Joko Anwar kembali merilis film terbarunya berjudul Pengepungan di Bukit Duri yang merupakan hasil kolaborasi dengan studio legendaris asal Amerika Serikat, MGM Studios. Kontras dengan beberapa garapan sebelumnya, kali ini ia mengeksplorasi genre thriller yang sarat aksi brutal.
Kisah Pengepungan di Bukit Duri berpusat pada Edwin, seorang guru beretnis tionghoa yang terjebak di tempat yang salah dan waktu yang salah. Ia dan beberapa kawannya terjebak di Sekolah Bukit Duri kala kerusuhan bersumber konflik antar etnis pecah dengan hebatnya di luar sana. Sederhananya, film ini berkonsep thriller yang berlokasi di satu ruang tertutup.
Baca juga:
Nyawa mereka makin terancam setelah kawanan murid Sekolah Bukit Duri yang memiliki sentimen terhadap keturunan tionghoa datang mengepung. Ragam rupa aksi brutal pun tak terelakkan ketika kedua kubu tersebut saling mengakali kematian. Aksi brutal fiktif yang celakanya justru menunggangi kejadian historis berisi trauma kolektif.
Eksploitasi Trauma yang Insensitif
Bercerita mengenai konflik antar etnis ketika Indonesia memasuk masa distopia, Pengepungan di Bukit Berduri (PDBD) terasa begitu dekat. Kegegeran yang terjadi di film ini bukan saja potensial, melainkan residual, sudah kerap terjadi dan meninggalkan jejak trauma kolektif di benak mereka yang terdampak.
Joko Anwar menggadang-gadang PDBD sebagai tamparan kesadaran tentang monster bernama rasisme. Ia bersikukuh filmnya penting untuk menengok realitas keberagaman semu yang kian hari diseragamkan melalui perpanjangan tangan penguasa—deretan regulasi yang mencerabuti identitas orisinal kaum minoritas agar dapat dilebur bersama mayoritas.
Kisah PDBD boleh saja fiksi, tapi ketika inspirasi yang mengindahkan konsekuensi dibubuhkan, tak ayal luka sejarah sekadar mengisi peran setitik noktah merah tak signifikan. Joko Anwar melempar narasi konflik antar etnis tanpa menggali kedalaman sumber konflik yang sistemik. Tanggung jawab dan campur tangan para penguasa ditiadakan eksistensinya, menyisakan rakyat yang saling gebuk tak jelas juntrungnya.
Film adalah mesin cetak propaganda. Ketika film hanya menghadirkan konflik historis bernuansa politis tanpa melibatkan elit politik, maka keberpihakannya patut dipertanyakan. Satu kaki berpijak di rezim yang lega namanya tak perlu diseret-seret, satunya lagi berjinjit ogah-ogahan di barisan rakyat sambil mendikte ini itu tentang bahaya rasisme tanpa menuding pelaku utama yang melanggengkannya.
Dengan absennya pukulan ke atas, penceritaan PDBD berakhir sebatas parade kebrutalan yang mengeksploitasi trauma. Konflik antar etnis yang dijejalkan juga dekoratif, minim refleksi, sebatas latar untuk para jagoan unjuk gigi memamerkan siapa yang memegang kendali. Berbekal kumpulan jargon sosial-politik, PDBD sukses memulas dirinya sendiri menjadi “film yang sok penting”.
Bahkan dalam perannya menyuarakan keresahan, Joko Anwar cenderung mengambil jalan pintas yang malas dalam bernarasi. Panasnya suhu konflik hanya dituturkan melalui siaran berita televisi yang repetitif, dan dialog adu banter yang ujung-ujungnya hanya menjembatani ke aksi brutal bernuansa personal vendetta. Motif dendam pribadi di balik deretan aksi brutal ini terasa tidak terkoneksi dengan kompleksitas huru-hara yang Joko Anwar sendiri tak mau repot-repot mengurai penyebab strukturalnya.
