal:
Mengapa kejahatan ekonomi berskala besar begitu sistemik? Mengapa eksploitasi sumber daya alam terus dilegalkan? Dan mengapa kebijakan negara kerap berpihak pada akumulasi modal ketimbang keselamatan rakyat?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak muncul dalam pidato tersebut. Yang ada hanyalah moralitas sederhana: ada uang, ada musuh, ada pemimpin. Kompleksitas sengaja dipangkas, dan rakyat ditempatkan sebagai penonton yang diminta bertepuk tangan.
Kontradiksi menjadi semakin telanjang ketika retorika anti-asing ini disandingkan dengan praktik diplomasi luar negeri Prabowo. Di panggung internasional, pemerintah rajin menghadiri KTT, forum ekonomi global, dan pertemuan strategis dengan kekuatan besar dunia. Kunjungan-kunjungan ini dipromosikan sebagai bukti bahwa Indonesia “diperhitungkan”.
Namun, diplomasi tersebut lebih sering berujung pada promosi investasi, penguatan proyek ekstraktif, dan penyesuaian kebijakan domestik dengan kepentingan pasar global. Retorika anti-asing dikonsumsi publik dalam negeri, sementara liberalisasi ekonomi dijalankan di luar negeri.
Inilah wajah ganda kekuasaan: nasionalisme untuk rakyat, kompromi untuk modal.
Kritik dari Dalam: Dino Patti Djalal dan Retaknya Diplomasi
Keroposnya arah diplomasi ini bahkan diakui dari dalam komunitas diplomatik sendiri. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, secara terbuka menyampaikan kritik terhadap kinerja Sugiono, Menlu pilihan Prabowo.
Dalam video dan pernyataan publiknya, Dino menyoroti bagaimana diplomasi Indonesia kehilangan kejelasan visi dan komunikasi publik. Diplomasi, menurutnya, tidak cukup hanya hadir di forum internasional atau berfoto dengan pemimpin dunia. Ia harus memiliki narasi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat—menjelaskan untuk siapa kebijakan luar negeri dijalankan dan kepentingan siapa yang diperjuangkan.
Kritik ini penting bukan karena siapa yang menyampaikannya, tetapi karena apa yang ia ungkapkan: bahwa diplomasi Indonesia hari ini tampak sibuk membangun citra global, namun gagal membangun legitimasi domestik. Ini memperkuat tesis bahwa masalah utama bukan kurangnya kunjungan luar negeri, melainkan keterputusan antara kebijakan luar negeri dan kepentingan rakyat.
Nihilnya reaksi dari lingkar kekuasaan terhadap kritik tersebut justru menegaskan satu hal: diplomasi telah menjadi wilayah elite yang kebal dari evaluasi publik.
Rakyat sebagai Aksesori Retoris
Dalam seluruh narasi ini, rakyat selalu disebut—namun jarang dilibatkan. Mereka hadir sebagai legitimasi moral, bukan sebagai subjek politik. Solidaritas yang dibangun negara bersifat vertikal: rakyat diminta percaya, bukan memahami; diminta loyal, bukan kritis.
Pidato uang sitaan memperlihatkan pola ini dengan jelas. Rakyat tidak diajak membongkar sistem, tidak diajak membaca relasi global, dan tidak diajak membangun daya tawar kolektif. Mereka hanya diajak marah pada musuh abstrak, lalu kembali diam.
Baca juga:
Nasionalisme Tanpa Emansipasi
Nasionalisme yang tidak berujung pada emansipasi sosial hanyalah mitologi politik. Ia mungkin efektif secara elektoral, tetapi kosong secara etis. Prabowo menawarkan nasionalisme sebagai simbol kekuatan negara, bukan sebagai alat pembebasan rakyat.
Nasionalisme sejati seharusnya berarti keberanian menolak kebijakan global yang merugikan warga, melindungi lingkungan hidup, dan memastikan bahwa diplomasi luar negeri berakar pada kebutuhan domestik. Tanpa itu, nasionalisme hanya menjadi dekorasi bagi oligarki.
Solidaritas Global dari Bawah
Ironisnya, solidaritas global yang sejati hari ini justru tumbuh di luar negara. Ia hadir dalam jaringan buruh migran, aktivis iklim, komunitas adat, dan gerakan rakyat lintas batas. Mereka memahami bahwa penderitaan di Indonesia terhubung dengan sistem global yang sama yang menindas rakyat di tempat lain.
Sementara negara sibuk mengejar pengakuan elite global, rakyat membangun solidaritas global tanpa negara—bahkan sering kali melawan negara. Inilah kegagalan paling telanjang dari diplomasi ala Prabowo: ia gagal menjadi jembatan antara Indonesia dan dunia sebagai komunitas manusia, bukan sekadar pasar.
Siapa yang Sebenarnya Diwakili Negara?
Pidato Prabowo di depan tumpukan uang sitaan seharusnya menjadi awal pembongkaran struktural. Namun ia justru berubah menjadi panggung moral yang menutup diskusi kritis. “Antek asing” dijadikan mantra, sementara relasi kuasa nyata tetap utuh.
Pertanyaan yang harus terus diajukan adalah pertanyaan paling mendasar dalam politik: siapa yang diwakili negara? Jika negara lebih sibuk membangun prestise global ketimbang melindungi rakyatnya, maka nasionalisme yang dipertontonkan tidak lebih dari simbol kosong.
Sejarah selalu konsisten dalam satu hal: negara yang kehilangan solidaritas rakyatnya, pada akhirnya juga akan kehilangan legitimasi di mata dunia.
Editor: Prihandini N
