Dalam ruang publik Indonesia, istilah “duta” telah mengalami perluasan makna yang begitu masif. Hampir setiap sektor memiliki perwakilan simbolik yang diberi label duta, mulai dari pariwisata, kebersihan, ketertiban, literasi, pendidikan, hingga bidang akademik dan kedaerahan. Gelar tersebut kerap diposisikan sebagai bentuk kehormatan, prestise, bahkan pencapaian sosial tertentu.
Namun, pertanyaan yang jarang diajukan secara jujur adalah sejauh mana kehadiran para duta tersebut benar-benar menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, dan bukan sekadar memenuhi kebutuhan seremonial institusi?
Jika ditarik ke realitas lapangan, sektor-sektor yang memiliki duta tetap berjalan sebagaimana mestinya, baik dengan atau tanpa keberadaan figur perwakilan tersebut. Pariwisata tetap bergerak oleh pelaku industri, kebersihan tetap bergantung pada sistem pengelolaan sampah dan petugas lapangan, pendidikan tetap ditopang oleh tenaga pendidik dan kebijakan struktural.
Keberadaan duta tidak pernah menjadi variabel kunci yang menentukan hidup atau matinya sebuah sektor. Pada titik inilah, konsep perdutaan patut ditelaah ulang secara kritis, bukan untuk menafikan sepenuhnya, tetapi untuk menguji relevansinya.
Masalah utama dari ajang duta terletak pada cara sistem ini dibangun dan dijalankan. Dalam banyak kasus, proses seleksi lebih menitikberatkan pada aspek performatif seperti kemampuan berbicara di panggung, penampilan visual, dan kecakapan membangun citra.
Sementara itu, kapasitas substantif seperti pemahaman struktural atas isu, kemampuan advokasi kebijakan, atau rekam jejak kerja nyata sering kali ditempatkan sebagai pelengkap, bukan fondasi utama. Akibatnya, gelar duta lebih menyerupai simbol representasi ketimbang posisi kerja yang memiliki mandat jelas dan terukur.
Di lapangan, aktivitas yang dilakukan oleh para duta umumnya berkutat pada dokumentasi visual, unggahan media sosial, kehadiran dalam acara-acara resmi, serta kampanye normatif yang tidak memiliki mekanisme evaluasi dampak.
Publik disuguhi narasi bahwa sektor tertentu telah “diwakili”, seolah-olah representasi personal dapat menggantikan kerja sistemik. Padahal, perubahan sosial tidak pernah lahir dari simbol semata, melainkan dari intervensi yang konsisten, berbasis data, dan terintegrasi dengan kebijakan.
Seberapa Penting Representasi Duta?
Lebih jauh, ajang duta sering kali berakhir sebagai perayaan gelar, bukan penguatan fungsi. Setelah seleksi dan penobatan usai, tidak sedikit duta yang berjalan tanpa arah kerja yang jelas. Program-program yang dirancang kerap berhenti di atas kertas, bukan karena ketiadaan ide, melainkan karena minimnya fasilitasi dan keberlanjutan. Duta dihadirkan, tetapi tidak diberi ruang struktural untuk bergerak. Ketika dampak tidak terlihat, publik cenderung menganggap hal tersebut wajar, seolah-olah memang tidak ada yang perlu diharapkan lebih.
Fenomena ini memperlihatkan adanya paradoks. Di satu sisi, ajang duta dikemas sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran publik. Di sisi lain, sistem justru gagal memastikan bahwa kesadaran tersebut diterjemahkan menjadi tindakan kolektif yang konkret. Representasi menjadi tujuan akhir, bukan pintu masuk menuju perubahan. Akibatnya, masyarakat tidak merasakan kehadiran duta sebagai entitas yang relevan dalam kehidupan sehari-hari.
