Wacana menghibahkan ribuan motor listrik hasil sitaan kasus korupsi Badan Gizi Nasional kepada guru honorer menuai berbagai respons. Tidak sedikit orang menyetujui wacana ini, bahkan menganggap ini langkah pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan terhadap guru honorer.
Namun, kita sebaiknya tidak gegabah menganggap bahwa wacana ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap nasib guru honorer dan terlena begitu saja.
Motif Hibah
Wacana hibah motor listrik muncul dari Wakil Kepala BGN dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI. Wacana ini didasari oleh motif yang tidak sepenuhnya berangkat dari keinginan untuk menyejahterakan guru honorer. Melansir dari Kompas.com, wacana ini diusulkan sebagai solusi pemanfaatan aset yang sudah telanjur dibeli menggunakan anggaran negara.
Sekilas, tentu motif itu terdengar masuk akal. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana para pemangku kebijakan memandang keberadaan guru honorer di negara ini. Alasan “telanjur” menunjukkan bahwa pada dasarnya wacana penghibahan motor ini tidak sungguh-sungguh berawal dari niat untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer.
Mereka diposisikan sebagai “penampungan” barang tidak terpakai yang telanjur dibiayai oleh anggaran negara. Di titik ini, kita bisa menganggap bahwa guru honorer dipandang sebagai pihak yang tepat untuk “mencuci dosa” pengadaan barang yang terindikasi korup.
Implikasi Hukum
Ribuan motor listrik yang diwacanakan akan dihibahkan kepada para guru honorer bukanlah barang yang bebas hukum. Statusnya yang sampai saat ini masih menjadi barang bukti sitaan Kejaksaan Agung membuatnya tidak boleh begitu saja dipindahtangan atau didistribusikan sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
Meskipun dalam rilis berita terbaru dikatakan bahwa Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyatakan setuju dengan rencana tersebut, kita perlu mengingat kembali bahwa pada awal mencuatnya kasus korupsi yang menimpa eks Kelapa BGN, dilansir dari news.detik.com, Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago mengatakan BGN tidak pernah berkonsultasi mengenai pengadaan motor listrik hingga sepatu.
Baca juga:
Dua pernyataan yang saling bertolak belakang ini menjadi peringatan bahwa status hukum motor listrik yang akan dihibahkan masih belum jelas dan justru berisiko merugikan para guru honorer jika nanti terjadi masalah terkait keabsahan hukumnya.
Wacana yang Populis
Masalah kesejahteraan guru honorer adalah hal yang tidak pernah ditangani secara serius oleh negara. Dengan berbagai kepelikan yang sejak dahulu hingga saat ini membelit nasib para guru honorer, wacana hibah motor listrik tersebut dapat kita nilai sebagai sebuah kebijakan yang populis.
Kebijakan populis adalah kebijakan yang lahir atas nama kepentingan rakyat dan seolah-olah menjadi jawaban atas masalah riil yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hibah motor listrik kepada guru honorer tentu saja terkesan seperti uluran tangan dari pemerintah yang selama ini dinanti-nanti oleh mereka. Betapa pun wacana pemberian itu sangat bermakna bagi para guru honorer yang sudah sejak lama terlunta-lunta dan tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Namun demikian, jika kita memandangnya secara lebih luas, wacana ini tidak akan menjawab permasalahan kesejahteraan guru honorer. Bahkan, jika kita terlena terhadap wacana ini, kita dapat terjebak pada citra solusi semu yang dimunculkan dan mengaburkan akar masalah kesejahteraan yang selama ini masih saja diderita oleh mereka.
Wujud Eksploitasi Kerentanan Struktural
Kondisi guru honorer yang terjepit kerentanan struktural menjadi objek yang mudah dieksploitasi demi meraih simpati dan citra baik dalam masyarakat. Jika pemberian motor listrik ini benar-benar dilakukan, tentu dapat memunculkan kesan baik seolah-olah pemerintah telah benar-benar peduli terhadap nasib para guru honorer.
Baca juga:
Hal ini tentu bagus untuk membangun citra kekuasaan. Masyarakat jadi menilai baik kinerja pemerintah. Namun, jika kita melihatnya dari sudut pandang yang skeptis, wacana ini dapat kita maknai sebagai wujud eksploitasi terhadap kerentanan guru honorer yang sebagian besar hidup pas-pasan.
Para guru honorer mungkin merasa sangat bahagia ketika mendapatkan motor listrik yang barangkali selama ini hanya jadi angan-angan. Pemberian itu dapat memunculkan eforia terhadap “kebaikan” pemerintah. Hal ini yang rentan dieksploitasi guna meninabobokkan mereka agar melupakan barang sejenak akar masalah kesejahteraan sebenarnya: kepastian status dan upah yang layak.
Tidak Tepat Sasaran
Selama ini kita sudah mengetahui bahwa permasalahan utama guru honorer adalah terkait dengan kesejahteraan yang tidak kunjung diperolehnya. Pemberian motor listrik, selain hanya bersifat insidental, juga berpotensi menambah beban para guru honorer pada biaya operasional sehari-hari.
Mulai dari biaya perawatan motor listrik yang menambah pos pengeluaran harian, hingga kondisi rumah tangga para guru honorer yang belum tentu memiliki instalasi kelistrikan yang memadai untuk mengisi daya motor tersebut. Jangan sampai pemberian motor listrik yang dicitrakan sebagai niat baik ini kenyataannya nanti justru semakin memberatkan kehidupan mereka.
Perbaiki Kesejahteraan
Jika wacana hibah motor listrik ini dimaksudkan sebagai wujud perhatian terhadap para guru honorer, sebaiknya kita sama-sama harus mengkritisinya. Guru honorer lebih membutuhkan peraturan pemerintah yang berpihak terhadap kesejahteraan mereka, alih-alih pemberian “barang batal pakai” yang bahkan dari awal tidak diniatkan untuk diberika kepada mereka.
Pemerintah dan DPR seharusnya fokus terhadap penuntasan akar masalah guru honorer, alih-alih menyetujui wacana populis dan jangka pendek yang tidak akan menyelesaikan akar permasalahan.
Editor: Prihandini N
