Perkembangan teknologi berjalan semakin cepat. Lebih cepat ketimbang seorang anak yang tumbuh dewasa. Tumbuh mental dan daya pikirnya. Ia (teknologi) sering atau mungkin kadung dianggap netral, seolah objek yang tergantung pada pemakainya: menjadi buruk atau menjadi baik alias segala hal yang ditimbulkannya nanti adalah imbas sang pengguna.
Namun, teknologi sejatinya tidaklah bebas nilai, sama seperti segala sesuatu yang hadir tidak berdasar ruang kosong tidak berdasar ruang kosong dan senantiasa diiringi rentetan variabel. Akan aneh bilamana bom atom dibikin seorang ilmuwan yang sedang terjangkit virus gabut parah, atau perusahaan alat olahraga asal Amerika mengirimkan puluhan lusin dus berisi sepatu keluaran teranyar ke sebuah pulau terpincil yang hanya diisi oleh flora-fauna endemik.
Pun seperti apa yang dibilang Budi Hardiman dalam Aku Klik Maka Aku Ada (2021) bahwa teknologi atau secara spesifik ponsel, tercerabut nilainya dari alat atau objek dan berkembang menjadi sesuatu yang dapat memengaruhi. Terbilang kini, beberapa fenomena yang merupakan imbas dari ponsel ini muncul, tersebut brain rot alias pembusukan otak di mana individu tidak lagi atau sekurang-kurangnya minim kecakapan atas daya pikir pula mental serta yang lainnya, akibat penggunaan ponsel dengan intensitas yang tinggi.
Baca juga:
Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya sekadar alat pasif, tetapi memiliki pengaruh yang luas dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan, teknologi harus diperlakukan sebagai aktor yang memiliki dampak sosial dan politik. Posisi teknologi dalam kehidupan manusia, khususnya dalam pembuatan kebijakan, perlu dipertimbangkan dengan lebih serius. Karena teknologi—atau dalam konteks hari ini, kecerdasan artifisial (AI)—bukan lagi sekadar objek pasif, tetapi juga aktor yang aktif dan menentukan arah perkembangan sosial dan politik.
Karen Hao, seorang jurnalis yang fokus pada perkembangan AI juga lulusan Massachussets Institute of Technology (MIT), menyatakan jika perkembangan AI memiliki implikasi yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dampaknya terhadap pelestarian bias yang ada. Ia menyebut industri AI tak ubahnya seperti kolonialisme yang terjadi di masa silam dengan perbedaan mendasar yaitu tidak mencaplok tanah, tetapi masih tetap memiliki semangat yang sama untuk mendapat keuntungan dan memperluas jangkauan.
Ia melihat bahwa dalam industri AI ini, semakin banyak pengguna yang dapat mengakses produknya, semakin banyak pula “sumber daya” atau data yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan bakar algoritma. Selanjutnya mudah dibayangkan, keuntungan jutaan dolar dari para pengiklan, sedang di sisi lain, para pengguna asyik terjerumus dalam permainan algoritma yang untuk keluar darinya susah-susah gampang dan berakhir dengan tidak mendapat imbalan yang sepadan.
Kondisi itulah yang melatari kehadiran STAIR Short Course yang merupakan perpaduan antara science, technology, dan arts untuk menjadi alat analisis bagi hadirnya kebijakan publik hingga riset yang berpihak dan dapat memberikan perubahan di kehidupan sosial. Diinisiasi Institute of International Studies (IIS) UGM dan OM Institute bersama dengan GoTo, short course ini diampu dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM Suci Lestari Yuana dan sastrawan serta pendiri OM Institute Okky Madasari.
Suci Lestari Yuana, atau akrab disapa Nana, menerangkan bila STAIR punya potensi besar dalam mencari solusi terhadap masalah sosial yang ada, yang kian runyam di era serba digital seperti sekarang. Inisiator STAIR Community Indonesia ini melihat bahwasanya teknologi telah menjadi aktor yang turut membentuk realitas sosial politik yang ada. Lewat pendekatan multidisiplin, program ini dapat membuka jalan supaya dapat meminimalisir dampak transformasi digital.
