Tirakatan pitulasan—sebuah istilah Jawa untuk 17 Agustus—selalu diingat sebagai momentum sakral bangsa Indonesia. Ia menjadi ritual, sujud syukur dan do’a bersama untuk bangsa. Kegiatan-kegiatan yang dirangkaikan pada bulan Agustus, tentu diniatkan sebagai upaya memperingati kemerdekaan; dari kegiatan yang sifatnya gayeng-gayengan, seperti lomba makan krupuk, panjat pinang, dsb. sampai kegiatan yang mengandung ritual seperti malam tirakatan pitulasan. Pada peringatan yang bersifat serius dan bermakna itu, tentu berkaitan dengan sesuatu yang sangat sentimentil dalam diri kita warga Indonesia. Bahasa seriusnya, kegiatan tersebut merupakan pengingat tentang darah, air mata, dan nyawa yang dipersembahkan para pejuang untuk sebuah kata bernama merdeka. Karena itu, pantas bila penulis katakan: “Tiada yang lebih kuat untuk jadi alasan memperingati kemerdekaan, kecuali dengan mengenang para pejuang bangsa.”
Lalu, penulis melanjutkan kalimat itu pada status Whatsapp, “Selebihnya, Indonesia hari ini remuk kabeh, kacau semuanya”.
Sebab, di balik gegap gempita upacara bendera, parade, dan pesta rakyat, muncul pertanyaan getir: apakah kita benar-benar masih layak bersujud syukur atas kemerdekaan ini? Bukankah setiap hari berita yang terdengar justru kegaduhan baru, kebijakan ngawur, dan carut-marut tata kelola negara? Apa yang harus disyukuri bila negeri yang katanya “merdeka” justru menyajikan wajah suram di mata rakyatnya?
Dari Akar Rumput hingga Atasan: Remuk Kabeh
Ungkapan “remuk kabeh, dari akar rumput sampek nduwur” bukan sekadar keluh kesah. Fakta-fakta terbaru menguatkan rasa kecewa itu. Survei menunjukkan bahwa isu paling meresahkan rakyat adalah ekonomi (52%) dan korupsi (38%). Persepsi negatif terhadap ekonomi bahkan lebih tinggi di desa (63%) dan di Pulau Jawa (60%). Angka ini menunjukkan bahwa mereka yang berada di lapisan bawah, rakyat jelata di pedesaan, paling merasakan pahit getir kebijakan negara.
Baca juga:
- Chromebook, Korupsi, dan Peluang Terlewatkan Menuju Pendidikan Terbuka
- Korupsi Pertamina dan Buruknya Tata Kelola Energi
Lihatlah kebijakan pemangkasan anggaran lewat Inpres 1/2025, yang memangkas Rp306 triliun dari sektor vital: pendidikan, infrastruktur, bahkan kementerian strategis. Pemangkasan ini memicu unjuk rasa besar-besaran bertajuk “Indonesia Gelap.” Di berbagai daerah, mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan, menyalakan lilin sebagai simbol matinya nurani pemerintah.
Di Pati, Jawa Tengah, rakyat menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Gelombang massa terbesar dalam sejarah daerah itu memaksa pemerintah daerah membatalkan kebijakan. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa remuknya bangsa bukan sekadar jargon—tetapi nyata, dirasakan di setiap sudut rumah tangga rakyat kecil.
Skandal, Korupsi, dan Demokrasi yang Melemah
Apakah tidak konyol jika kita bersyukur di tengah situasi seperti ini? Pemerintah boleh saja mengklaim langkah tegas, seperti penyelamatan anggaran dan perlawanan terhadap kartel pangan. Tetapi realitas lain menyajikan wajah jauh lebih suram.
Skandal korupsi raksasa Pertamina, dengan nilai nyaris Rp969 triliun, memperlihatkan bobroknya pengawasan dan moral pejabat negara. Angka fantastis itu menelan harapan rakyat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kekayaan minyak dan gas bumi. Bagaimana mungkin bangsa yang katanya “merdeka” justru kehilangan triliunan rupiah ke kantong segelintir orang?
Belum lagi, sempat disampaikan upaya revisi UU TNI yang memberi ruang lebih besar bagi militer aktif duduk di jabatan sipil. Langkah ini diprotes oleh aktivis demokrasi, pegiat HAM, dan masyarakat sipil. Mereka khawatir, demokrasi yang diperjuangkan sejak reformasi akan mundur kembali ke era dwifungsi. Jika demokrasi semakin lemah, apa arti kemerdekaan yang kita rayakan tiap tahun?
