Selama satu dekade terakhir, krisis iklim semakin sering dipresentasikan sebagai persoalan pilihan individu. Kita diajak percaya bahwa masa depan bumi ditentukan oleh apa yang kita beli: mobil listrik alih-alih mobil bensin, tas kain alih-alih plastik, produk “eco-friendly” alih-alih yang “konvensional”. Dalam narasi ini, konsumen menjadi subjek moral utama—sementara negara dan korporasi tampil sebagai fasilitator yang netral, bahkan progresif.
Masalahnya, narasi tersebut keliru sejak titik berangkatnya. Krisis iklim bukan sekadar krisis perilaku, melainkan krisis sistemik—krisis kebijakan, krisis ekonomi-politik, dan krisis ketimpangan kekuasaan. Dengan menggeser fokus dari struktur ke konsumsi, wacana iklim justru berfungsi sebagai mekanisme pengalihan tanggung jawab. Etika konsumsi menggantikan keadilan iklim; pasar menggantikan politik.
Baca juga:
Artikel ini berangkat dari satu argumen kunci: krisis iklim tidak dapat—dan tidak akan—diselesaikan di pasar. Ia hanya dapat ditangani melalui kebijakan publik yang tegas, adil, dan berpihak pada kepentingan kolektif, dengan menempatkan tanggung jawab utama pada aktor yang paling berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan: korporasi besar dan negara yang melindunginya.
Etika Konsumsi dan Kesalahan Kerangka Masalah
Gagasan bahwa konsumen adalah aktor utama perubahan iklim terdengar masuk akal, tetapi menyesatkan. Ia mengasumsikan dua hal yang problematik: pertama, bahwa individu memiliki kebebasan memilih yang setara di pasar; kedua, bahwa akumulasi pilihan “baik” akan menghasilkan perubahan struktural.
Kenyataannya, pilihan konsumsi selalu dibentuk oleh kebijakan. Subsidi energi fosil, tata kota yang berorientasi mobil, harga transportasi publik yang mahal, serta upah stagnan membuat “pilihan hijau” sering kali tidak realistis bagi mayoritas warga. Dalam konteks ini, menyalahkan individu atas emisi yang mereka hasilkan adalah bentuk kekerasan simbolik: menuntut tanggung jawab tanpa memberikan kuasa.
Lebih jauh, etika konsumsi menciptakan ilusi bahwa krisis iklim dapat diselesaikan tanpa konflik politik. Padahal, setiap transisi energi sejati menuntut keputusan yang menyentuh kepentingan besar—tentang siapa yang boleh memproduksi apa, dengan batasan apa, dan untuk siapa.
Mobil Listrik dan Fetisisme Solusi Teknologis
Mobil listrik sering dijadikan ikon transisi hijau. Ia dipasarkan sebagai solusi bersih, modern, dan bertanggung jawab. Namun, menjadikannya pusat strategi iklim adalah kesalahan konseptual.
Pertama, mobil listrik tidak bebas emisi secara keseluruhan. Produksi baterainya bergantung pada pertambangan mineral yang merusak lingkungan dan sering kali menimbulkan konflik sosial di Global South. Kedua, sumber listriknya di banyak negara masih berbasis batu bara atau gas, sehingga pengurangan emisi hanya bersifat parsial dan semu.
Yang lebih mendasar: mobil listrik tidak mengubah logika sistem transportasi yang boros energi dan ruang. Kota tetap dibangun untuk kendaraan pribadi, bukan manusia. Ketergantungan pada mobil—listrik atau tidak—mempertahankan pola konsumsi sumber daya yang tidak berkelanjutan.
Mobil listrik, dengan demikian, adalah solusi yang aman bagi status quo. Ia memungkinkan pemerintah dan korporasi mengklaim kemajuan tanpa harus mengubah fondasi ekonomi dan kebijakan transportasi.
