Ribuan mahasiswa mulai bergerak. Para intelektual muda itu kembali turun ke jalan-jalan sejak 12 Juni 2026. Mereka menggaungkan pesan: ‘Reformasi Jilid 2’. Aksi ini berlangsung di berbagai penjuru kota di Indonesia. Salah satu tuntutan mereka adalah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyebabkan keracunan massal anak-anak sekolah di beberapa daerah dan menghamburkan uang pajak rakyat.
Seperti sudah dapat diduga, pemerintah meresponsnya dengan mangatakan tidak akan menghentikan program itu. Alasannya adalah karena program itu merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, program itu dianggap mulia karena memberikan makan bergizi bagi anak-anak sekolah. Beberapa tokoh agama pun mengamini alasan pemerintah. Pertanyaan berikutnya adalah benarkah program MBG merupakan program mulia dan harus terus dilanjutkan?
MBG dalam Kacamata Sistem Pangan
Jika kita menggunakan kacamata sistem pangan, kita akan melihat bahwa MBG jauh dari program mulia. Program ini dihasilkan dari kesalahan diagnosis persoalan pangan. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa melihat tujuan dari MBG itu sendiri.
Dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, pada September 2025, Prabowo menyampaikan: “Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita-kita ini makan lumayan, mereka, tuh, makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita kasih,” Artinya, MBG ditujukan untuk mengatasi ketiadaan akses terhadap pangan bergizi.
Baca juga:
Jika dari kacamata sistem pangan, ketiadaan akses makanan bergizi itu sendiri, masih menimbulkan pertanyaan lanjutan. Kenapa ketiadaan akses terhadap pangan bergizi itu terjadi? Apakah karena kemiskinan? Krisis lingkungan hidup seperti krisis iklim? Apakah karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait makanan bergizi? Atau karena persoalan kesulitan logistik sehingga pangan bergizi sulit diakses?
Dari kacamata sistem pangan, persoalan mendasar dari program MBG ini adalah tidak tuntasnya alisis akar persoalan ketiadaan akses terhadap pangan bergizi. Prabowo Subianto, sebagai penggagas program MBG, berasumsi bahwa persoalan akses terhadap pangan bergizi adalah persoalan yang berdiri sendiri. Dari sini kita melihat bahwa sejak awal program MBG tidak dirancang dengan pendekatan sistem pangan.
Singkatnya, dari kacamata sistem pangan, program MBG telah salah dalam mengidentifikasi persoalan. Kesalahan dalam mengidentifikasi persoalan pangan itu berlanjut pada kesalahan dalam merumuskan solusinya. Kesalahan dalam pilihan solusi itu membawa konsekuensi keracunan massal dan juga pemborosan penggunaan uang pajak rakyat untuk membiayai program MBG.
Politik dalam MBG
Bila kemudian program MBG ini belum selesai dalam mengidentifikasi persoalan, lantas kenapa MBG ini terus dijalankan? Ada dua kemungkinan. Pertama, para penyelenggara negara saat ini memang tidak tahu tentang sistem pangan. Akibatnya, mereka membuat kesalahan dalam mengidentifikasi persoalan dan merumuskan solusinya secara parsial.
Kedua, bisa jadi para penyelenggara negara mengetahui sistem pangan, namun sengaja tidak menggunakannya dalam merancang dan mengimplementasikan program MBG. Dalam konteks ini, keengganan menggunakan pendekatan sistem pangan ini adalah pilihan politik yang dipandu kepentingan politik elite.
Jika tujuan dari program MBG ini adalah untuk memberikan akses makanan bergizi kepada anak-anak karena faktor kemiskinan orang tuanya, misalnya, kenapa intervensi pemerintah bukan ditujukan untuk mengatasi problem kemiskinan orang tuanya? Kenapa target penerima manfaat program ini tidak berfokus kepada anak-anak dari keluarga miskin?
Persoalan pangan adalah persoalan politik. Pilihan politik untuk menjalankan program MBG daripada mengintervensi pengentasan kemiskinan bukan tidak mungkin untuk mengaburkan persoalan kemiskinan itu sendiri. Apalagi bila kemiskinan itu diakibatkan oleh kemiskinan struktural.
Sunyoto Usman, pakar sosiologi dari UGM pada 1994, dalam karyanya yang berjudul, “Dimensi Struktural Kemiskinan”, mengungkapkan bahwa kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil.
Sebelumnya, pakar pertanian dari IPB Sajogyo pada 1989 dalam publikasinya yang berjudul, “Studi Kemiskinan”, mendifinisikan penduduk miskin adalah penduduk yang serba kurang dalam memperoleh hak asasi manusia (HAM), bekerja dan memperoleh imbalan layak sehingga kurang terjamin dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia (termasuk pangan bergizi), lahir dan batin.
Sajogyo dari IPB mengaitkan kemiskinan dengan persoalan HAM. Dalam konteks HAM ada kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindunginya. Sementara itu, Sunyoto Usman mengaitkan kemiskinan dengan persoalan struktur sosial yang tidak adil. Keduanya sama-sama menggugat peran negara dalam kebijakan pembangunan yang berkontribusi terhadap penciptaan kemiskinan.
Baca juga:
Persoalan kemiskinan struktural ini tampaknya yang ingin dihindari dalam pendefinisian persoalan pangan oleh elite politik. Jika pendefinisian persoalan pangan sampai dikaitkan dengan kemiskinan struktural, persoalan model pembangunan ekonomi esktraktif, yang menyebabkan rakyat tersingkir dari sumber-sumber kehidupannya, juga ikut digugat. Model ekonomi ekstraktif itu telah menguntungkan segelintir elite ekonomi-politik yang ada di lingkar kekuasaan.
MBG dan Ekonomi Ekstraktif
Ekonomi ekstraktif adalah arus utama model pembangunan Prabowo Subianto. Dalam konteks ini, keengganan memutus rantai kemiskinan struktural dalam persoalan pangan, dan memilih untuk tetap memberikan MBG, bisa jadi dilakukan untuk menutupi daya rusak ekonomi ekstraktif secara sosial dan ekologi. Singkatnya, MBG bisa jadi untuk membangun kesadaran palsu kepada masyarakat agar tidak mempersoalkan model ekonomi ekstraktif pemerintahan Prabowo Subianto.
Jika demikian, kita bisa memahami kenapa Istana menolak memenuhi tuntutan mahasiswa agar pemerintah menghentikan program MBG. Bagi pemerintah, menghentikan program MBG berarti menghentikan pula proyek pembangunan kesadaran palsu masyarakat.
Jika proyek membangun kesadaran palsu itu gagal, mesin pertumbuhan model pembangunan Prabowo Subianto, ekonomi ekstraktif, rentan gagal juga karena mendapatkan perlawanan dari masyarakat.
Dari sini kita bisa melihat bahwa program MBG bukannya perlu perbaikan, tapi perlu dihentikan. Menghentikan program MBG dengan sendirinya menghentikan proyek membangun kesadaran palsu di masyarakat.
Editor: Prihandini N
