Kalau ngomongin soal kuliah, banyak orang pasti punya bayangan ideal: bisa kuliah di kampus favorit, lulus tepat waktu, dan meraih pekerjaan impian. Tapi, realitanya nggak selalu semulus itu. Salah satu pilihan yang cukup populer sekarang adalah Universitas Terbuka (UT). Dengan branding sebagai kampus yang fleksibel, bisa diakses dari mana saja, dan biaya yang katanya lebih murah, UT sempat jadi angin segar bagi banyak calon mahasiswa. Termasuk aku yang akhirnya memilih kuliah di UT jurusan Pendidikan Guru PAUD (PGPAUD).
Awalnya, aku mikir kuliah di UT bakal memudahkan. Belajar bisa dilakukan online, lebih fleksibel, nggak perlu bolak-balik ke kampus, dan tentu saja biayanya aku kira lebih terjangkau. Apalagi dengan tagline-nya yang kuat: universitas jarak jauh yang ramah bagi siapa pun, termasuk pekerja, ibu rumah tangga, sampai orang-orang yang punya kesibukan lain. Tapi ternyata, realita nggak seindah ekspektasi.
Jurusan yang kuambil, PGPAUD, ternyata punya UKT (Uang Kuliah Tunggal) paling tinggi di UT. Untuk satu semester, biaya kuliah bisa sampai 2,5 juta. Kalau dipikir-pikir, angka segitu lumayan besar untuk jurusan pendidikan, apalagi kalau dibandingkan dengan gaji guru PAUD swasta yang bahkan kadang belum sampai angka tersebut per bulan. Ironis banget kan? Pendidikan yang katanya mencetak calon pendidik, justru mematok biaya yang bikin kantong mahasiswa kering.
Baca juga:
Masalahnya nggak berhenti di situ. Kuliah di UT memang sistemnya online, tapi konsekuensinya semua fasilitas kita tanggung sendiri. Mulai dari kuota internet, perangkat buat kuliah, sampai kebutuhan praktik. Padahal, jurusan PGPAUD bukan hanya soal teori. Ada banyak tugas praktik yang mengharuskan kita bikin video pembelajaran, alat peraga, sampai simulasi kelas. Dan semua itu butuh modal yang nggak sedikit.
Aku sempat ngerasain banget beratnya pas semester 5. Waktu itu banyak sekali tugas praktik yang harus dikumpulkan dalam bentuk video. HP yang kupakai udah mulai penuh memori, sering error pas lagi take video, dan proses editing pun jadi terbatas. Rasanya kayak dikejar-kejar tugas tapi fasilitas pribadi nggak mendukung. Kalau dipaksain beli device baru, jelas memberatkan dari segi finansial. Tapi kalau nggak, ya tugas bisa berantakan. Situasi itu bikin aku mikir: bukannya kuliah harusnya memudahkan akses pendidikan? Kok malah sebaliknya, jadi beban tambahan?
Pengalaman ini bikin aku sadar betapa paradoksnya sistem pendidikan di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah sering menggembar-gemborkan pentingnya akses pendidikan tinggi yang merata. Tapi di sisi lain, banyak mahasiswa yang justru harus jungkir balik demi bisa bertahan. Apalagi di era digital kayak sekarang, kuliah online memang terkesan modern, tapi nggak semua mahasiswa punya fasilitas mumpuni untuk mengikutinya.
Coba deh bayangin, mahasiswa di kota besar yang akses internetnya lancar dan punya laptop canggih mungkin nggak terlalu kesulitan. Tapi gimana dengan mahasiswa di daerah pelosok yang sinyal aja susah, atau mereka yang ekonominya pas-pasan? Kuliah online bisa jadi momok. Bukan cuma soal biaya UKT yang lumayan tinggi, tapi juga biaya “tambahan” kayak kuota internet bulanan, perangkat, bahkan listrik yang harus nyala terus buat belajar.
Kalau dipikir lebih jauh, masalah ini sebenarnya nyambung ke isu lebih besar: kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Guru PAUD misalnya, sering dianggap profesi mulia karena ikut membentuk generasi sejak dini. Tapi di balik itu, kesejahteraan guru PAUD masih jauh dari kata layak. Nah, ironinya, calon guru PAUD pun sejak masa kuliah udah dipaksa jungkir balik dengan biaya tinggi dan fasilitas serba mandiri. Seakan-akan pendidikan berkualitas itu cuma bisa dicapai dengan “modal besar”.
Yang bikin makin miris, banyak mahasiswa akhirnya harus mikir dua kali: kuliah atau kerja. Ada yang memilih berhenti kuliah karena nggak sanggup bayar, ada juga yang tetap bertahan tapi harus kerja sambilan untuk nutup biaya. Padahal, idealnya mahasiswa bisa fokus belajar tanpa dihantui masalah finansial. Tapi ya, itulah realita.
Dari pengalaman ini, aku belajar satu hal: kuliah di Universitas Terbuka memang punya kelebihan, tapi juga ada sisi gelapnya. Fleksibilitas memang ada, tapi fleksibilitas itu datang dengan harga yang nggak kecil. Sistem daring yang katanya memudahkan, justru bisa jadi bumerang kalau fasilitas pribadi mahasiswa nggak memadai.
Pertanyaan yang muncul kemudian: sampai kapan pendidikan di Indonesia harus begini? Pendidikan seharusnya jadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan dan keterbatasan. Tapi kalau biaya dan fasilitas jadi penghalang, bukankah artinya pendidikan justru semakin menjauhkan sebagian orang dari kesempatan?
Mungkin sudah saatnya kampus-kampus, termasuk UT, lebih serius memikirkan kesejahteraan mahasiswanya. Misalnya dengan menyediakan subsidi kuota internet, pinjaman device untuk praktik, atau menyesuaikan UKT dengan jurusan. Karena percuma kalau branding kampus bagus, tapi kenyataannya mahasiswa merasa keberatan.
Sebagai mahasiswa, tentu kita bisa mengeluh, tapi juga perlu mencari solusi. Aku sendiri akhirnya belajar lebih kreatif. Nggak semua video harus diedit dengan perangkat canggih, kadang trik sederhana bisa dipakai. Aku juga mulai sadar pentingnya manajemen memori HP, membagi waktu, dan memanfaatkan aplikasi gratis yang ada. Tapi tetap saja, itu bukan solusi permanen. Yang lebih dibutuhkan adalah dukungan nyata dari sistem pendidikan itu sendiri.
Baca juga:
Pada akhirnya, pengalaman kuliah di UT mengajarkanku bahwa dunia pendidikan itu penuh warna: ada harapan, ada kenyataan pahit, dan ada perjuangan. Buat anak muda yang mungkin lagi bingung mau kuliah di mana, penting banget untuk tahu plus minusnya. Jangan cuma tergiur sama branding, tapi juga siap mental menghadapi realita di lapangan. Karena kuliah, di mana pun, tetap butuh perjuangan, dan perjuangan itu nggak selalu murah.
Dan mungkin, dari cerita kecil ini, kita bisa sama-sama mendorong agar pendidikan di Indonesia nggak lagi jadi beban, tapi benar-benar jadi jalan pembuka mimpi. Karena bukankah itu tujuan awalnya? (*)
Editor: Kukuh Basuki
