Kalian kalau sedang melintasi Bundaran UGM, entah mau berangkat kuliah atau sekadar mau nyari kafe buat WFC, pasti mata kalian akan tertuju ke sebuah pemandangan yang… ya, mencolok. Dari sisi selatan sampai utara Jalan Persatuan, berdiri bangunan raksasa dengan fasad hitam pekat. Tenang, kawan-kawan, saya bisa konfirmasi kalau itu bukan cabang sekolah sihir Hogwarts milik Harry Potter di Bulaksumur. Bukan Markas Batman. Bukan juga set lokasi syuting film horor terbarunya Joko Anwar yang judulnya mungkin “Pengabdi Proyek”. Tempat itu adalah Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM.
Bangunan ini jadi yang terbesar di UGM, bukan main-main luasnya, mencapai 19.817,50 m². Kalau kalian penasaran kenapa desainnya sesuram itu sampai-sampai masyarakat memplesetkannya jadi “Gedung Ireng Kabeh”, mungkin itu adalah perlambang betapa gelapnya proses di balik layar. UGM melabeli tempat ini sebagai Super Creative Hub terbesar di Asia Tenggara. Ya, gelar yang sangat “template”, ambisius, dan narsistik. Tapi sebelum kita terpesona dengan kemegahannya, mari kita duduk sejenak, pesan kopi di Pujale atau Lembah, dan ngobrol santai soal bagaimana gedung ini bisa ada.
Nostalgia Gelanggang: Dari Revitalisasi Jadi “Proyek Strategis Nasional”
Dulu, sebelum tanah itu berubah jadi hamparan beton hitam, kita punya yang namanya Gelanggang Mahasiswa. Itu adalah rumah bagi para aktivis, seniman, anggota UKM, masyarakat Jogja berkumpul jadi satu. Ada yang berkegiatan, makan di kantin, tiduran di sekre, atau sekadar nongki sama temen. Sebenarnya, niat awalnya mulia sekali: revitalisasi. Maklum, bangunan Gelanggang Mahasiswa yang berdiri sejak 1975 itu memang sudah mulai ringkih dimakan usia. Niat renovasi ini sudah ada sejak 2009, tapi ya tahu sendiri lah, urusan “golek duit” di kampus biru ini seringkali bikin pejabatnya sampai debat.
Baca juga:
Baru pada tahun 2015, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan (Renbang) UGM merilis desain “New” Gelanggang Mahasiswa yang sebenarnya cukup oke. Tapi sayang, proposalnya urung didanai APBN. UGM kemudian mencoba melirik pendanaan alternatif dari Tahir Foundation. Tapi ya itu, ada harga yang harus dibayar: desainnya harus ikut selera pemberi dana, dan desain asli dari Renbang UGM pun masuk kotak sampah. Ditengah proses kerjasama dengan Tahir, ternyata Rencana Induk Kampus (RIK) belum disahkan, akhirnya kerja samanya pun batal di tengah jalan. Nahas benar nasib Gelanggang kita waktu itu.
Setelah sekian lama nunggu, akhirnya UGM dapat juga dananya, lewat Perpres Nomor 43 Tahun 2019. Di sinilah “keajaiban” politik bekerja. Rencana revitalisasi sederhana tiba-tiba berubah menjadi proyek raksasa yang haus lahan. Tidak cukup hanya merobohkan Gelanggang Mahasiswa, tetapi juga bangunan di sekitarnya seperti Bank BNI, Gedung DSSDI, sampai Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri (PKKH) yang legendaris itu di tahun 2020. Proyek ini bak bim salabim jadi Proyek Strategis Nasional. Bayangkan, tempat-tempat yang punya nilai sejarah dan memori kolektif mahasiswa itu rata dengan tanah hanya dalam sekejap mata.
Pak Pratikno, Sang “Arsitek” di Balik Layar
Nah, sekarang mari kita bicara soal “bintang tamu” utama kita. Siapa sih yang punya kesaktian luar biasa untuk melobi anggaran APBN triliunan rupiah (totalnya konon tembus ± 2 Triliun) hanya untuk sebuah gedung ireng? Kalau kita cari-cari surat awal pembangunan, bakal nemu surat dari nama kementerian yang sangat strategis, Kementerian Sekretariat Negara. Dan menterinya saat itu adalah Pak Pratikno.
Apa hubungannya Pak Pratikno dengan UGM? Wah, banyak sekali. Beliau ini adalah “orang dalam” level dewa. Pernah jadi Dekan Fisipol UGM (2008-2012), Rektor UGM (2012-2014) dan sampai sekarang masih awet menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UGM periode 2016-2026. Sejak 2014, bapak ini main di level pusat, jadi Menteri Sekretaris Negara (2014-2024) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2024-sekarang).
Beliau ini seperti mantan dosen yang sudah punya karier mentereng di Jakarta tapi hatinya (dan pengaruhnya) tetap ketinggalan di Bulaksumur. Masalahnya, jabatan rangkap sebagai Menteri dan Ketua MWA ini sebenarnya menabrak banyak aturan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai Peraturan MWA UGM sendiri. Tapi ya sudahlah, di negeri ini, aturan kadang-kadang memang cuma jadi saran yang bisa diabaikan kalau pelanggarnya punya posisi kuat.
Pak Pratikno sepertinya sedang jatuh cinta setengah mati pada konsep link and match industri masuk kampus. Beliau melihat ada jurang pemisah antara dunia akademik dan industri. Makanya, GIK ini didesain khusus untuk menjadi tempat kencan antara mahasiswa dan mitra korporasi. Ambisi ini makin lancar karena beliau punya “Geng UGM” di Jakarta: Pak Jokowi sebagai Presiden dan Pak Basuki sebagai Menteri PUPR. Ketiganya adalah alumni UGM dan “segitiga kunci” yang membuat proyek ugal-ugalan ini bisa melaju tanpa hambatan berarti. Ini adalah kombinasi maut untuk melancarkan praktik neoliberalisme di kampus, di mana mahasiswa bukan lagi dianggap sebagai pembelajar, melainkan calon buruh atau konsumen bagi industri.
