Pada akhir Mei 2026, Dino Patti Djalal-mantan Wakil Menteri Luar Negeri, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, dan salah satu diplomat paling berpengalaman yang dimiliki oleh Indonesia, mengunggah sebuah video yang langsung membakar diskusi publik. Beliau mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri, dan juga menegaskan bahwa pandangan itu mewakili kegelisahan komunitas hubungan internasional dan sebagian besar rakyat Indonesia.
Berdasarkan hitungan Dino Patti Djalal, Presiden Prabowo menghabiskan hampir satu dari setiap enam hari masa jabatannya di luar negeri-sebuah intensitas yang menjadikannya salah satu kepala negara paling sering bepergian di dunia saat ini. Uniknya, respon datang dari istana, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Dua argumen utama yang dilontarkan adalah terkait efisiensi-jumlah rombongan yang ikut dalam kunjungan Prabowo ke luar negeri telah dipangkas lebih dari 50 persen, hanya berkisar 50 sampai 60 orang. Kedua, soal biaya-semua biaya di luar kewajiban negara ditanggung oleh Prabowo dengan memakai uang pribadinya, sehingga kunjungan tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada keuangan negara. Sekilas klarifikasi itu terdengar meyakinkan. Tapi ada satu pertanyaan yang justru belum terjawab, dan ini adalah inti dari kegelisahan sesungguhnya.
Baca juga:
Diplomasi Bukan Urusan Satu Orang dan Bukan Urusan Mendadak
Dalam buku Diplomacy: Theory and Practice, karya G.R Berridge, diplomasi adalah proses, bukan persitiwa. Diplomasi melibatkan persiapan yang panjang, negosiasi berlapis, dan koordinasi antar lembaga yang tidak bisa disingkat menjadi keputusan satu malam. Berridge menekankan bahwa kunjungan kenegaraan atau yang disebut sebagai summit diplomacy adalah instrumen yang sangat mahal secara politik dan logistik. Kunjungan secara langsung ini bukan didesain untuk frekuensi tinggi, melainkan untuk momen-momen kritis di mana kehadiran fisik seorang pemimpin benar-benar dapat mengubah hasil negosiasi. Justru karena mahalnya modal politik yang dipertaruhkan dalam sebuah pertemuan puncak, para diplomat profesional bekerja berbulan-bulan di balik layar sebelum kepala negara duduk bersama dengan kepala negara lainnya. Di sinilah letak persoalan yang tidak tersentuh oleh klarifikasi Seskab Teddy.
Dino menyoroti bahwa agenda kunjungan luar negeri Presiden seharusnya dipetakan jauh-jauh hari dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Kalau kunjungan dilakukan secara mendadak, siapa yang menyiapkan briefing material? Siapa yang sudah melakukan pre-negotiation dengan counterpart di negara tujuan? Apakah menteri luar negeri sudah membangun common ground yang bisa dikapitalisasi ketika Presiden hadir? Berridge akan menjawab bahwa tanpa semua itu, yang terjadi bukan diplomasi, melainkan kunjungan kehormatan berbiaya mahal.
Soal Uang Pribadi: Klarifikasi yang Justru Membuka Pertanyaan Baru
Argumen bahwa kelebihan biaya ditanggung pribadi oleh presiden mungkin dimaksudkan untuk meredakan kritik soal beban APBN. Tapi secara teori tata kelola negara, justru argumen ini perlu diperiksa lebih dalam. Dalam tradisi diplomasi modern, pemisahan antara anggaran negara dan sumber daya pribadi pejabat bukan hanya soal transparansi fiskal, tetapi soal prinsip accountability dan conflict of interest. Ketika seorang presiden membiayai perjalanan diplomatik dengan uang pribadinya, siapa yang bisa memastikan bahwa agenda pertemuan yang dilakukan sepenuhnya mewakili kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi atau jaringan bisnis pemimpin negaranya.
Baca juga:
Teddy menegaskan bahwa kedekatan pribadi dan kedekatan emosional antar pemimpin, baik secara langsung, diliput media, maupun tertutup adalah inti dari diplomasi itu sendiri. Hal tersebut memang tidak sepenuhnya salah. Berridge pun mengakui bahwa personal rappport antara pemimpin dapat menjadi katalisator negosiasi. Akan tetapi personal rapport dibangun di atas fondasi kerja teknis yang solid, bukan untuk menggantikan diplomasi resmi yang berjalan.
Dalam konfirmasi yang diberikan, disebutkan juga bahwa hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang menghasilkan kesepakatan komersial senilai sekitar US$ 3,5 miliar di sektor energi, perdagangan dan pertahanan. Angka tersebut tentunya tidak bisa diabaikan begitu saja. Akan tetapi, ada dua hal yang seharusnya dipisahkan yakni output jangka pendek dan process quality jangka panjang. Sebuah kesepakatan bisa ditandatangani hari ini, akan tetapi rapuh dalam implementasinya karena tidak dipersiapkan secara matang.
Berridge mengingatkan bahwa diplomasi yang baik bukan menghasilkan dokumen. Diplomasi yang baik adalah dapat membangun hubungan yang tahan terhadap pergantian pemimpin, perubahan kepentingan dan tekanan eksternal. Jika kunjungan dilakukan dengan tergesa-gesa dan minim koordinas kelembagaan, risiko terbesarnya bukan pada biaya yang keluar, melainkan pada komitmen yang tidak bisa ditindaklanjuti, atau MoU yang hanya menjadi pajangan.
Apa yang Sebenarnya Dipertaruhkan?
Dino menyarankan Presiden mengurangi perjalanan teknis dan memaksimalkan diplomasi virtual, serta menyerahkan perjalanan rutin kepada Menteri Luar Negeri. Hal ini bukan kemunduran, akan tetapi merupakan sebuah standar profesionalisme diplomatik. Para menteri luar negeri terdahulu seperti Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi lebih fokus menjalankan tugas diplomasi tanpa selalu menjadi bagian dari rombongan presiden dalam setiap kunjungan. Model tersebut terbukti menghasilkan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang diakui secara internasional.
Yang perlu dipahami adalah frekuensi bukan ukuran keberhasilan diplomasi. Berrdige mengajarkan bahwa diplomasi yang efektif justru sering di tempat yang tidak terlihat, bahkan terkadang dalam meja perundingan yang tidak diliput oleh media, pada saat konferensi internasional, atau dalam percakapan antar diplomat yang berlangsung selama berbulan-bulan sebelum dua pemimpi akhirnya bertemu.
Dalam suasana keprihatinan dan situasi ekonomi saat ini, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi, begitu kata Dino sebagai penutup pernyataannya. Dan hal tersebut benar, yang dibutuhkan oleh rakyat bukan pemimpin yang paling banyak bepergian, melainkan pemimpin yang diplomasinya berdampak. Dua hal tersebut tidak selalu berjalan beriringan. (*)
Editor: Kukuh Basuki
