Baru-baru ini, linimasa dan jagat maya dihebohkan dengan wacana kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok untuk “menyulap” Madura menjadi kawasan industri baru.
Dari rencana di atas kertas, proyek yang berpusat di Kawasan Industri Wiraraja ini dijanjikan bakal dijejali berbagai klaster manufaktur padat karya: mulai dari industri cokelat, matras, tekstil, hingga benang. Narasi utamanya pun cukup klasik dan selalu manis di dengar, yaitu untuk memperkuat kerja sama bilateral, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Madura serta Jawa Timur.
Pertanyaannya, benarkah janji manis itu demi kesejahteraan masyarakat? Atau justru untuk memperkaya diri mereka sendiri? Jika tidak, wacana itu pun tidak lebih dari dongeng pengantar tidur untuk memuluskan ambisi pembangunan yang abai terhadap kehidupan rakyat.
Kita perlu juga berkaca pada proyek mercusuar paling ikonik yang digadang-gadang bakal mengubah nasib Pulau Garam itu.
Pelajaran Pahit 17 Tahun Jembatan Suramadu
Jembatan Suramadu diresmikan dengan gegap gempita pada 10 Juni 2009—sempat pakai sistem tol berbayar, lalu digratiskan penuh pada tahun 2018 demi merangsang mobilitas sosial di akar rumput. Tentu niat awalnya mulia: memangkas disparitas ekonomi antara Surabaya dan Pulau Garam. Logika birokratnya cukup sederhana: dengan membangun akses jalan, modal, donor (suntikan dana) dan investasi akan datang berserta janji kesejahteraan bagi masyarakat.
Kini 17 tahun sudah berlalu, kita patut bertanya dengan nada penuh curiga: di mana letak wujud “kecipratan” kesejahteraan ekonomi itu?
Alih-alih menjelma menjadi pusat pertumbuhan mandiri melalui spread effect (efek limpahan ekonomi), Madura justru mengalami backwash effect (efek sedot). Kenapa hal itu bisa terjadi?
Backwash effect sama seperti permainan tarik tambang: pihak yang lemah akan mudah dikalahkan, ditarik, bahkan “dikendalikan” oleh mereka yang jauh lebih kuat, memiliki akses, dan menyediakan jaminan kehidupan yang mapan. Tentu kita tidak asing lagi bukan, bahwa Surabaya adalah kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta. Kota ini mampu menyediakan akses pendidikan mentereng, lapangan kerja melimpah, serta rantai pasok bahan baku yang mudah dan murah.
Tapi, apakah dominasi Surabaya ini semata-mata karena kehebatan mereka sendiri? Tentu tidak
Mari kita renungkan sejenak lagi: apa yang salah hingga membuat para investor dan pemodal lebih memilih dan melirik wilayah penyangga lain seperti Gresik, Sidoarjo, atau Mojokerto ketimbang menanam modal di Madura?
Para pengamat ekonomi mencatat bahwa keengganan para investor itu berpangkal pada carut-marut klasik: sengketa pembebasan lahan yang alot, orang Madura menyebutnya tana sangkolan (tanah warisan) yang dinilai sakral, minimnya infrastruktur pendukung industri yang memadai, hingga persoalan birokrasi dan pungutan liar yang kerap bikin investor mendadak masuk angin.
Selain itu, PDRB per kapita pada masing-masing kabupaten di Madura selama bertahun-tahun tidak menunjukkan peningkatan. Angkanya nyaris datar.
Di sinilah sosiologi melihat ironi yang paling terang dan telanjang. Megaproyek miliaran rupiah berdiri megah membelah laut dan menyambung selat, tetapi belum memberikan kesejahteraan bagi rakyat, dan justru memunculkan dan melahirkan keterasingan ekstrem dan bukan rasa memiliki (sense of belonging).