Sujud Syukur atau Sujud Kritik?
Pertanyaan kritis lalu menggema: sujud syukur kemerdekaan itu masih relevan, atau justru telah menjadi ritus kosong? Bukankah lebih layak bila sujud itu diganti dengan sujud kritik—menghadap Tuhan sembari membawa kesadaran bahwa bangsa ini sedang sakit—mengahadap Tuhan sembari mengadukan perilaku manusia negeri ini, utamanya para penganiaya rakyat jelata?
Rasa-rasanya, sujud syukur bukanlah tunduk pasrah pada keadaan yang ngawur. Masak iya dengan sadar kita mengucap, “Alhamdulillah, diapusi negoro maneh”, “Alhamdulillah pajeke munggah”, “Alhamdulillah, golek kerjaan angel tenan”.
Kita dibohongi oleh negara berkali-kali. Statment-statment ngawur bermunculan setiap hari. Kalau kita mentuarakan kritik, mereka menganggap kami tidak cinta NKRI. Mestinya, apapun ritus yang dipersembahkan untuk bangsa harus menjadi pengakuan sekaligus komitmen: bahwa kita mencintai negeri ini, karenanya kita berani menegur pemimpinnya. Bersyukur tanpa kritis hanya menjadikan rakyat seperti anak yang diam menerima pukulan. Padahal, para pendiri bangsa tidak mendidik kita untuk diam, melainkan untuk lantang melawan ketidakadilan.
Fenomena pengibaran bendera One Piece dalam demonstrasi belakangan waktu ini, meski kontroversial, dapat dibaca sebagai simbol kreativitas rakyat dalam menyuarakan kritik. Kreativitas itu mengandung pesan kekecewaan. Masih sangat terkesan sopan santun, tanpa anarki. Semacam sujud dalam bentuk lain—sujud yang tidak pasif, sujud yang menuntut perubahan.
Baca juga:
Tiga Makna Peringatan Kemerdekaan
Jika demikian, maka peringatan kemerdekaan harus dimaknai ulang.
Pertama, kemerdekaan bukan titik akhir, melainkan proses panjang. Proklamasi 1945 bukanlah garis finis, melainkan start. Jika kini bangsa tersandera korupsi, oligarki, dan kebijakan ngawur, rakyat tetap punya hak untuk memperjuangkan makna kemerdekaan yang sebenarnya.
Kedua, kemerdekaan harus menumbuhkan tanggung jawab kolektif. Syukur tanpa aksi hanyalah hampa. Syukur yang benar harus mendorong kita memperkuat literasi politik, membangun gotong royong, serta mendukung sistem demokrasi yang bersih dan transparan.
Ketiga, kemerdekaan menuntut moralitas. Sebagaimana diingatkan Imam al-Ghazali, kekuasaan tanpa moral adalah jalan menuju kehancuran. Syukur yang sejati adalah menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam rel etika dan keadilan.
Tirakatan Pitulasan untuk Negeri
Delapan puluh tahun kemerdekaan adalah waktu yang panjang. Tetapi perjalanan bangsa belum berakhir, bahkan mungkin sedang tersandung. Di saat inilah peringatan kemerdekaan menemukan relevansi: bukan sebagai pesta, melainkan sebagai tirakatan—perenungan, perhitungan, dan pembaruan janji.
Sujud syukur, –atau mestinya bukan sujud syukur, melainkan doa bangsa–adalah upaya kembali mengulang janji untuk terus memperjuangkan keadilan. Mestinya, kita bersyukur bukan karena pemerintah hari ini selalu (merasa) benar, melainkan karena kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki yang salah. Kita bersyukur bukan karena negeri ini sempurna, melainkan karena bangsa ini punya rakyat yang tidak letih mencintainya.
Terakhir, mengenai kondisi bangsa, mengenai sujud syukur atas kondisi bangsa, penulis mengutip Emha Ainun Nadjib, dalam bukunya Kagum Kepada Orang Indonesia. Emha menulis, “Inilah negara yang selalu dilaporkan segera kolaps, tetapi tertawa dan senyum dan dadah-dadah di sana sini, bahkan koruptor melambaikan tangan ke kamera tivi dengan senyum cerah.”
Selamat merayakan kemerdekaan. Selamat melaksanakan ritual sujud syukur pitulasan. Semoga bangsa ini makin dewasa. Semoga orang-orangnya semakin kuat: melawan kebijakan ngawur, menolak korupsi, dan menegakkan keadilan. (*)
Editor: Kukuh Basuki
