Di Indonesia, ketimpangan akses layanan kesehatan masih menjadi persoalan utama, terutama di daerah terpencil. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan kekurangan tenaga medis menjadi tantangan utama yang berdampak pada kualitas hidup, angka kematian ibu dan anak, serta pembangunan ekonomi.
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan tanggung jawab negara. Pemerintah wajib memastikan tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang merata, akses yang mudah dijangkau, serta sumber daya manusia yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
Jika kebutuhan kesehatan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik, berbagai aspek akan terhambat, laju pembangunan ekonomi pun akan melambat. Apabila kesehatan masyarakat buruk, mereka tidak akan produktif, sebab individu yang sakit tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebaliknya, kesehatan masyarakat yang baik akan memungkinkan mereka tetap produktif dan bekerja sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup.
Selain itu, kondisi kesehatan masyarakat juga memengaruhi kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan adalah modal dasar individu untuk bisa menyalurkan segala daya dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan.
Pemenuhan layanan kesehatan akan sulit terpenuhi apabila faktor-faktor yang mendukungnya tidak terpenuhi. Faktor-faktor tersebut antara lain fasilitas kesehatan yang memadai, biaya berobat yang terjangkau, akses ke layanan kesehatan yang mudah, serta tersedianya sumber daya manusia yang berperan sebagai penyelenggara layanan kesehatan dalam hal ini tenaga medis.
Mengukur Kelayakan Sistem Kesehatan di Indonesia
Sayangnya, masih banyak daerah di Indonesia yang layanan kesehatannya sangat terbelakang, baik dari sisi buruknya fasilitas hingga kurangnya tenaga medis. Menurut laporan Kompas (2023), secara total Indonesia masih kekurangan 31.481 dokter spesialis untuk melayani sekitar 277.432.360 penduduk pada 2023. Lalu, 28 provinsi kurang dokter spesialis penyakit dalam, 23 provinsi kurang spesialis obgyn, 33 provinsi kekurangan dokter spesialis radiologi, paru, dan BKTV, serta 29 provinsi kekurangan dokter spesialis saraf.
Distribusi tenaga medis di Indonesia juga menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara wilayah Jawa-Bali dengan wilayah di luar Jawa-Bali. Sebanyak 60,8% dari total tenaga medis di Indonesia berada di wilayah Jawa-Bali. Sebagian besar dari tenaga medis tersebut berada di Provinsi Jawa Barat (27.091 orang), Jawa Timur (23.047 orang), dan DKI Jakarta (22.724 orang). Sedangkan provinsi dengan tenaga medis paling sedikit tersebar di Papua Pegunungan (235 orang), Papua Selatan (308 orang), dan Papua Barat Daya (385 orang).
Kondisi ini cukup memprihatinkan dan tentu menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa bisa terjadi hal demikian? Bagaimana mungkin Indonesia terus mengalami kekurangan tenaga medis, sementara kampus-kampus di tanah air tak henti-hentinya mencetak lulusan di bidang kesehatan? Apa yang menjadi kendala?
Mahalnya Pendidikan Kesehatan
Jika kita mengupas lebih lanjut, tentu sudah jadi rahasia umum bahwa biaya pendidikan kesehatan di Indonesia sangat mahal sehingga hanya bisa ditempuh sedikit golongan masyarakat. Sebagian besar kampus di Indonesia, baik negeri maupun swasta, mematok biaya yang amat tinggi. Biaya perkuliahan kedokteran dalam setahun bahkan bisa mencapai ratusan juta. Ini adalah hal yang sangat sulit dijangkau oleh banyak kalangan, utamanya kalangan bawah. Apakah kita bisa berharap memiliki sistem layanan kesehatan yang merata jika hanya segelintir orang yang bisa mengakses pendidikan medis dengan kualitas terbaik?
Biaya pendidikan yang tinggi ini tidak hanya mencakup biaya perkuliahan, tetapi juga biaya buku, praktik, dan ujian yang semakin membebani mahasiswa. Dampaknya orang-orang yang ingin menempuh pendidikan di bidang kesehatan memilih mundur karena keterbatasan finansial.
Masalah ini menjadi semakin kompleks dengan adanya kebijakan PTN-BH, di mana pemerintah mencabut subsidi pembiayaan dalam ranah perguruan tinggi dan memberikan hak kepada perguruan tinggi untuk berstatus PTN-BH. Kebijakan ini memberikan peluang bagi kampus-kampus berstatus PTN-BH untuk menarik biaya pendidikan yang jauh lebih tinggi, menjadikan pendidikan di bidang kesehatan semakin terkomersialisasi.
Pendidikan kesehatan yang seharusnya menjadi sarana untuk mencetak tenaga medis yang kompeten dan siap melayani masyarakat, kini lebih dilihat sebagai komoditas yang dijual dengan harga tinggi. Perguruan tinggi semakin berfokus pada keuntungan finansial daripada pemerataan kesempatan pendidikan (Kristiawan, 2016).
Komersialisasi pendidikan ini tentu saja berpotensi menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri, karena semakin banyak kampus yang lebih fokus pada keuntungan materi daripada kualitas pengajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Padahal hakikat pendidikan itu sendiri ialah sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan sosialnya, dan dalam kehidupan di lingkungan alam (Kristiawan, 2016). Sayangnya kini pendidikan telah dikelola menjadi bisnis yang berfokus pada laba.
Jika komersialisasi pendidikan kesehatan terus berkembang, jaminan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang merata akan semakin sulit tercapai. Akibatnya, masalah ketidakmerataan tenaga medis, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan, akan terus berlanjut, dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu akan semakin terpinggirkan.
Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih berpihak pada pemerataan pendidikan, bukan hanya sekadar berfokus pada keuntungan finansial. Pemerintah harus berperan aktif dalam memastikan pendidikan kesehatan tidak hanya menjadi barang mewah yang dapat dinikmati oleh segelintir kalangan, tetapi juga sebagai hak dasar yang harus dijangkau oleh semua kalangan masyarakat.
Editor: Prihandini N
