Menjelang perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, muncul sebuah fenomena yang cukup menarik perhatian: sejumlah warga mengibarkan bendera bajak laut One Piece, Jolly Roger, di rumah, kendaraan, dan bahkan di media sosial. Gambar tengkorak dan tulang bersilang ini, yang biasanya diasosiasikan dengan dunia fiksi dan petualangan, mendadak punya makna politik yang dalam. Bukan karena orang-orang mendadak ingin jadi bajak laut, tapi karena banyak yang merasa bahwa bendera ini lebih mewakili perasaan mereka sebagai warga negara ketimbang simbol-simbol resmi yang ada.
Respons pemerintah? Cepat dan keras. Sejumlah pejabat mengecam, menganggap pengibaran bendera itu sebagai bentuk penghinaan terhadap negara. Ada pula yang mengancam akan menindak hukum para pengibar bendera Jolly Roger ini. Tapi reaksi publik pun tak kalah cepat: “Kenapa negara lebih sigap menangani selembar kain daripada persoalan korupsi, pengangguran, dan kemiskinan?”.
Fenomena ini bukan muncul begitu saja. Ia adalah buah dari penumpukan kekecewaan yang tidak tertampung di kanal-kanal formal. Simbol bajak laut, yang dalam kisah fiksinya memperjuangkan kebebasan dan melawan ketidakadilan global, dihidupkan kembali sebagai lambang kritik terhadap elite politik yang makin jauh dari realitas rakyat. Aneh memang, tapi juga masuk akal: ketika simbol negara terasa kosong, rakyat mencari simbol lain yang terasa lebih jujur.
Kejadian ini memperlihatkan ada jurang yang makin lebar antara negara dan warganya. Pemerintah cepat merespons hal-hal simbolik, tapi lambat dalam menangani masalah substansial. Seolah yang penting hanya jaga penampilan, bukan memperbaiki isi. Dan ketika rakyat menggunakan cara kreatif, meski nyeleneh, untuk menyuarakan keresahan, yang muncul malah represi.
Baca juga:
Padahal ekspresi seperti ini penting. Justru dengan tindakan-tindakan simbolik semacam ini, kita tahu bahwa rakyat masih peduli. Mereka belum apatis. Mereka masih ingin didengar. Tapi kalau respons negara selalu represif, jangan heran kalau rakyat makin sinis dan akhirnya benar-benar menarik diri dari kehidupan politik.
Bendera bajak laut bukan sekadar kain bergambar tengkorak. Ia adalah kritik. Ia adalah sindiran. Ia adalah cara rakyat bilang, “Kami kecewa.” Dan itu bukan hal yang seharusnya ditindak, melainkan didengarkan. Jika negara terus alergi terhadap kritik, makna kemerdekaan itu sendiri perlu dipertanyakan.
Simbol adalah Senjata
Perlu diingat: sepanjang sejarah, simbol adalah senjata bagi mereka yang tak punya kuasa. Dari bendera merah buruh, poster-poster gerakan mahasiswa, hingga graffiti di tembok-tembok kota—semuanya adalah bentuk ekspresi yang lahir dari keterbatasan akses terhadap ruang formal. Jadi kalau sekarang rakyat memilih bendera bajak laut sebagai lambang, itu bukan karena mereka main-main. Itu karena mereka serius, tapi sudah tidak percaya pada jalur resmi.
Lucunya, negara tidak terlalu keberatan dengan bendera partai yang bertebaran di musim kampanye. Ruang publik dijejali baliho, anak-anak sekolah diajak ikut kirab politik, dan itu dianggap biasa. Tapi ketika rakyat mengibarkan bendera fiksi sebagai bentuk kritik, tiba-tiba itu dianggap mengganggu ketertiban umum. Di sini kita melihat kontradiksi: siapa yang berhak menyatakan simbol, dan siapa yang tidak.
Ini bukan sekadar soal bendera. Ini soal siapa yang punya kuasa menentukan makna. Negara merasa hanya dia yang boleh bicara soal nasionalisme, soal makna kemerdekaan. Tapi rakyat pun ingin bicara. Dan mereka bicara dengan cara mereka sendiri.
Apa yang kita saksikan adalah bentuk baru dari benturan antara kekuasaan dan suara rakyat. Dan seringkali, suara rakyat yang keluar lewat simbol jauh lebih menggugah daripada pidato-pidato formal. Karena simbol itu lahir dari pengalaman, dari emosi, dari rasa frustrasi yang tak lagi bisa disalurkan melalui jalur formal.
Baca juga:
Pelarangan terhadap simbol semacam ini justru memperlihatkan betapa takutnya negara terhadap ekspresi rakyat. Padahal jika negara benar-benar percaya pada demokrasi, seharusnya ekspresi seperti ini dilindungi, bukan dibungkam. Bukankah kemerdekaan itu soal kebebasan berpikir dan berbicara?
Krisis Kepercayaan yang Semakin Dalam
Kita bisa melihat ini sebagai gejala krisis kepercayaan yang makin dalam. Rakyat makin sulit percaya bahwa negara benar-benar hadir untuk mereka. Dan saat krisis kepercayaan ini tidak ditangani dengan baik, maka akan muncul bentuk-bentuk perlawanan simbolik seperti ini.
Di media sosial, banyak yang saling menyemangati, berbagi foto, bahkan menjadikan Jolly Roger sebagai gambar profil. Ini bukan hanya tren. Ini adalah bentuk solidaritas. Dan ini seharusnya jadi alarm bagi negara: bahwa rakyat sedang bersatu bukan karena mendukung pemerintah, tapi karena sama-sama merasa kecewa.
Demokrasi seharusnya memberi ruang bagi ekspresi. Termasuk ekspresi yang tidak biasa, yang tidak normatif, yang mengejutkan. Karena justru dari sanalah kita tahu bahwa rakyat masih berpikir, masih peduli. Negara yang menekan ekspresi seperti ini akan kehilangan kesempatan untuk mendengar suara-suara yang paling jujur.
Kita tidak sedang membela bajak laut. Kita sedang membela hak rakyat untuk merasa kecewa. Untuk menyindir. Untuk mengkritik. Karena itu adalah bagian dari menjadi warga negara yang merdeka.
Jadi ketika Jolly Roger berkibar di bulan Agustus ini, jangan buru-buru menurunkannya. Mungkin, justru dari sanalah kita bisa mulai memahami kembali arti kemerdekaan, bukan sebagai seremoni, tapi sebagai keberanian untuk mendengar dan berubah.
Editor: Prihandini N
