Mens Rea mengudara, dan banyak orang tidak terima. Komedi, kata mereka, harus menghibur tanpa menghina atau merendahkan derajat seseorang. Panggung hiburan bukan tempat mengekspresikan ketidaksukaan pada penguasa. Komedi harus menghibur tanpa memecah belah dan memicu resah. Komedi harus begini dan tidak boleh begitu.
Di titik ini, semua orang takut. Boleh jadi Pandji Pragiwaksono tak menyangka Mens Rea akan memicu reaksi sedemikian rupa. Boleh jadi keluarganya sudah mempersiapkan segala kemungkinan, termasuk menjadi eksil sementara. Boleh jadi orang-orang yang terlibat dalam produksi acara sudah mengemas pakaian dalam koper masing-masing.
Boleh jadi, almarhum Kasino Hadiwibowo benar. Belum genap 30 tahun sejak kematiannya pada 1997, tertawa mulai dilarang. Negara kini meneliti mengapa rakyatnya bisa tertawa padahal kekuasaan sudah bekerja keras menzalimi mereka. Sumber-sumber tawa dilacak. Penyebab tawa yang tidak memenuhi kriteria akan dihantam sensor. Tertawa belum benar-benar dilarang, tetapi dipilah dan diseleksi. Negara ingin kita tertawa tanpa tahu menertawakan apa, siapa, dan karena apa.
Baca juga:
Mens Rea lucu, dan itu mengkhawatirkan. Ketika panggung-panggung politik kita diisi komedian dan barisan penghibur, panggung komedi justru menyediakan tempat leluasa untuk berbicara soal politik. Karena para pengambil kebijakan tidak merasa perlu mendengarkan rakyat, kamar legislasi mereka isi dengan pelawak dan goro-goro limbukan, sementara politik dibicarakan di panggung komedi, mimbar kampus, di depan mikrofon podcast, tetapi tidak di gedung parlemen.
Mens Rea mendidik, dan itu mengkhawatirkan. Guru-guru pendidikan kewarganegaraan kini termangu-mangu karena sesudah murid merapal Pancasila dan Undang-Undang Dasar, mereka tak juga mengerti apa haknya sebagai warga negara. Sebegitu rendahnya pendidikan kewarganegaraan kita, sampai soal serius seperti penyelewengan kekuasaan harus dibawa ke tempat bermain-main, karena materi itu cenderung disampaikan bermain-main di tempat yang seharusnya serius.
Mens Rea mengajak berpikir, dan ini yang paling mengkhawatirkan. Kekuasaan yang asyik-masyuk mengakali konstitusi tidak ingin rakyatnya berpikir di waktu senggang. Pada hari kerja produktivitas mereka diperah untuk mencukupi kebutuhan, sedangkan di waktu senggang mereka harus diadu dan dipaksa bertengkar di media sosial.
Negara ingin hidup harus terus berjalan seperti itu, agar ketidakadilan sebesar gajah dapat disembunyikan dengan mudah dan niscaya terlupakan dalam waktu singkat. Bukankah kita bangsa paling murah hati dan pemaaf di atas kerak bumi, terutama pada ketidakadilan dan kesewenang-wenangan? Lebih dari itu, bukankah kekuasaan harus selalu tampil sempurna, tanpa cacat, dipercaya masyarakat, disegani dunia, bersih dan membanggakan, cemerlang tanpa setitik nila?
Baca juga:
Inilah sebuah revolusi komedi. Pada suatu zaman, humor dan lawak pernah menunaikan fitrah dengan sangat baik sebagai katarsis di ruang sosial yang pengap. Transformasi perlahan terjadi, tetapi tidak ke arah yang lebih baik. Malah sebaliknya. Humor menjadi slapstick, dan pemirsa perlu menurunkan derajat kecerdasannya beberapa sentimeter untuk bisa tertawa. Sekarang, Mens Rea mengembalikan humor sebagai katarsis dan ventilasi tanpa mengajak pemirsa menjadi bodoh untuk tertawa. Sebaliknya, kecerdasan kita ditantang, dan ternyata sebagian tidak siap.
Kontroversi Mens Rea adalah pelajaran berharga. Publik yang cerdas kini bisa tertawa tanpa melecehkan akal sehatnya. Siapa tahu, ke depan, akan lahir komika yang mampu mengangkat komedi Indonesia menjadi setingkat Gabriel Iglesias, Max Amini, Jack Whitehall, Jimmy Carr, atau Ricky Gervais. Siapa tahu, dalam masyarakat yang semakin dewasa, teror dan penindasan negara semakin layak ditertawakan, bukan ditakuti atau memicu kemarahan.
Bagi kekuasaan yang tuli dan buta, kritik Mens Rea bisa jadi bukan apa-apa, tidak lebih dari buih-buih kecil di luasan samudera. Bukankah masih banyak cadangan pengalihan isu yang akan dilemparkan beberapa waktu ke depan? Walakin, sebuah revolusi telah dimulai. Ikhtiar penyadaran warga kini mulai bekerja, menggembleng satu generasi yang tidak akan lagi menundukkan kepala terhadap teror, pembungkaman, dan intimidasi.
Sejarah kelak akan mencatat: revolusi Indonesia jilid dua tidak dimulai dengan pekik menggelegar atau kepala terpancung di alun-alun, tetapi dari warga yang dilarang menertawakan nasibnya atas nama kekuasaan. (*)
Editor: Kukuh Basuki
