Mendengarkan pidato kenegaraan hari ini tampaknya menjadi ujian kesabaran bagi rakyat Indonesia. Rasa geram dan sebal yang muncul setiap kali Presiden Prabowo Subianto naik ke podium bukan lagi rahasia, melainkan keresahan massal. Mengapa podium tertinggi negara yang seharusnya melahirkan narasi kebangsaan, belakangan ini justru lebih sering menghasilkan narasi yang kacau dan sesat logika?
Logika “sepuluh tambah enam sama dengan tujuh belas” yang sedang ramai dipergunjingkan adalah salah satunya. Apa urgensi seorang pemimpin negara melakukan cocokologi angka-angka dalam pidatonya? Bahkan, jikapun mau menggunakan hitung-hitungan kepercayaan orang zaman dulu pun, cara hitung yang dilakukan presiden sepertinya masih ngaco. Sungguh di luar nalar. Tidak masuk akal.
Baca juga:
Terakhir, yang juga ramai dikutip media massa, presiden mengungkapkan dengan nada “bercanda” bahwa dirinya akan menjadi hantu dan menghantui orang-orang yang tidak berkomitmen terhadap bangsa dan negara.
“Saya nanti di Hambalang monitor kalian di bawah. Kalau belum dipanggil Yang Maha Kuasa. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa aku lihat tetap saya monitor kalian. Kalau kalian kurang ajar malam-malam aku turun nyari kau. Jangan main-main kau. Kau melanggar berkhianat kepada Merah Putih, aku turun, aku cari kau ini,” ujar presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Munas HIPMI XVIII di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).
Pesan kenegaraan yang seharusnya serius, malah dibikin bercanda. Ditambah lagi bercandanya “gak lucu”. Mana mungkin orang sudah meninggal bisa datang lagi ke dunia untuk mengawasi orang lain? Bagaimana mungkin mau mengawasi jika sudah beda alam. Sedangkan yang masih dalam satu lingkaran saja, beliau masih bisa tertipu oleh “orang kesayangannya”, eks kepala BGN Dadan Hindayana cs, yang ditangkap karena kasus mark-up pengadaan barang di BGN.
Sampai di titik ini, tentu kita boleh sekali merasa muak ataupun tidak puas. Sebagai warga negara, kita berhak memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah saat ini. Jangan pernah takut atau kecil hati dibilang “inflasi pengamat” atau apa pun yang nadanya merendahkan.
Sebab, dalam demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Bukan pejabat pemerintahan. Toh, mereka bisa menjabat saat ini karena “mengemis” suara rakyat saat hendak pemilihan, bukan? Rakyat boleh bahkan wajib mengoreksi pejabat negara jika mereka bekerja tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat.
Ditambah lagi, mendengar pidato-pidato yang semakin hari semakin tampak hilang arah, membuat kita semakin merasa risau. Apalagi, ketika pidato yang spontan uhuy itu berubah menjadi kebijakan atau program tahu bulat. Soal bahasa Portugis dan bahasa Prancis, misalnya, yang harus masuk ke dalam pelajaran sekolah tanpa melihat urgensinya.
Sampai di sini, mata rantai kebijakan seperti terputus dan tersambung tak tentu arah, seorang pemimpin menghasilkan program-program spontan, bahkan untuk sekadar keperluan diplomasi dengan negara-negara lain–dengan kata lain, untuk sekadar ngecap.
Keringnya narasi kebangsaan, membuat kita pelan-pelan mulai merasa gerah. Di jagat maya, warganet mengeluh merasa resah dan gelisah setiap kali presiden akan berpidato. Semua khawatir karena bisa jadi apa yang diucapkan di atas podium adalah sesuatu yang menyebalkan untuk disimak, merasa gagah sendiri sambil gebrak podium, atau bahkan asbun program baru lagi.
Lalu, di mana narasi-narasi kebangsaan yang dibilang kita ini bangsa besar, nasionalisme nomor satu, kepentingan bangsa amat penting, dan lain-lain itu? Bicara soal ekologi, kita sudah rusak. Bicara soal ekonomi dan keadilan sosial, apalagi, naiknya harga BBM cepat atau lambat akan mendongkrak harga-harga bahan pokok.
Apakah presiden tahu, saat ini rakyat menjerit dan berusaha hidup irit di tengah kondisi ini? Di tengah anggaran negara yang dihambur-hamburkan untuk program koperasi dan MBG, misalnya. Penggunaan anggaran yang tidak jelas urgensinya ini amat melukai hati rakyat.
Wajar jika hari-hari ini mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan penderitaan rakyat. Namun, apakah suara kita akan didengar? Belum tentu. Karena kita tahu ada tembok tebal yang memfilter informasi ke telinga presiden. Ini yang membuat presiden merasa kehidupan kita saat ini baik-baik saja. Bahkan, ia merasa sudah banyak prestasi yang ditorehkan selama menjabat. Padahal, rakyat menjerit begitu keras. Padahal, rakyat dilanda susah. Padahal, rakyat merasa terluka.
Baca juga:
Orang-orang yang tinggal di desa, bahkan di pinggiran kota, memang tidak berbelanja dengan mata uang dolar, tapi ketika bahan pokok harganya melonjak, bisa dibayangkan bagaimana mereka akan merasakan hidup yang makin berat. Mereka harus mengencangkan ikat pinggang lebih kuat. Ironisnya, dalam kondisi begini pejabat negara malah “rajin” bolak-balik ke luar negeri, lagi-lagi dengan urgensi yang tidak jelas.
Pada akhirnya kita dihadapkan pada kenyataan bahwa pemerintah hari ini sengaja bersikap tuli dan buta. Dikejar hantu memang menakutkan, tapi berencana menjadi hantu untuk menakut-nakuti adalah imajinasi kekuasaan yang amat buruk. Lagipula, tidak perlu tunggu jadi hantu untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Saran saya, daripada berpikir menjadi hantu di kemudian hari, lebih baik presiden beserta semua jajarannya fokus untuk melakukan perbaikan hari ini. Ini saran sekaligus tantangan. Apakah bisa diwujudkan? (*)
Editor: Kukuh Basuki