Taktik Depolitisasi: Hilangnya “Melting Point”
Sebagai akademisi kawakan, Pak Pratikno tentu paham kalau Jogja adalah rahimnya gerakan mahasiswa. Beliau sadar kalau mahasiswa fakultas filsafat atau fisipol kumpul dengan anak teknik dan anak hukum di satu tempat seperti Gelanggang Mahasiswa, maka obrolan kritis soal kebijakan kampus dan bahkan pemerintah pasti akan muncul. Inilah yang beliau takuti. Makanya, GIK bukan sekadar proyek fisik, tapi juga proyek depolitisasi.
Ingat Pesta Rakyat Gadjah Mada 2 Mei 2016? Bagi Pak Pratikno, itu adalah alarm bahaya. Sejak saat itu, strategi “penjinakan” dilakukan secara sistematis. Pertama, regulasi organisasi mahasiswa diubah lewat Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2017 yang hanya mengakui UKM dan Komunitas, sementara organisasi student government seperti BEM tidak lagi diakui secara resmi. Kedua, sistem seleksi unsur mahasiswa di MWA dibuat sedemikian rupa agar yang terpilih adalah mereka yang patuh dan bisa disaring informasinya. Ketiga, dan yang paling terasa, adalah penghilangan melting point organik.
Perobohan Gelanggang jadi ironi karena dilakukan saat pandemi Covid-19, ketika mahasiswa sedang dirumahkan. Sebuah langkah yang sangat taktis: mengambil momentum saat kampus sepi agar tidak ada perlawanan berarti. Mahasiswa dipulangkan ke fakultas masing-masing lewat pembangunan coworking space sektoral, agar diskursus kritis lintas ilmu tidak lagi terjadi secara liar. Pak Pratikno sadar betul: kalau ruang kumpulnya hilang, gerakannya pun akan meredam dan padam.
Budaya “Bapakisme” dan GIK yang Jadi Mall
Hal yang paling menyedihkan adalah bagaimana relasi antara mahasiswa dan elite kampus berubah menjadi pola “Bapakisme” yang subordinat. Ini dicontohkan saat MWA UM 2025/2026 secara mesra dan terang-terangan mendukung proyek GIK. Kalau “bapaknya” bilang mau bikin GIK, ya “anaknya” harus mendukung sambil bilang “terima kasih atas fasilitasnya”. Posisi perwakilan mahasiswa di MWA tidak lagi jadi pengawas (check and balances), tetapi berubah jadi alat legitimasi kebijakan elite.
Baca juga:
Padahal, GIK itu dibangun pakai pajak rakyat dan irisan UKT yang mahasiswa bayar setiap semester, lho! Bukannya mendengarkan aspirasi mahasiswa yang butuh ruang sekretariat standar atau gudang peralatan UKM, desain GIK malah berubah total dari rencana 2015. Bukannya jadi tempat kreativitas yang inklusif, GIK sekarang malah lebih mirip mall. Di sana sudah berdiri belasan coffee shop mewah dengan harga sewa yang bikin geleng-geleng kepala, mulai dari puluhan sampai ratusan juta rupiah. Narasi “inovasi” dan “kreativitas” ternyata hanyalah eufemisme untuk komersialisasi ruang kampus.
Bayang-Bayang “Gajah Putih”
Ambisi Pak Pratikno membangun GIK ini sama besarnya dengan ambisi Pak Jokowi membangun IKN. Keduanya sama-sama ditangani Pak Basuki, sama-sama PSN, dan sama-sama dibangun dengan anggaran fantastis namun terasa ugal-ugalan. Bahkan, GIK ini sebenarnya melanggar aturan UGM sendiri soal tata bangunan yang harusnya hemat energi, ramah lingkungan, harus nyambung sama bangunan sekitar, dan berwarna terang. Eh, GIK malah datang dengan fasad hitam pekat yang menyerap panas. Di podcast The Tribes (26/4), CEO GIK ngomong kalau fasad hitam bikin suasana sejuk dan ngerekomendasin kalau bangun rumah pakai cat ireng. Ini kan ngawur argumennya.
Yang lebih ngeri lagi adalah risiko proyek ini mangkrak. Di era Prabowo sekarang, fokus anggaran sudah bergeser ke ketahanan pangan dan gizi gratis, buka lagi era pembangunan seperti jamannya Pak Jokowi. Bagaimana kalau kucuran dana untuk GIK tiba-tiba seret? Belum lagi biaya operasionalnya yang mencapai 2,5-3 miliar rupiah per bulan. Itu sekitar 25 miliar setahun hanya untuk merawat gedung hitam ini. Jika UGM nanti kesulitan finansial, GIK akan benar-benar jadi bangunan fisik yang berdiri megah tapi tidak bisa berfungsi maksimal karena tidak kuat bayar listrik dan biaya perawatannya.
Pada akhirnya, GIK adalah monumen pergeseran paradigma kampus di Indonesia. Dari otonomi akademik menjadi kontrol birokratis dan komersialisasi. Ruang kreativitas yang harusnya organik dihancurkan, diganti dengan ruang eksklusif berorientasi profit yang didikte dari atas. Ini adalah refleksi pahit bagi kita semua: ketika ruang kreativitas didefinisikan secara sepihak oleh para elite, maka yang tersisa hanyalah gedung megah yang hampa tanpa jiwa. (*)
Editor: Kukuh Basuki