Menebar aksi brutal di atas trauma kolektif yang hanya dekorasi tentu insensitif. Kadar insensivitas ini makin menguar kala Joko Anwar sengaja menerapkan “adil sejak dalam pikiran” tidak pada tempatnya. Ia menggambarkan dualitas kondisi bagaimana komunitas mayoritas maupun minoritas sama-sama berpotensi menjadi opresor jika diberikan posisi otoritas. Hal itu tercermin kala Edwin mengajak rekan gurunya ke kawasan pecinan dan mendapati bahwa rekannya mendapatkan tatapan sinis nan rasis. Sebuah cermin terbalik dari keseharian Edwin di sekolah.
Baca juga:
Meski nampaknya Joko Anwar sedang menguliahi kita bahwa otoritarinisme pun memiliki bentuk miniaturnya, ia lupa bahwa filmnya bukanlah ajang pencucian dosa bagi kedua kubu. Ia terlalu naif dan bernafsu menjelaskan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku dalam sebuah film yang sedang menyoroti fenomena opresi terhadap satu kubu. Ia bernafsu menjelaskan siklus kekerasan yang tak akan terputus, tapi abai menjelaskan bagaimana siklus itu terbentuk.
Tidak sampai di situ, Joko Anwar turut menuangkan nafsu menjelaskan tersebut dalam sebuah utas panjang di media sosial X. Ia menulis sebuah Director’s Note guna meluruskan visi dan intensi penceritaan filmnya setelah hujan kritikan membanjiri linimasa. Tidak sedikit pula yang menyebutnya defensif karena penerimaannya yang serupa impunitas budaya.
Padahal sejak jauh-jauh hari, dalam esainya The Death of the Author (1968), Roland Barthes pernah berpendapat bahwa makna karya diciptakan oleh pembaca, bukan penulis, sehingga karya terus berkembang melalui interpretasi baru. Menurut Barthes, hal ini memungkinkan karya untuk terus berkembang. Munculnya tafsir-tafsir baru seharusnya membuat kepustakaan interpretasi jauh lebih kaya.
Sejauh ini, mudah untuk menuduh Joko Anwar memanfaatkan isu sosial-politik sebagai materi promosi belaka. Dangkalnya penggambaran kompleksitas di PDBD berbanding lurus dengan reaksi para pentonton setianya. Diharapkan bisa menuai benih-benih diskusi, tapi yang tumbuh subur malah kumpulan fan theories.
Rapuhnya Logika Cerita
Meski disuguhkan deretan aksi brutal yang memukau, bukan berarti PDBD logis dalam bercerita. Banyak sekali motif dan keputusan karakter di film ini yang setipis kertas, pun sebodoh keledai. Sungguh sebuah ironi dari “film pintar”.
Ambil contoh motif dan keputusan bodoh sang protagonisnya, Edwin. Ia datang mengajar di Sekolah Bukit Duri demi menemukan keponakannya yang hilang. Setelah itu, ia berhasil menandai seorang murid yang diduga merupakan keponakannya berbekal hipotesis prematur: murid tersebut jago menggambar, sama seperti ibunya yang juga merupakan kakak Edwin.
Tentu hipotesis prematur pasti bermuara pada kekeliruan. Kekeliruan inilah yang dimanfaatkan Joko Anwar menjadi pelintiran cerita murahan yang bukan hanya minim daya kejut, juga minim empati. Di tengah besarnya lanskap kekacauan politik yang menaungi filmnya, misi kecil Edwin dan resolusinya tampak irelevan, dan lagi-lagi insensitif.
Bukan hanya itu, penulisan PDBD juga terasa seperti serangkaian momen kebetulan yang dijahit menjadi satu. Bagaimana cara mengeluarkan Edwin dari perangkap? Ia menemukan lubang ventilasi di penghujung durasi. Bagaimana cara komplotan Jefri berhasil mendobrak persembunyian Edwin? Salah satu anggotanya menemukan solusi ajaib di penghujung durasi. Bagaimana solusi agar tidak ketahuan saat bersembunyi? Anggota komplotan lawan saling berkelahi alih-alih mencari. Momentum serba pas yang membuktikan lemahnya penulisan Joko Anwar.
Terlepas dari segala kekurangan yang melekat, PDBD tetaplah sebuah wahana pemacu adrenalin yang solid. Rasanya cukup mudah menyantap film ini jika mengabaikan rujukan sejarah di baliknya. Namun, sayangnya trauma kolektif bukanlah wahana yang tepat untuk menampung jerit kegirangan para penonton. (*)
Editor: Kukuh Basuki
