Program pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan dan Pengembangan Kompetensi Nasional (BLPKN) dengan dukungan anggaran dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), kini menuai sorotan dan keresahan di kalangan peserta. Pelatihan yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan daya saing pencari kerja ini dirancang dalam dua tahap, yakni pelatihan dalam kelas selama 10 hari, lalu dilanjutkan dengan pemagangan selama kurang lebih satu bulan di berbagai perusahaan mitra.
Namun, di balik maksud baik program tersebut, muncul sejumlah persoalan yang menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan pengelolaan anggaran. Sejumlah peserta mengaku belum menerima dana dukungan sebagaimana yang dijanjikan sejak awal. Dana tersebut mencakup uang transportasi, konsumsi, dan insentif pelatihan yang sangat dibutuhkan peserta selama mengikuti kegiatan intensif yang berlangsung lebih dari sebulan.
Baca juga:
- Dari Kerja ke Jerat Jurang Kemiskinan
- Pekerja Informal: Dicita-citakan Gen Alpha, Tidak Dilindungi Negara
Di sisi lain, tersiar informasi bahwa sebagian peserta justru telah menerima pencairan dana secara penuh. Ketidaksamaan ini menimbulkan dugaan di kalangan peserta bahwa telah terjadi ketidaksesuaian dalam proses penyaluran dana. Apakah distribusi dilakukan secara bertahap? Apakah ada kriteria khusus yang belum disampaikan kepada peserta? Atau mungkin terjadi kendala administratif di lapangan? Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak BLPKN maupun Disnaker terkait perbedaan tersebut.
Peserta yang mengikuti program ini datang dari berbagai latar belakang, sebagian besar dari kalangan pencari kerja muda yang berharap pelatihan ini membuka peluang kerja baru. Mereka telah mengikuti pelatihan kelas dengan disiplin, lalu menjalani proses magang di perusahaan yang ditentukan. Selama lebih dari sebulan, para peserta menjalani aktivitas penuh waktu tanpa kejelasan terkait hak-hak finansial mereka. Dalam kondisi ekonomi yang tidak mudah, keterlambatan pencairan dana tentu sangat membebani mereka.
Ketiadaan informasi terbuka dan kejelasan mekanisme pencairan dana menimbulkan keresahan yang makin meluas. Beberapa peserta bahkan menyampaikan kekhawatirannya melalui media sosial dan forum diskusi publik, mempertanyakan ke mana perginya anggaran yang semestinya menjadi hak mereka. Situasi ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pihak penyelenggara, mengingat program ini menggunakan anggaran publik yang harus dikelola secara akuntabel dan transparan.
Dalam konteks tata kelola program pelatihan kerja, prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Terlebih program ini didanai oleh negara atau daerah, yang artinya bersumber dari pajak masyarakat. Ketika ada sebagian peserta yang menerima dana dan sebagian lagi tidak, maka ini adalah tanda adanya ketidaksesuaian yang perlu segera dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Pihak BLPKN dan Disnaker perlu melakukan klarifikasi resmi, menjelaskan secara detail mekanisme pencairan, kendala teknis jika ada, serta rencana penyelesaian terhadap hak-hak peserta yang belum terpenuhi. Keterbukaan informasi ini penting tidak hanya untuk meredam keresahan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Tak hanya itu, diperlukan pula evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program serupa ke depan. Pengawasan internal harus diperkuat, mulai dari proses rekrutmen peserta, pelaksanaan teknis pelatihan dan magang, hingga pelaporan penggunaan anggaran. Jika perlu, audit independen dapat dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran prosedur.
Peserta pelatihan bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga pihak yang telah berkontribusi secara aktif dalam mendukung keberhasilan program. Oleh sebab itu mereka berhak mendapatkan perlakuan yang adil, hak yang setara, dan penjelasan yang terbuka ketika terjadi masalah.
Baca juga:
Masalah pencairan dana ini tidak boleh dianggap sepele. Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang adil dan transparan, dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap program pelatihan kerja. Padahal, di tengah tingginya angka pengangguran, pelatihan semacam ini sangat dibutuhkan sebagai jalan tengah antara pendidikan formal dan dunia kerja.
Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa semangat pemberdayaan tenaga kerja benar-benar diwujudkan melalui pelaksanaan program yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan peserta. Jika tidak, maka program yang seharusnya membawa manfaat justru akan menyisakan kekecewaan dan ketidakpercayaan. (*)
Editor: Kukuh Basuki
