Istana Kepresidenan menggelar pasar murah di halaman Monas pada Sabtu, 28 Maret 2026. Secara substansi, acara tersebut bernapas positif bagi masyarakat yang tengah dihimpit kesulitan ekonomi. Termasuk kesulitan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.
Adanya pasar murah, bazar, operasi pasar, atau semacamnya menjadi agenda yang sebenarnya ditunggu-tunggu. Di sanalah masyarakat dapat membeli aneka kebutuhan dengan harga miring, murah, diskon, bahkan gratis.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam laporan Tempo (29/3/2026) mengungkapkan, Istana Kepresidenan menyiapkan sebanyak seratus ribu kupon belanja barang dan sembako gratis senilai Rp 500.000,-. Kemudian ada tiga ratus ribu porsi makanan gratis yang disediakan 800 pedagang UMKM kaki lima yang berada di sekitar Tanah Abang dan berbagai pasar di Jakarta.
Tentu, warga Jakarta antusias menyambut program pasar murah ini. Apalagi, pemerintah juga membagikan doorprize berupa seribu unit sepeda, 100 unit motor listrik, dan panggung hiburan. Selain belanja murah, juga ada bonus hiburan gratis dan kesempatan mendapat beragam hadiah menarik.
Namun, kebijakan publik yang positif harus ditopang oleh keterbukaan atau transparansi. Terutama dalam hal anggaran. Jangan sampai, pertanyaan mengenai “dari mana anggarannya berasal?” di tengah maraknya isu efisiensi anggaran sekarang ini, memicu keresahan dan spekulasi liar publik.
Kegagapan Pemerintah
Dalam video yang beredar luas di jagat maya dan layar televisi, kita dapat melihat “kegagapan” pemerintah menjawab isu transparansi anggaran ini. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, yang hadir di lokasi, tak mampu menjawab dengan tegas pertanyaan yang diajukan oleh wartawan tentang pos anggaran kegiatan pasar murah itu.
Alih-alih memberikan penjelasan transparan soal anggaran kegiatan pasar murah, politikus Partai Golkar kelahiran Pontianak itu malah tampak tergagap-gagap. Kegagapan yang agaknya kurang wajar. Pertanyaan terlontar, apakah pos anggaran itu berasal dari Kementerian UMKM atau bukan? Jika iya, seharusnya ia mampu menjawabnya dengan tegas, tanpa ragu.
Yang membuat publik lebih bertanya-tanya lagi adalah jawaban yang kemudian dilontarkan Seskab Teddy, yang dalam kesempatan itu juga ada di lokasi bersama Menteri UMKM. Menutupi kegugupan dan kegagapan Menteri UMKM, dengan segera Seskab Teddy memberikan jawaban singkat kepada wartawan, “pokoknya ada, oke.”
Baca juga:
Pragmatik Kekuasaan
Dalam teori pragmatik, proses komunikasi tidak hanya melihat makna kalimat secara eksplisit, tetapi juga makna secara implisit yang muncul dari interaksi antara penutur dan mitra tutur (Mawaddah, dkk: 2025). Makna atau pesan dari suatu ujaran tidak lepas dari adanya konteks komunikasi, baik itu secara sosial maupun politik.
Dalam berkomunikasi secara lisan, tujuan utama yang hendak dicapai adalah tersampaikannya pesan dari penutur kepada mitra tuturnya. Jika kita selisik dengan pendekatan pragmatik, jawaban yang dilontarkan Seskab Teddy masuk ke dalam kategori tindak tutur ilokusi.
Secara teknis, tuturan tersebut menabrak prinsip kerja sama Paul Grice. Seskab Teddy melanggar maksim kuantitas (maxim of quantity), di mana seorang penutur seharusnya memberikan informasi secukupnya sesuai kebutuhan mitra tutur. Jawaban “pokoknya ada” jelas defisit informasi karena tidak menjawab substansi “dari mana”.
Selain itu, ia juga melanggar maksim cara (maxim of manner) karena memberikan pernyataan yang kabur dan tidak transparan. Alih-alih memperjelas keadaan, jawaban tersebut justru menciptakan ambiguitas yang memicu kecurigaan publik.
Ujaran yang disampaikan Seskab memberikan pernyataan tegas (asertif), tetapi tidak lugas atau tidak menjawab inti pertanyaan. Jika diperhatikan, ada maksud lain yang membuat mitra tuturnya justru menangkap pesan yang berbeda. Di sini, kalimat “Pokoknya ada, oke…” merupakan tindak tutur direktif yang secara tidak langsung (implisit) memberikan perintah kepada mitra tuturnya.
Ada udang di balik batu. Ya, ada maksud lain di balik tuturan yang disampaikan di depan pers tersebut. Kalimat tersebut dilontarkan kepada mitra tutur agar berhenti mempertanyakan hal tersebut. Singkatnya, ungkapan tersebut bukanlah penjelasan, melainkan sebuah upaya untuk melakukan “pembungkaman” secara halus.
Rakyat sepertinya sudah muak dengan etika komunikasi publik sejumlah pejabat negara. Ungkapan kasar dan arogan seperti “endasmu”, “tolol”, “goblok”, dan sebagainya kerap kali terlontar dari mulut para politikus yang tidak mampu mengelola emosi saat menghadapi kritik publik. Sementara saat rakyat menyampaikan kritik kepada pemerintah, rakyat dituntut untuk “sopan santun”.
Baca juga:
Dalam pandangan linguis dan ahli pragmatik, Geofrey Leech, komunikasi yang dilakukan Seskab bukan sekadar efisiensi kata, melainkan bentuk arogansi kekuasaan (negara). Ungkapan “pokoknya ada” adalah “tembok” yang sengaja dibangun untuk menghentikan hak informasi publik. Padahal, dalam ruang demokrasi, transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Toh, masyarakat juga bisa memahami bahwa jika suatu program telah dilaksanakan, dapat dipastikan anggarannya ada. Masalahnya adalah dari pos mana anggaran itu bersumber. Negara harusnya transparan dalam mengelola anggaran yang notebene berasal dari uang pajak rakyat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, pertama, ungkapan Seskab Teddy tidak menjawab inti pertanyaan dan malah mengandung maksud terselubung. Kedua, ungkapan semacam itu merupakan bentuk ketidaksantunan dalam konteks komunikasi publik.
Singkatnya, ungkapan “pokoknya ada” yang dilontarkan Seskab, justru “tidak ada pokoknya”. Jika terus seperti ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin terkikis. (*)
Editor: Kukuh Basuki