Baca juga:
Dalam konteks anggaran dan sumber daya, persoalan ini menjadi semakin problematis. Ajang seleksi duta sering kali menelan biaya yang tidak sedikit, baik untuk acara, pelatihan seremonial, hingga publikasi. Ketika dana tersebut tidak berbanding lurus dengan dampak yang dirasakan masyarakat, maka kritik terhadap efisiensi menjadi tidak terelakkan. Pertanyaannya sederhana: apakah anggaran tersebut lebih efektif digunakan untuk memperkuat sistem, atau sekadar mempertahankan simbol representasi yang minim hasil.
Namun, kritik terhadap ajang duta tidak berarti menafikan sepenuhnya potensi yang ada. Secara konseptual, keberadaan figur representatif sebenarnya dapat memiliki fungsi strategis, terutama sebagai penghubung antara kebijakan dan masyarakat.
Masalahnya bukan pada konsep duta itu sendiri, melainkan pada absennya desain kerja yang serius. Tanpa mandat yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta dukungan struktural yang memadai, gelar duta akan selalu berakhir sebagai ornamen sosial.
Realitas lain yang tidak bisa diabaikan adalah bias persepsi publik. Dalam banyak kasus, figur duta lebih mudah dikenali karena aspek visual dibandingkan kontribusi. Ketika apresiasi publik bertumpu pada penampilan, maka orang-orang yang memiliki kapasitas substantif tetapi tidak memenuhi standar estetika tertentu akan tersingkir dari perhatian. Hal ini menciptakan ketimpangan nilai, di mana kerja intelektual dan advokatif kalah oleh citra.
Di sisi lain, masyarakat juga cenderung baru menyadari keberadaan duta ketika terjadi krisis atau kegagalan sistem. Duta kebersihan baru disorot ketika terjadi bencana sampah. Duta ketertiban baru dicari ketika muncul kekacauan. Dalam kondisi normal, kerja yang dilakukan nyaris tak terlihat. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem lebih reaktif daripada preventif. Duta tidak diposisikan sebagai agen perubahan sejak awal, melainkan sekadar simbol yang dipanggil ketika masalah membesar.
Dalam lingkungan kampus maupun institusi, fenomena serupa juga terjadi. Gelar-gelar khusus sering diberikan sebagai bentuk pengakuan, tetapi tanpa kejelasan peran lanjutan. Ketika struktur organisasi telah penuh, label duta menjadi alternatif simbolik untuk menampung potensi individu. Sayangnya, tanpa integrasi yang baik, potensi tersebut tidak pernah benar-benar dimaksimalkan. Orang-orang yang memiliki gagasan, visi, dan program justru berjalan sendiri tanpa dukungan sistem.
Memperbaiki Sistem Pemilihan Duta
Pada akhirnya, kritik terhadap ajang duta harus diarahkan pada satu hal utama, yakni pergeseran orientasi. Dari seremonial menuju substansi. Dari representasi menuju kerja nyata. Dari pencitraan menuju kebermanfaatan.
Baca juga:
Jika ajang duta ingin tetap relevan, maka sistem harus berani merombak cara pandang lama. Seleksi harus berbasis kapasitas dan rekam jejak, bukan semata performa panggung. Program harus memiliki target yang jelas, bukan sekadar agenda simbolik. Evaluasi harus dilakukan secara terbuka, bukan disembunyikan di balik narasi keberhasilan semu.
Tanpa perubahan tersebut, ajang duta hanya akan terus melahirkan ilusi dampak. Gelar dirayakan, panggung dipenuhi sorak, tetapi masyarakat tetap berjalan tanpa merasakan perubahan berarti. Dalam kondisi demikian, kritik bukanlah bentuk kebencian, melainkan panggilan untuk berbenah. Karena sejatinya, sektor-sektor publik tidak membutuhkan lebih banyak simbol, melainkan kerja yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan.
Jika duta ingin benar-benar menjadi representasi, maka representasi tersebut harus hidup dalam tindakan, bukan berhenti pada selempang dan foto dokumentasi. Tanpa itu, ajang duta akan selalu berada di persimpangan yang sama. Meriah di awal, senyap di tengah, dan dilupakan di akhir.
Editor: Prihandini N