Lebih jauh, Nana menuturkan bahwa perspektif STAIR dalam melihat AI sebagai aktor bukan hanya didasarkan pada fenomena sosial, tetapi juga terinspirasi oleh konsep Actor-Network Theory (ANT) dari filsuf Prancis Bruno Latour. ANT berpendapat bahwa realitas dibentuk tidak hanya oleh manusia, tetapi juga oleh aktor non-manusia, termasuk teknologi. Dengan memahami AI sebagai bagian dari jaringan sosial yang aktif, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih inklusif dan realistis.
Baca juga:
Dalam konteks ini, teknologi tidak hanya dilihat sebagai alat yang membantu manusia, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki agensi dalam menentukan arah perkembangan sosial dan ekonomi. Dengan mengakui peran teknologi sebagai aktor dalam jejaring sosial, kita dapat merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.
“Dengan cara ini, kita bisa merancang kebijakan dan solusi yang lebih inklusif, yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi teknis, tetapi juga keberlanjutan sosial bagi semua lapisan masyarakat,” jelas Nana.
Ia menekankan bahwa pendekatan STAIR memberikan ruang bagi kolaborasi antara ilmuwan, praktisi, pengambil kebijakan, dan masyarakat luas untuk menghasilkan inovasi yang berdampak nyata.
Di samping itu, Okky Madasari, yang meraih gelar PhD di Universitas Nasional Singapura (NUS), dalam acara konferensi pers bertajuk “Teknologi dan Seni dalam Analisis Politik Global dan Kebijakan Publik” di Fisipol UGM pada Senin (17/02) lalu, menjelaskan bahwa short course ini dirancang guna suatu kebijakan memiliki kacamata yang lebih luas dan komprehensif.
Ia memberi contoh dengan kehadiran konser Taylor Swift dengan Swiftonomics-nya hingga Bruno Mars dan Dua Lipa yang batal manggung di menit-menit terakhir sebelum acara terlaksana, bahwa pertunjukan seni bukan lagi sekadar hiburan dan tontonan belaka, tetapi memiliki dampak yang begitu besar dalam ekonomi. Politik juga berperan besar di sana.
Ia berharap adanya STAIR; pendekatan berbasis sains, teknologi, dan budaya ini, menjadi langkah awal dari kebijakan publik yang berdampak, di mana misalnya, belanja masyarakat seperti konser yang banyak dilakukan di luar negeri akan berpindah ke dalam negeri, yang nantinya dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Okky melihat meski di Indonesia sendiri beberapa institusi sudah menggunakan AI, yang dalam catatannya bukan sebatas ChatGPT saja, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apa AI itu sendiri sudah berkeadilan, inklusif, dan efektif atau belum, serta masalah privasi, tepat guna, dan lain sebagainya sudah sesuai atau belum. Jika ini beres, tentu, ia yakin dengan menghadirkan AI—yang masih kudu diatur kembali dalam penggunannya—dapat membawa kemaslahatan bersama.
“Coba pendataan pasien ini dilakukan tersentral, lalu kita bisa punya data ‘oh di satu daerah penyakit TBC-nya banyak nih’ berarti obat TBC-nya harus banyak didistribusikan di situ, berarti ahli spesialis kesehatan harus banyak di situ,” terang Okky.
Pada akhirnya, saya kira kecenderungan buat melihat teknologi sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, seolah perkembangannya terjadi begitu saja tanpa campur tangan manusia perlu dihindari.
Dengan memahami bahwa teknologi tidak netral serta teknologi harus dianggap sebagai aktor (bukan yang dalam pandangan tradisional manusia dan negara saja), dan bahwa di balik setiap inovasi ada kepentingan yang bermain; ada keputusan yang dibuat; dan ada pihak yang diuntungkan lebih dari yang lain—juga dengan pendekatan kebijakan yang multidisiplin seperti STAIR ini, tentu dapat membawa kita kepada kebijakan yang memang didasarkan pada kepentingan bersama serta inklusif dan berdampak. (*)
Editor: Kukuh Basuki