Greenwashing sebagai Strategi Politik
Di balik promosi solusi berbasis pasar, terdapat praktik yang semakin mapan: “greenwashing”. Korporasi besar membungkus aktivitasnya dengan bahasa keberlanjutan sambil terus memperluas produksi dan ekstraksi. Komitmen “net-zero” diumumkan, tetapi ditunda; offset karbon dijual, tetapi tidak diverifikasi secara ketat.
Sejumlah perusahaan energi fosil seperti ExxonMobil dan BP telah lama diketahui berkontribusi signifikan terhadap emisi global, bahkan sambil mendanai kampanye yang meragukan sains iklim. Ironisnya, alih-alih diminta bertanggung jawab secara hukum, mereka sering dijadikan mitra dalam “transisi hijau”.
Greenwashing bekerja efektif karena ia memindahkan rasa bersalah ke konsumen. Ketika krisis iklim dipersonalisasi, kegagalan sistemik tampak seperti kegagalan individu. Di sinilah pasar menggantikan politik, dan moralitas menggantikan regulasi.
Dari Solusi Pasar ke Kebijakan Publik
Jika krisis iklim adalah krisis struktural, maka solusinya harus struktural. Ini berarti menggeser fokus dari “apa yang dibeli warga” ke “apa yang diwajibkan negara dan korporasi”. Beberapa pilar kebijakan menjadi krusial:
Pertama, regulasi emisi yang mengikat secara hukum. Target sukarela tidak cukup. Negara perlu menetapkan batas emisi yang jelas bagi sektor industri utama, dengan sanksi tegas bagi pelanggaran.
Kedua, reformasi subsidi energi. Selama energi fosil masih disubsidi, transisi hijau akan timpang. Dana publik seharusnya dialihkan ke energi terbarukan berbasis komunitas, efisiensi energi, dan infrastruktur publik.
Ketiga, prioritas pada transportasi publik. Sistem transportasi massal yang murah, aman, dan terintegrasi jauh lebih efektif menurunkan emisi dibanding elektrifikasi kendaraan pribadi. Kota rendah emisi adalah kota yang mengurangi kebutuhan mobil.
Keempat, pajak karbon yang progresif. Pajak ini harus menyasar produsen besar, bukan membebani rumah tangga berpendapatan rendah. Pendapatannya digunakan kembali untuk melindungi kelompok rentan dan mendanai transisi yang adil.
Keadilan Iklim dan Tanggung Jawab Diferensial
Krisis iklim tidak dialami secara merata. Mereka yang paling sedikit berkontribusi sering kali menanggung dampak terberat. Karena itu, pendekatan “semua harus berubah dengan cara yang sama” adalah bentuk penyederhanaan yang berbahaya.
Konsep keadilan iklim menuntut pengakuan atas tanggung jawab diferensial—antara korporasi dan warga biasa, antara negara kaya dan miskin, antara elite dan pekerja. Perjanjian internasional seperti Paris Agreement sering dikritik karena terlalu bergantung pada komitmen nasional yang longgar dan minim mekanisme penegakan.
Tanpa keberanian politik untuk menantang kepentingan ekonomi besar, keadilan iklim akan terus menjadi jargon.
Mengembalikan Politik ke Krisis Iklim
Krisis iklim adalah arena politik, bukan katalog produk. Ia menyangkut distribusi kekuasaan, sumber daya, dan risiko. Selama solusi dipersempit menjadi urusan belanja, kita akan terus berputar dalam lingkaran ilusi hijau.
Baca juga:
Ini bukan seruan untuk menolak teknologi atau inovasi. Mobil listrik, energi terbarukan, dan efisiensi energi tetap penting. Namun, tanpa kebijakan yang adil dan tanggung jawab struktural, teknologi hanya akan menjadi perpanjangan dari ketimpangan lama.
Pertanyaan kuncinya bukan lagi produk apa yang paling hijau, melainkan siapa yang diwajibkan berubah, sejauh apa, dan untuk kepentingan siapa. Di titik itulah etika konsumsi harus digantikan oleh keadilan iklim—dan pasar dikembalikan ke tempatnya sebagai alat, bukan penentu masa depan planet. (*)
Editor: Kukuh basuki