Ingatkah Anda kasus-kasus lama pencurian baut dan besi jembatan Suramadu? Dalam kacamata hukum, itu jelas murni kriminalitas. Tapi, bagi kacamata sosiologi, itu adalah bentuk dari silent resistance—sebuah protes paling primitif dan putus asa dari warga yang merasa asing di rumah sendiri, berjarak dengan kemegahan infrastruktur yang melintas di atas kepala mereka.
Lantas, Apakah problem ini sudah final dan menjadi problem tunggal, atau masih ada problem lain yang tak kalah mendasar yang ikut membuntutinya?
Kegagalan proyek Suramadu semestinya menjadi alarm bagi para pengambil kebijakan. Namun, alih-alih melakukan evaluasi struktural, kerja sama serupa antara Indonesia dan Tiongkok untuk “menyulap” Madura lewat Kawasan Industri Wiraraja tengah dicoba dilakukan kembali.
Gelombang Industrialisasi di Madura, Apakah Sudah Siap?
Di media sosial, ada kelompok masyarakat yang menyambut kerja sama ini dengan optimis, namun tidak sedikit pula yang bersikap skeptis dan pesimis. Ini bukan lagi soal bagaimana cara membangun atau membentuk Madura dari atas melalui pena dan kertas, melainkan ini soal respons siap dan tegas dalam menyambut gelombang industrialisasi.
Jangan sampai kita melupakan, menutup mata, dan mengabaikan karut-marut masalah sosial yang mengekor di belakangnya. Sebab, jauh sebelum pabrik-pabrik manufaktur ini menancapkan tiang pancangnya, Madura sudah lama bergulat dengan persoalan sosial yang pelik dan berlapis-lapis: mulai dari benturan kelas yang kian hari makin melebar, dinding tebal stigmatisasi sosial, cultural lag yang meresahkan, hingga ancaman alienasi ruang hidup.
Dengan segudang kerumitan sosiologis itu, kita patut mengajukan pertanyaan mendasar: Apakah kehadiran pabrik-pabrik raksasa ini benar-benar akan menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek yang berdaya dan mampu bersaing, atau justru kembali mengulang skenario lama dengan pola yang sama—menjadikan masyarakat Madura hanya sebagai penonton dan buruh murah di tanah leluhur sendiri?
Probabilitas berbasis Indeks Pembangunan Manusia
Dari semua perosaalan di atas, mari kita coba lakukan kalkulasi probabilitas dengan mengukur dari rekam jejak historis—melihat bagaimana 17 tahun Jembatan Suramadu gagal mendongkrak kesejahteraan secara merata, ditambah karut-marut sengketa lahan, jurang benturan kelas, dinding tebal stigmatisasi, cultural lag, serta yang paling mendasar dan fundamental adalah soal rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu kita akui dengan “jujur”.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di empat kabupaten Madura yang masih tertinggal di bawah rata-rata Jawa Timur (tahun 2024 mencapai 74,09), Kabupaten Sampang menduduki peringkat paling rendah dengan 64,65 dengan selisih (-10,70 poin) yang kemudian di susul oleh Bangkalan peringkat dua paling rendah dengan nilai IPM 66,27 dengan selisih (-9,08 poin).
Tanpa adanya keberpihakan serius pada pembangunan kualitas manusia, probabilitas tertinggi dari proyek mercusuar ini bukanlah untuk kemakmuran bersama, melainkan hanya akan menjadi malapetaka struktural baru. Jargon kesejahteraan dan karpet merah investasi pada akhirnya hanya akan dinikmati oleh segelintir oligarki dan elite lokal.
Pada akhirnya, Madura hari ini tidak lagi butuh disulap dengan gimik investasi asing atau megaproyek beton yang abai pada kehadirannya nurani sosial. Pembangunan yang sejati bukan lagi tentang seberapa cepat tanah leluhur diubah menjadi kawasan pabrik, melainkan seberapa jauh manusia atau masyarakat di dalamnya diberdayakan sebagai subjek yang berdaulat sehingga mampu menjadi subjek yang mandiri dan berdaya saing.
Editor: Prihandini N
