Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal dijual sebagai jawaban atas banyak persoalan sekaligus. Mulai dari stunting, kualitas pendidikan, gizi anak, sampai pemerataan ekonomi daerah. Secara gagasan, sulit mencari alasan untuk menolak anak-anak mendapat makanan bergizi. Masalahnya, sebuah program publik tidak cukup hanya berdiri di atas niat baik. Ia harus ditopang oleh etika pelaksanaan dan itikad yang konsisten.
Di titik inilah MBG mulai menghadapi banyak pertanyaan. Ketika program yang menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah dijalankan secara besar-besaran, publik tentu tidak hanya berhak melihat hasil akhirnya. Publik juga berhak mengawasi prosesnya. Sebab dalam kebijakan negara, yang sering menjadi masalah bukan tekadnya, melainkan rotasi kepentingan yang muncul di belakang tekad tersebut.
MBG dan Ambisi yang Terlalu Besar
Pemerintah menargetkan puluhan juta penerima manfaat dalam beberapa tahun ke depan. Program ini bahkan diproyeksikan menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat secara bertahap. Di atas kertas, angka itu terdengar spektakuler. Namun semakin besar target yang dipasang, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung. Banyak pengamat sejak awal mempertanyakan kesiapan infrastruktur, rantai distribusi, pengawasan kualitas makanan, hingga ketersediaan anggaran jangka panjang.
Baca juga:
Faktanya, pemerintah sendiri mengakui pelaksanaan MBG harus dilakukan bertahap karena skala programnya sangat besar dan mekanismenya masih membutuhkan penyempurnaan. Masalahnya, publik sering melihat pemerintah lebih sibuk mempromosikan angka target daripada menjelaskan tantangan teknis yang sebenarnya ada di lapangan. Akibatnya, MBG lebih sering terdengar sebagai proyek ambisi daripada proyek yang matang.
Tekad yang Berputar Mengikuti Situasi
Salah satu kritik terbesar terhadap MBG adalah perubahan-perubahan yang terus muncul sejak program mulai dijalankan. Awalnya target penerima dirancang bertahap. Kemudian muncul dorongan percepatan. Setelah itu muncul lagi pembahasan tambahan anggaran hingga ratusan triliun rupiah. Di sisi lain, realisasi anggaran dan cakupan penerima manfaat belum sepenuhnya sejalan dengan target yang diumumkan. Reuters bahkan melaporkan bahwa pada pertengahan 2025 penyerapan anggaran MBG masih berada di bawah ekspektasi dibanding total alokasi yang tersedia.
Kondisi ini membuat publik bertanya-tanya. Apakah pemerintah sedang menjalankan program berdasarkan perencanaan yang benar-benar matang, atau justru terus menyesuaikan perencanaan karena menghadapi realitas yang berbeda dari janji awal? Tekad memang penting. Tetapi dalam kebijakan publik, tekad tanpa peta jalan yang jelas sering berubah menjadi eksperimen mahal yang dibayar menggunakan uang negara.
Etika Anggaran yang Menjadi Sorotan
Setiap negara memiliki prioritas pembangunan. Masalahnya, prioritas selalu berhubungan dengan pilihan. Ketika negara mengalokasikan anggaran besar untuk satu program, otomatis ada sektor lain yang harus berbagi ruang fiskal. MBG sejak awal menjadi sorotan karena nilai anggarannya sangat besar. Pada 2025 saja kebutuhan anggaran mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah tergantung skenario perluasan penerima manfaat.
Pertanyaannya sederhana. Apakah pengelolaan anggaran sebesar itu sudah dibarengi transparansi yang setara? Publik sering diberi informasi tentang berapa banyak makanan yang dibagikan. Namun publik jauh lebih jarang mendapatkan penjelasan rinci mengenai efektivitas belanja, evaluasi kegagalan, serta potensi kebocoran yang mungkin terjadi.
Padahal, etika penggunaan uang rakyat tidak hanya soal apakah program berjalan atau tidak. Etika juga berbicara tentang keterbukaan. Semakin besar uang yang digunakan, semakin besar pula kewajiban negara untuk menjelaskan ke mana uang itu bergerak.
Itikad Baik Tidak Cukup Menghapus Risiko
Tidak ada yang meragukan bahwa memperbaiki gizi anak adalah tujuan yang baik. Namun sejarah menunjukkan banyak program pemerintah gagal bukan karena tujuan yang buruk, melainkan karena pelaksanaan yang tidak siap.
Dalam pelaksanaan MBG, berbagai tantangan mulai muncul. Mulai dari persoalan tata kelola, kesiapan regulasi, sampai pengawasan distribusi makanan. Bahkan sejumlah laporan media internasional juga menyoroti insiden keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan program di beberapa daerah.
Ini menunjukkan bahwa itikad baik saja tidak cukup. Anak-anak bukan objek uji coba kebijakan. Jika negara ingin memberi makan jutaan siswa setiap hari, standar keamanan pangannya harus jauh lebih ketat dibanding sekadar mengejar target jumlah penerima manfaat. Karena satu kesalahan distribusi makanan bisa menghapus ribuan promosi yang selama ini dibangun.
MBG dan Bayang-Bayang Politik Pencitraan
Masalah lain yang sering muncul dalam diskusi publik adalah kesan bahwa MBG terlalu dekat dengan pencitraan politik. Setiap program pemerintah memang pasti memiliki nilai politik. Itu tidak bisa dihindari. Namun persoalan muncul ketika komunikasi program lebih banyak berisi narasi keberhasilan daripada ruang kritik.
Dalam negara demokratis, kritik seharusnya menjadi vitamin kebijakan. Bukan ancaman. Ketika sebuah program diposisikan sebagai simbol keberhasilan kekuasaan, kritik sering dianggap mengganggu. Padahal justru kritik diperlukan untuk menemukan titik lemah yang tidak terlihat dari pusat pemerintahan.
Baca juga:
MBG membutuhkan evaluasi terbuka, bukan sekadar optimisme yang diproduksi terus-menerus, sebab yang sedang dipertaruhkan bukan citra pemerintah, melainkan kualitas hidup generasi yang akan datang.
Antara Kepedulian dan Kepentingan
Pada akhirnya, MBG adalah cermin bagaimana negara mengelola niat baik. Program ini lahir dari tekad yang besar. Namun tekad itu terus berputar menghadapi realitas anggaran, birokrasi, logistik, dan politik. Di tengah putaran itu, yang paling penting sebenarnya bukan berapa juta porsi makanan yang berhasil dibagikan hari ini.
Hal yang lebih penting adalah apakah etika pengelolaannya tetap terjaga dan itikad awalnya masih murni untuk kepentingan publik. Rakyat tidak hanya membutuhkan program yang terdengar mulia, yang rakyat butuhkan adalah program yang jujur terhadap kekurangannya, transparan terhadap anggarannya, dan berani dievaluasi tanpa alergi terhadap kritik.
Jika tidak, MBG berisiko berubah menjadi proyek raksasa yang sibuk mengejar angka, tetapi perlahan kehilangan arah. Dan ketika sebuah program mulai kehilangan arah, yang pertama kali dirugikan bukan pemerintah, melainkan masyarakat yang sejak awal dijanjikan harapan.
Editor: Prihandini N
