Belakangan ini, kampanye nikah muda semakin sering muncul di media sosial. Berbagai konten mengajak generasi muda untuk segera menikah dengan alasan menghindari maksiat, mempercepat rezeki, hingga membangun keluarga harmonis sejak dini. Di balik narasi yang tampak positif itu, muncul sebuah pertanyaan yang layak dipikirkan: mungkinkah maraknya promosi nikah muda secara tidak langsung menjadi cara yang efektif untuk mengurangi daya kritis dan partisipasi politik generasi muda?
Pertanyaan ini tentu bukan tuduhan adanya konspirasi besar, melainkan sebuah upaya membaca bagaimana struktur sosial bekerja. Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu mempertahankan diri melalui represi. Dalam banyak kasus, kekuasaan justru lebih stabil ketika masyarakat sibuk mengurus urusan pribadi sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mempertanyakan kebijakan publik.
Aktivisme membutuhkan banyak hal: waktu, tenaga, keberanian, jaringan, dan kebebasan bergerak. Mahasiswa atau pemuda yang belum memiliki tanggungan keluarga relatif lebih leluasa mengikuti diskusi, membaca buku, bergabung dengan organisasi, hingga turun ke jalan menyuarakan aspirasi.
Baca juga:
Sebaliknya, ketika seseorang menikah di usia muda, apalagi segera memiliki anak, pusat perhatiannya akan bergeser. Tagihan listrik, cicilan rumah, biaya susu, uang sekolah, dan kebutuhan sehari-hari menjadi prioritas yang jauh lebih mendesak daripada membahas korupsi, revisi undang-undang, atau penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam kondisi seperti itu, kritik tidak perlu dibungkam secara langsung. Ia perlahan melemah karena energi masyarakat habis untuk bertahan hidup. Demonstrasi digantikan lembur kerja. Diskusi publik berubah menjadi perhitungan anggaran dapur. Bukan karena rakyat kehilangan keberanian, tetapi karena tanggung jawab domestik menyita hampir seluruh ruang hidup mereka.
Privatisasi Perhatian
Fenomena ini dapat dipahami melalui konsep “privatisasi perhatian”. Ketika individu terus didorong menyelesaikan persoalan personal, kepedulian terhadap persoalan kolektif ikut menurun. Warga berubah menjadi konsumen yang sibuk mengejar stabilitas ekonomi keluarga. Politik dianggap urusan orang lain. Padahal, keputusan politik justru menentukan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga kesempatan kerja yang mereka hadapi setiap hari.
Bukan berarti menikah muda adalah sesuatu yang salah. Banyak keluarga muda yang berhasil membangun kehidupan harmonis sekaligus tetap aktif dalam kegiatan sosial. Persoalannya bukan pada pernikahannya, melainkan pada narasi yang seolah menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya ukuran kedewasaan dan solusi atas berbagai persoalan hidup.
Baca juga:
Ketika seluruh energi generasi muda diarahkan pada pencapaian kehidupan domestik tanpa diimbangi kesadaran sebagai warga negara, ruang publik kehilangan salah satu kekuatan terbesarnya, yaitu suara anak muda yang kritis. Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap setiap kampanye yang tampak sederhana tetapi memiliki dampak sosial yang luas.
Sebuah slogan tidak hanya membentuk pilihan individu, tetapi juga dapat mengubah arah budaya suatu generasi. Jika generasi muda terus diyakinkan bahwa tugas utamanya hanyalah menikah, bekerja, dan mengurus keluarga, siapa yang akan mengawasi jalannya pemerintahan? Siapa yang akan mempertanyakan kebijakan yang merugikan rakyat? Dan siapa yang akan memastikan bahwa demokrasi tetap hidup?
Mungkin jawabannya sederhana. Demokrasi tidak selalu mati karena laras senjata atau pasal yang membungkam kritik. Kadang ia melemah secara perlahan ketika warga terlalu sibuk mengurus rumah masing-masing hingga lupa bahwa rumah yang lebih besar bernama negara juga membutuhkan perhatian.
Editor: Prihandini N
