Orang ramai berbicara demokrasi. Mereka berdebat soal prosedur, mekanisme pemilu, suara rakyat, dan legitimasi kekuasaan. Di ruang publik, demokrasi diperlakukan seolah persoalan telah selesai ketika bilik suara dibuka dan hasil diumumkan. Namun di Halmahera, demokrasi kerap berakhir di satu simpul yang sama: uang selalu menemukan jalannya sendiri.
Di balik politik kehidupan, jargon partai, dan janji pembangunan, ada aliran lain yang bekerja jauh lebih senyap, tetapi menentukan arah segalanya–aliran modal tambang. Demokrasi tetap berlangsung, tetapi hasilnya sering kali sudah ditentukan jauh sebelum rakyat benar-benar diberi ruang untuk memilih.
Uang di Halmahera tidak hadir sebagai angka abstrak di laporan keuangan. Ia menjelma dalam bentuk yang sangat konkret: jalan hauling yang membelah kampung, pelabuhan khusus yang tertutup bagi warga, kawasan industri yang dipagari, dan konsesi tambang yang memotong hutan, kebun, serta ruang hidup masyarakat. Ia berbicara melalui izin usaha, rekomendasi teknis, dan stempel birokrasi. Dalam banyak kasus yang saya temui di lapangan, suara kampung terdengar jauh lebih pelan dibanding suara investasi.
Baca juga:
Tambang nikel di Halmahera memperlihatkan bagaimana uang bekerja sebagai kekuasaan yang mengatur ruang hidup. Tanah yang selama generasi dipahami sebagai warisan leluhur–ruang produksi pangan, tempat bertumbuhnya relasi sosial, dan penopang makna kosmologis–direduksi menjadi cadangan mineral. Hutan tidak lagi dibaca penyangga kehidupan, melainkan sebagai overburden yang harus disingkirkan. Di titik ini, uang tidak sekadar berfungsi alat tukar; ia berubah jadi prinsip pengetahuan: menentukan apa yang dianggap bernilai dan apa yang boleh dikorbankan.
Dalam logika ini, tubuh orang (Halmahera) pun ikut dihitung. Manusia direduksi menjadi tenaga kerja, diukur lewat produktivitas, jam kerja, dan upah. Mereka yang terserap ke industri tambang disebut “beruntung”, seolah gaji bulanan dapat menggantikan kehilangan tanah, laut, dan masa depan ekologis. Sementara mereka yang tersingkir dari kebun dan pesisir dipaksa menerima nasib, menjadi korban pembangunan tanpa ruang tawar, tanpa bahasa untuk menyampaikan “kehilangan” yang sesungguhnya.
Uang bekerja dengan cara membelah masyarakat secara halus tetapi tegas. Siapa yang dekat dengan proyek akan dirangkul dan dilindungi. Siapa yang mempertanyakan dicurigai. Siapa yang menolak dilabeli sebagai penghambat pembangunan. Fragmentasi sosial ini bukan kebetulan, kebalikannya konsekuensi logis dari kapital yang selalu membutuhkan stabilitas semu dan kepatuhan struktural.
Relasi kuasa tersebut semakin telanjang ketika konflik sosial dikelola bukan sebagai persoalan keadilan, yang terjadi disebut menggangu stabilitas investasi. Penolakan warga diterjemahkan sebagai ancaman terhadap iklim usaha. Aparat keamanan hadir bukan benar-benar untuk melindungi warga, sebaliknya memastikan aliran modal tidak tersendat. Di sinilah uang dan kekuasaan berbicara dalam satu bahasa yang sama: keamanan, kapital, dan kesunyian bagi kritik.
Dengan kapital, segala sesuatu diubah menjadi komoditas. Di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur misalnya, alam tidak lagi dipahami sebagai relasi hidup, melainkan stok ekonomi. Manusia tidak lagi dilihat pada subjek sejarah yang berhak menentukan ruang hidupnya, namun variabel produksi. Relasi sosial digantikan oleh kontrak, dan konflik dipadatkan menjadi persoalan ganti rugi. Uang menjadi bahasa universal yang menutup kemungkinan bahasa lain–bahasa adat, bahasa ekologi, dan bahasa imaji sosial masyarakat tempatan.
Uang dan tambang tidak pernah bekerja sendirian. Ia disucikan oleh narasi pembangunan. Tambang dipresentasikan sebagai modernisasi, seolah jalan kemajuan yang tak terelakkan. Dalam narasi ini, siapa pun yang mempertanyakan tambang akan dicap anti-pembangunan, tidak rasional, atau terjebak romantisme masa lalu. Kritik dianggap ancaman, juga disebut tidak terhormat. Dan kita pun dipaksan “diam”. Jika berlebihan, pasal yang akan berbicara.
Di titik inilah uang menjelma seperti iman sekuler. Ia tidak perlu dibuktikan, cukup diyakini. Janji kesejahteraan diterima sebagai dogma, meski pengalaman sehari-hari warga menunjukkan sebaliknya. Padahal berbagai riset–Nexus3 Foundation (2025), Transparency International Indonesia (2024), AJI (2024), JATAM (2024)–telah berulang kali menunjukkan kejahatan ekologis, sosial, dan politik industri tambang.
Baca juga:
Ironisnya, klaim kebahagiaan nasional yang dikumandangkan negara justru berhadapan dengan paradoks serius. Ketika Presiden Prabowo menyatakan Indonesia sebagai negara paling bahagia di dunia, oleh World Bank menempatkan Indonesia sebagai negara termiskin kedua setelah Zimbabwe. Jurang ini menyingkap ketegangan antara persepsi subjektif kebahagiaan dan indikator objektif kesejahteraan–antara narasi politik dan realitas material.
Sementara kualitas hidup warga Halmahera berjalan lambat dalam ketidakpastian, uang bergerak cepat melintasi batas negara. Nikel diangkut keluar, nilai tambah dinikmati jauh dari tanah asalnya, dan risiko ekologis serta sosial ditinggalkan di kampung-kampung. Halmahera direduksi menjadi ruang ekstraksi; orang Halmahera dipaksa hidup dalam sisa-sisa pembangunan yang tidak bisa mereka kendalikan.
Dalam situasi seperti ini, siapa yang berdaulat di tanah rempah Halmahera? Negara? Rakyat? Atau uang? Ketika kebijakan publik lebih tunduk pada kepentingan industri dibanding kebutuhan warga, kedaulatan kehilangan maknanya. Demokrasi menyempit menjadi prosedur administratif, sementara keputusan substantif ditentukan oleh logika kapital.
Dan orang Halmahera terus diminta beradaptasi. Alam dipaksa menyerah. Kesadaran sosial tertinggal jauh di belakang laju investasi. Dalam kesunyian inilah, uang dan tambang terus bekerja–dilindungi oleh kekuasaan yang memilih diam saat ruang hidup rakyat dikapitalisasi secara perlahan.
Juga apakah Gubernur Maluku Utara dapat menjamin ruang hidup dan penghidupan berkelanjutan? Mengapa ramai bicara demokrasi dan memuji kekuasaan? (*)
Editor: Kukuh Basuki
