Kapan terakhir kali Anda percaya bahwa hari esok bangsa ini akan lebih baik dari hari ini? Saya, kemarin lalu—meski hanya sedikit. Tapi dari apa yang saya lihat di SMA Pradita Dirgantara, saya tahu bahwa harapan itu masih ada. Bonus demografi tidak lahir dari konten YouTube selingan seorang wapres, melainkan dari sipil—dari anak-anak muda yang merangkak dan teradikalisasi.
Jumat pagi, 25 Juli, sebuah mobil berisi tiga orang melaju dari Yogyakarta menuju Solo. Sekitar satu setengah jam waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah sekolah menengah yang terpacak di tanah seluas 70.755 meter persegi itu. Di sana tiga ratusan orang sudah berkumpul menunggu, duduk mengelilingi bagian timur lapangan sekolah, berbaju dan celana cokelat pramuka.
Acara tersebut bertajuk “Book Party” bersama Okky Madasari sekaligus menjadi permulaan dari rangkaian acara 15 Tahun kerja kepenulisannya, dan seperti nama acaranya, seluruh siswa membawa buku. Namun, bukan semata formalitas. Mereka betul-betul tahu dan membaca buku yang mereka genggam. Tolok ukurnya sederhana saja, dari cara mereka bertanya dan memaparkan pikiran mereka.
Beberapa judul yang mereka bawa: Bumi Manusia, Animal Farm, Entrok, Semua untuk Hindia hingga Disccouse on the Methode—buku-buku yang bagi saya pribadi cukup berat, apalagi untuk membacanya di usia muda.
Namun, di situlah saya teringat sesuatu: bahwa pemuda memang selalu berada di titik mula perubahan. Di banyak tempat dan waktu, merekalah yang mengawali kemarahan, membayangkan dunia lain, dan memberanikan diri menyuarakannya.
Merebut Kembali Term “Pemuda”
Di era Orde Baru, ada banyak istilah yang diutak-atik, diubah, diganti dan didepolitisasi. Beberapanya, buruh menjadi karyawan, ditangkap menjadi diamankan, dan seterusnya. Begitupun yang terjadi dengan istilah pemuda, ia—sengaja—digeser (bukan bergeser) dari yang memiliki makna revolusioner, menjadi pasif dan apolitis yakni remaja. Dan peran “revolusioner” atawa hal-hal yang menyangkut politik, dialihkan serta disempitkan (hanya) untuk mahasiswa.
Alasannya mudah diteroka, Rezim Soeharto keranjingan dengan “stabilitas,” yang artinya segala hal yang bagi dirinya dianggap tidak sesuai dengan nilai serta doktrin, perlu disingkir-enyahkan, termasuk istilah-istilah yang berbau “kiri” yang dianggap dapat mengancam kedaulatan bangsa-negara.
“Dalam definisi Orde Baru, kaum muda adalah golongan yang belum matang yang suaranya tidak diperhitungkan, sehingga mereka butuh pengawasan ketat dan juga petunjuk dari belakang jika diperlukan karena sifat-sifatnya itu,” tulis Aria Wiratma Yudhistira dalam Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970an (2010).
Sebab Soeharto, seperti dijelaskan Hiraishi dalam risetnya yang juga dikutip Yudhistira, tidak sekadar membangun kekuasaan, tetapi mereka kembali kekuasaan itu dan membayangkannya dalam sebuah keluarga. Negara dibayangkan sebagai rumah tangga besar, dan presiden diposisikan sebagai “Bapak”, yang bijak, pelindung, sekaligus pengontrol. Di bawahnya, rakyat, terutama pemuda, dilihat bukan sebagai warga negara merdeka, tapi sebagai anak-anak yang harus dibimbing, diarahkan, dan—jika perlu—dihukum bila melawan.
Dalam relasi semacam itu, keberanian untuk bertanya dianggap pembangkangan; kritik diterjemahkan sebagai durhaka; dan kebebasan—yang seharusnya melekat dalam kodrat pemuda—direduksi menjadi kenakalan sehingga harus ditata dan diawasi. Maka wajar bila rambut gondrong, musik keras, atau sekadar diskusi politik dianggap gejala menyimpang. Sebab yang diharapkan dari seorang anak adalah manut, bukan menggugat.
Pemuda, bukan tidak bisa berpikir, tapi tidak boleh. Ia bukan tidak berdaya, tapi dibuat tidak berdaya. Dalam logika ini, negara bukan sekadar menindas dengan kekuatan, tapi juga secara wacana dan budaya.
Dan pola pikir inilah yang terus-menerus diwariskan secara kultural. Kita menyaksikan bagaimana generasi setelahnya pun mewarisi cara pandang serupa terhadap pemuda: bahwa mereka harus menunggu giliran, harus sekolah dulu yang rajin, harus patuh dulu baru boleh bicara.
Padahal dalam sejarahnya, pemuda atawa golongan muda bukanlah umur pun fase kehidupan manusia, tetapi gairah dan kekuatan dan harapan. Kita mengenal dalam detik-detik proklamasi,.misalnya, kemerdekaan tidak dapat dicapai bila orang-orang muda tidak mendesak hingga menculik Sukarno-Hatta untuk mendeklarasikannya segera.
Ben Anderson bahkan, dijelaskan dalam Yudhistira (2010: 15) bilang “pemudalah yang memainkan peran sentral dalam revolusi Indonesia, bukan kaum intelegensia atau kelompok-kelompok kelas yang teralienasi dalam kancah perpolitikan pada waktu itu.” Pun jauh sebelum kemerdekaan di ’45, para pemuda juga yang mengawali gerakan. Budi Utomo (1908) lahir dari pemikiran mahasiswa STOVIA hingga Kongres Pemuda (1928) yang melahirkan Sumpah Pemuda.
Dan hari ini, mereka yang disebut pemuda itulah, yang barangkali telah terlalu lama dilupakan, atau direduksi menjadi sekadar “calon-calon” manusia dewasa, yang harus ditata, diarahkan, dijauhkan dari politik dan masyarakat bawah.
Warisan cara berpikir Orde Baru itu belum benar-benar punah. Kita bisa menemukannya dalam cara negara hari ini memperlakukan generasi muda. Lihat saja bagaimana pemuda yang berdemo masih dengan mudah dituduh sebagai anak-anak belum selesai sekolah. Lihat bagaimana suara anak muda di media sosial cepat sekali diredam dengan kalimat: “Sudah kamu sekolah saja yang benar!” atau “Urus dulu masa depanmu!”
Seakan berpikir adalah hak eksklusif orang tua, dan menyampaikan pendapat adalah hal yang harus menunggu ijazah.
Bahkan dalam dunia pendidikan formal pun, pemuda lebih sering dicetak sebagai pekerja ketimbang warga negara yang sadar dan aktif. Mereka disuruh belajar giat bukan agar mengerti kenyataan, tapi agar dapat nilai tinggi dan sesuai pasar. Diskusi tentang politik atau ketimpangan sering dianggap “tidak penting” dan terlalu mengawang-awang dibanding mempersiapkan karier dan CV. Semua diarahkan menuju stabilitas pribadi, bukan keberanian kolektif.
Dalam keluarga pun seringkali demikian. Anak muda, pandangannya dianggap belum matang sehingga tidak terlalu diacuhkan; mencoba membuat keputusan sendiri dianggap melawan. Relasi antara “orang tua” dan “anak-anak” masih banyak yang dijalankan bukan dalam semangat dialog, melainkan dalam logika dominasi yang dibungkus dengan kasih sayang.
Singkat kata, pola pikir “bapakisme” yang diwariskan Soeharto memanglah perlu diakui tumbuh subur, bukan hanya di lembaga negara atau politik, tapi juga dalam ruang-ruang rumah dan sekolah.
Namun, tentu masih ada harapan. Saya tahu, lewat para pemuda Pradita Dirgantara, saya menyaksikan sendiri bahwa harapan tentulah ada. Mereka belum dibekukan oleh rutinitas, belum takut oleh jabatan, belum berkompromi sepenuhnya dengan dunia. Mereka masih marah, masih ingin menulis ulang dunia.
Tentu, keberanian semacam itu bisa padam—bisa ditertawakan, dicemooh, atau disingkirkan. Dan SMA Pradita Dirgantara hanyalah contoh kecil. Tapi sepanjang kita percaya bahwa dunia ini bisa berubah, maka kita tidak boleh meninggalkan mereka. Kita tidak boleh menyerahkan masa depan hanya pada statistik dan jargon. Kita tidak boleh membiarkan kata “pemuda” hanya jadi sebutan untuk usia belasan tanpa daya politik.
Sebab pemuda bukan masa depan bangsa. Mereka adalah yang hari ini sedang berjuang, menyala, dan membuat masa depan mungkin terjadi.
Seperti yang dipaparkan oleh Okky Madasari, sastrawan dan sosilog, yang pada acara tersebut menyebut bahwa kuncinya adalah keberanian serta keberpihakan. Tanpa keberanian, generasi muda hanyalah kambing yang harus menurut pada seorang gembala dan berakhir di tempat jagal; serta tanpa keberpihakan yang jelas, generasi muda bakalan tercerabut dari masyarakat yang seharusnya diperjuangkan alias tidak napak.
